Teras Sasadu Lamo jadi Wadah Penanggulangan Korupsi

Dukungan Pemda Halmahera Barat terhadap proyek perubahan AKBP Hari Superli Sambiring. (istimewa)

Jailolo, malutpost.id – Bersama dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Reformer dari Kepolisian Daerah Maluku Utara, AKBP Hari Superli Sembirin S.I.K mengagas “Teras Sasadu Lamo” sebagai iplementasi proyek perubahan dalam bidang penegakan hukum.

Mengingat perkembangan kasus korupsi masih marak di Provinsi Maluku Utara, sehingga gagasan strategi penangulangan korupsi melalui Rumah Adat Teras Sasadu Lamo saat ini sangatlah penting untuk diterapkan.

Hal tersebut searah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sebagai Reformer, AKBP Hari Superli Sembirin menjelaskan, pihaknya memilih pilot project dengan nama Teras Sasadu Lamo yang secara historis memiliki makna yang sangat melekat dengan adat dan budaya masyarakat Halmahera Barat.

Di mana Sasadu merupakan rumah adat yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan adat Suku Sahu di bawah Kesultanan Jailolo.

Rumah Sasadu berbentuk segi delapan yang menunjukkan delapan arah mata angin yang berarti bahwa semua orang dari berbagai penjuru dapat masuk dan Suku Sahu terbuka untuk memberikan bantuan pada siapa saja yang membutuhkannya.

“Untuk pemilihan logo Teras Sasadu Lamo sendiri dengan lambang Rumah Adat dengan atap warna coklat mengambarkan kerjasama atau gotong royong, Gambar beberapa orang mengambar stakeholder yang berada dalam rumah dan bersama-sama menangani Korupsi,”jelas Hari, Senin (25/10).

Gambar setengah lingkaran warna kuning, lanjutnya, sebagai lambang membuka diri untuk publik dan warna kuning yang mengambar optimis, kreatifitas dan kebijaksanaan. Sedangkan, gambar tangan warna merah dengan tulisan STOP KORUPSI menggambarkan kekuatan, energi, perhatian, dan memperingatkan.

“Jadi untuk penanganan masalah korupsi bukan saja peran penegak hukum, akan tetapi sangatlah penting melibatkan peran serta masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Maka dari itu, penting dalam sinergitas lembaga penegak hukum, Pemerintah Daerah dan masyarakat adat. Pelayanan Teras Sasadu Lamo sendiri merupakan teras pelayanan dan pengaduan terpadu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk target pembentukan awal Teras Sasadu Lamo telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Startegi Penangulangan Korupsi melalui Teras Sasadu Lamo dan juga telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Barat Nomor 208/KPTS/X/2021 tentang Tim Efektif Eksternal Startegi Penangulangan Korupsi melalui Teras Sasadu Lamo.

Dalam SK, bupati menunjuk langsung Sekretaris Kabupaten Halmahera Barat Sebagai Ketua Tim kemudian bidang penyuluhan diberikan kepada Inspektorat, sementara untuk bidang penegakan dipimpin langsung Kapolres bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

FGD Teras Sasadu, proyek perumahan penanganan korupsi. (istimewa)

Saat ini sudah terdapat dua kecamatan yang sudah siap untuk dibentuknya tim terpadu Teras Sasadu Lamo tingkat Kecamatan yakni Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu.

“Selaku reformer saya sangat mengharapkan dengan adanya Teras Sasadu Lamo ini mampu menjadi wadah penangulangan korupsi untuk dapat berperan penting dalam penyelamatan keuangan Negara menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi, dapat membantu masyarakat dalam menyapaikan laporan tindak pidana korupsi yang efektif dan efesien bersama dengan penegak hukum melalui koordinasi yang transparan dan meberikan jaminan keamana,” tutur perwira dua melati tersebut.

Kabagdalops Ro. Ops Polda Malut itu berujar, tahapan pembentukan strategi penangulangan korupsi melalui Rumah Adat Teras Sasadu Lamo sendiri dimulai dengan MoU bersama Polda Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian dilaksanakan FGD (forum group discution) bersama dan dilanjutkan launching pada 18 Oktober 2021.

Untuk jangka panjang diharapkan agar Teras Sasadu Lamo dapat dibentuk di 10 Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara.

“Untuk proses penggaran sendiri berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Halahera barat baik pembentukan dan pelaksanaan Teras Sasadu di tingkat Kecamatan dan Desa kedepan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ABPDesa,”pungkas jebolan Akpol 1998 tersebut. (ikh)

 

 

Laporan: Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks