Pers Maluku Utara Sebuah Postscriptum 

Oleh: Herman Oesman

“Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial.”

Thomas Jefferson, 1743-1826, Presiden AS Ketiga, Negarawan, Pengacara, Diplomat, dan Filsuf

Dewan Pers kembali merilis hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) secara nasional yang merupakan kelanjutan dari survei-survei sebelumnya. Survei IKP 2021 yang dilakukan untuk memotret kondisi kemerdekaan pers sepanjang tahun 2020. Hasil survei IKP secara nasional diperoleh nilai 76,02 yang diperoleh dari tiga kondisi sebagai variabel, yakni : Lingkungan Fisik dan Politik (nilai 77,10), Lingkungan Ekonomi (nilai 74,89), dan Lingkungan Hukum (nilai 74,87), dengan kategori “Baik”, yang secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas.”

Secara nasional, nilai IKP yang dicapai memang menggembirakan. Namun, tidak bagi Provinsi Maluku Utara, di mana pada tahun 2021 kembali berada dalam kategori “Agak Bebas” dengan nilai 68,32, mengalami penurunan sebesar 4,34 poin dibanding tahun 2020, yakni 72,98, sehingga menempatkan Provinsi Maluku Utara pada urutan 34 dari 34 provinsi. Nilai ini ditopang tiga kondisi lingkungan yang juga mengalami penurunan : kondisi lingkungan fisik dan politik (70,13), kondisi lingkungan ekonomi (70,05), dan kondisi lingkungan hukum (63,19). Sebelumnya tahun 2020, IKP Provinsi Maluku Utara berada pada nilai 72,98, dengan didukung kondisi lingkungan fisik dan politik dengan nilai 73,08, kondisi lingkungan ekonomi dengan 74,36, dan kondisi lingkungan hukum dengan nilai 72,02, yang menempatkan Provinsi Maluku Utara pada urutan 31 dari 34 provinsi.

Jika dicermati, kondisi lingkungan fisik dan politik IKP Maluku Utara 2020 dan IKP Maluku Utara 2021, terlihat ada perubahan nilai dan indikator. Pada kondisi lingkungan fisik dan politik IKP Malut 2020, nilai tertinggi pada indikator : Pendidikan Insan Pers dengan nilai 82,22, dan terendah pada indikator kebebasan dari intervensi dengan nilai 68.50.

Sementara pada kondisi lingkungan fisik dan politik IKP Malut 2021, nilai tertinggi pada indikator : kebebasan media alternatif dengan nilai 80,75 dan nilai terendah pada indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan dengan nilai 61,19. IKP untuk variabel kondisi lingkungan fisik dan politik Maluku Utara tahun 2021 dengan nilai 70,13 agak turun dibanding nilai IKP Maluku Utara pada variabel yang sama kondisi lingkungan fisik dan politik Maluku Utara tahun 2020 yang memiliki nilai 73,08. Ini memberi gambaran bahwa pers di Maluku Utara, sedikit banyak tak lepas dengan kondisi lingkungan fisik dan politik yang terjadi selama ini.

Hal lain, pada proses Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara akhir tahun 2020, banyak bermunculan media siber. Tetapi tidak didukung kesiapan memadai dari pelaku media, terutama kualifikasi SDM dan pengetahuan pers dalam membangun suatu media yang kredibel. Akibatnya, banyak lahir media partisan.

Tentang realitas ini, Ashadi Siregar menulis dalam Prisma, Vol. 34, No. 1 (2015 : 3), bahwa media (massa/pers) dipandang elit (politik) semata-mata sebagai instrumen “kepentingan subjektif” dan menafikan “kepentingan objektif” yang seharusnya dijalankan media/pers. Kepentingan subjektif lebih bersumber pada orientasi politik dan ekonomi, bersifat pragmatis. Sementara, kepentingan objektif, yang lebih bersumber pada kepentingan publik (public interest) kerap terabaikan.

Membaca realitas pers di Maluku Utara, dengan kondisi lingkungan fisik dan politik, terbangun relasi kuasa, di mana elit memanfaatkan media (partisan) untuk mendorong “demokrasi semu.” Media partisan pun kemudian mengolah dan mencitrakan elit sedemikian rupa untuk memperoleh simpati masyarakat, terutama dalam setiap proses politik.

Kehadiran media/pers dalam kondisi lingkungan fisik dan politik di Maluku Utara jika menggunakan analisis Ashadi Siregar, dapat dibedakan dalam dua agenda : Media/pers dalam membentuk opini publik (otonomi dalam kerangka pers bebas) dan media sebagai instrumen kampanye pihak tertentu : mengabaikan independensi sebagai basis bagi kebebasan pers (Siregar, 2015 : 7)

Karena itu, media partisan lahir tanpa mempertimbangkan etika dan pemberitaan yang semestinya. Penyajian berita dengan standar yang baik, kerap terabaikan. Bahkan dalam menyajikan berita, masih terdapat media siber yang tidak mematuhi aturan penulisan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu, tidak hanya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi seorang pekerja jurnalis menjadi penting, tetapi juga Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia bagi wartawan sangat urgen dilakukan.

Pers menjadi salah satu penyangga utama demokrasi, selain yang dikenal : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatir. Pers dan demokrasi memiliki relasi sangat erat. Dijembatani tradisi literasi kuat. Maka pers dapat berkembang baik bersama demokrasi apabila tersedia basis literasi yang juga tumbuh subur di kalangan jurnalis. Bagi jurnalis, membangun kemampuan literasi menjadi wajib ditekuni dan dijalankan secara konsisten. Dengan itu, dapat melahirkan pemberitaan-pemberitaan mencerahkan dan mencerdaskan publik, dan bahkan disegani. Sebaliknya, dapat dibayangkan, bagaimana sebuah berita dibuat dengan asal-jadi, penggunaan bahasa dan tanda baca yang serampangan dan tidak dipahami, lalu dibaca dan tersebar secara meluas, menyerang tanpa data, maka kemudian hadir adalah interpretasi dan prasangka yang makin memperkeruh keadaan.

Media yang tidak kredibel dan profesional, tentu akan tidak dihargai oleh publik apalagi mitra (Pemerintah Daerah), sehingga dalam kondisi apa pun, media kerap tak dihitung. Paling hanya untuk keperluan pemberitaan. Selebihnya, apapun yang ditulis media tak memberikan pengaruh bagi setiap kebijakan. Ini sejalan dengan Rekomendasi Umum Dewan Pers menyikapi IKP Maluku Utara 2021, yakni perlu adanya edukasi dan sosialisasi tentang peran dan fungsi pers, serta perlunya pendampingan agar perusahaan pers mampu melakukan tata kelola perusahaan dengan baik didukung kinerja wartawannya yang profesional.

Sementara pada rekomendasi khusus, Dewan Pers menilai tiga kondisi lingkungan sebagai variabel : untuk Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, diperlukan pelatihan manajemen perusahaan pers, agar terkelola usahanya secara profesional dan bertanggung jawab. Pada Kondisi Lingkungan Ekonomi diperlukan kolaborasi antara perusahaan pers dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, sehingga tercipta kerja sama yang memiliki dampak luas, selain sekadar pemasukan berupa iklan. Dan untuk Kondisi Lingkungan Hukum, Dewan Pers perlu memberikan sosialisasi advokasi. Khususnya, di bidang pemahaman hukum. Sebab, banyaknya masyarakat melaporkan dengan menggunakan UU Pers. Namun, karena perusahaan tersebut belum terverifikasi oleh Dewan Pers, maka perkara pers terpaksa dilanjutkan dengan menggunakan UU ITE.

Menghadapi IKP tahun depan, pekerja pers, pemerintah, bahkan stakeholder terkait sudah harus mempersiapkan diri secara lebih serius, agar IKP Maluku Utara tidak selalu bertengger pada posisi terendah. Mari tunjukkan eksistensi, integritas, dan kredibilitas pers yang bermartabat di Maluku Utara.[]

 

Herman Oesman

Pembelajar dan Pengajar pada

Departemen Sosiologi FISIP UMMU

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks