Diduga Tilep Gaji dan Tunjangan, Bendahara UPTD Diknas Tikep Dituntut 4 Tahun

Sidang tuntutan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor, Ternate, Senin (15/11/2021). (Foto: Muhlis/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id — Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, Maluku Utara meminta Hakim Pengadilan Tipikor Ternate menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta terhadap Kaofa Hasim.

Jaksa menyakini, Kaofa terbukti menilep gaji dan tunjangan pegawai di UPTD Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2019 lalu.

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Kaofa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, dikurangkan dengan masa tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dilakukan penahanan,”kata JPU dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Negeri Ternate, Senin (15/11/2021).

Jaksa meminta hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dan menghukum kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.134.579.827.

“Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh JPU dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti,”kata Jaksa.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan,”tambah jaksa dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Budi Setiawan berserta hakim anggota Khadijah Amalzain Rumalen dan Samhadi tersebut.

Menurut Jaksa, mantan bendahara di UPTD Dinas Pendidikan Tikep itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ia diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara terdakwa melalui dua penasehat hukumnya keberatan dengan tuntutan jaksa dan akan mengajukan pledoi atau pembelaan.

“Kami akan ajukan pledoi pada pekan depan,” ujar Jais salah satu penasehat hukum terdakwa. (mg-06)

 

Laporan: Muhlis Idrus

Editor: Ikram Salim

Kolom Komentar
CATEGORIES
TAGS
×

Powered by WhatsApp Chat

×
%d bloggers like this:
Enable Notifications    OK No thanks