Penyuluhan Pertanian dan DPPK

Bagikan :

Oleh: Diman Abaela

(Penyuluh Pertanian)

gambar2

Penyuluh Pertanian di Kota Ternate ditempatkan di kelurahan sebagai wilayah kerja penyuluh pertanian atau WKPP dengan setiap kelurahan 1 penyuluh. Ini adalah potensi sumber daya manusia pertanian yang harus dimanfaatkan oleh kelurahan dan warga setempat.

Penyuluh datang dengan membawa segudang ilmu dan rencana kerja yang ter-cover dari program penyuluhan pertanian yang disusun bersama petani. Sehingga konsep pemberdayaan petani sangat terarah, berbicara tentang pemberdayaan adalah tugas utama dari penyuluh.

Pemberdayaan penyuluh bukan semata-mata hanya kepada petani, tapi juga pada pelaku usaha. Pelaku usaha disini adalah petani mandiri dan maju yang sudah bisa manajemen diri dan usahanya.

Dalam konteks pemberdayaan adalah sepandai-pandainya penyuluh mengkolaborasi kegiatan agar 9 indikator keberhasilan penyuluhan bisa tercapai. Salah satu 1 indikator adalah membangun kemitraan dengan stakeholder yang mempunyai visi yang sama.

Baca:  Perempuan dan Ketidakadilan Sosial

Kelurahan adalah stakeholder terdekat yang penting untuk mengkolaborasi kegiatan. Kenapa?, Karena penyuluh datang dengan materi penyuluhan tanpa membawa sarana dan prasarana pembangunan pertanian. Oleh karena itu pihak kelurahan lah menjadi sasaran untuk menjawab sebagai permasalah di bidang pertanian.

DPPK adalah sumber dana yang juga bisa menjawab permasalahan penyuluhan pertanian. Kenapa ini saya berani mengatakannya, karena dalam juknis DPPK sekarang lebih besar kegiatan pemberdayaan. Olehnya itu, pihak kelurahan wajib untuk memberdayakan petani baik petani dewasa mau pun taruna tani untuk kelurahan yang penduduk bermatapencaharian petani lebih banyak dan pasti juga kelurahan yang memiliki potensi pertanian yang besar.

Kelurahan Afe Taduma adalah wilayah binaan penyuluh pertanian oleh karena itu penyuluh sudah berkoordinasi dengan lurah untuk pemberdayaan petani lewat dana kelurahan, namun belum tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itu dalam penyusunan pembangunan kelurahan lewat DPPK harus berkoordinasi dengan Penyuluh setempat.

Baca:  Ini Penting...! Logika Perbandingan Waktu Menurut GMT; Ternate Lebih Dahulu 6 Jam Memasuki 10 Dzulhijjah Dibanding Saudi

DPPK yang dikelola oleh pemerintah kelurahan untuk pembangunan pertanian menurut pantauan belum tepat sasaran dan tepat guna. Karena di kelurahan juga ada binaan Wahan Visi Indonesia (WVI) yang melakukan pemberdayaan petani, sesuai pantauan WVI sudah melakukan pemberdayaan di salah satu kelompok tani tapi pihak kelurahan melakukan pemberdayaan di kelompok tani yang sama. Ini berarti terjadi tumpah tindi perberdayaan di kelompok tani yang sama.

Kelurahan Afe Taduma memiliki 10 kelompok tani yang bergerak di bidang perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan juga olahan hasil pertanian dan pengolahan minyak Atsiri. Dari kesepuluh kelompok ini bila dipetakan dalam pemberdayaan petani maka DPPK bisa menjawab permasalahan di tingkat petani.

Baca:  “Pentingnya Memori atas Boven Digoel bagi Indonesia”

Permasalahan mendasar adalah ternak liar yang mengganggu tanaman budidaya di kelurahan.

Contohnya pekarangan rumah-rumah warga yang diukur luasnya 1 hektar lebih ini bisa menjawab ketersedian pangan di tingkat keluarga maupun kelurahan, sehingga pihak kelurahan bisa memanfaatkan potensi ini sebagai pemberdayaan masyarakat petani.

Dengan permasalah ternak liar ini bisa diatasi dengan pengadaan kofo untuk pagar halaman/pekarangan rumah untuk budidaya tanaman sehingga warga tidak bergantung dengan uti-uti yang berjualan sayuran-sayuran. (*)

Kolom Komentar
gambar1
CATEGORIES
TAGS
Enable Notifications    OK No thanks