Dua Guru Besar Jadi Saksi Ahli Sidang Praperadilan Kasus GOR Halteng

KOMPAK:Tampak dua guru besar, yakni Prof. DR. H. M. Said Karim, SH.MH, MS.i selaku guru besar Universitas Hasanudin (Unhas) dan DR. Faisal Malik, SH.MH dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate saat berpose di Pengadilan Negeri Soa- Sio, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (7/10).

Tidore, malutpost.id -- Sidang lanjutan praperadilan antara Rahmat Safrani (34) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) sebagai termohon di Pengadilan Negeri (PN) Soa-Sio Kota Tidore Kepulauan (Tikep), kembali digelar. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli berlangsung Rabu (7/10)

Dua saksi ahli yang dihadirkan tim hukum Rahmat Safrani lewat kantor pengacara, Law Office Hendra Karianga & Associate, masing-masing Prof. DR. H. M. Said Karim, SH.MH, MS.i selaku guru besar Universitas Hasanudin (Unhas) dan DR. Faisal Malik, SH.MH dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Kehadiran dua guru besar, yakni memberikan kesaksian ahli, kaitannya dengan penetapan Rahmat Safrani sebagai tersangka oleh Kejari Halteng dalam dugaan kasus pengadaan lahan pembangunan Gelangang Olahraga (GOR) Fagugoru di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tahun anggaran 2018.

Sementara tim kuasa hukum Rahmat Safrani diantaranya, DR. Hendra Karianga, Arnold N. Musa, Fahruddin Maloko dan Kasman Ely. 

Di awal sidang, Prof. DR. H. M. Said Karim lalu diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan ahlinya. Dikatakan M. Said, objek pemeriksaan dalam sidang praperadilan, pihak pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Ini semua kaitannya tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dasar hukum dari penjelasan yang dimaksud, lanjut guru besar Unhas itu, diatur dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77 jo pasal 79 KUHAP junto pasal 82 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

"Dalam putusan MK, menambah objek pemeriksaan praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan,"jelas Said dalam keterangnya di PN Soa-Sio, kemarin.

Menurutnya, frasa pada bukti permulaan yang cukup untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP. Untuk bukti permulaan yang cukup, harus memenuhi dua unsur alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. "Dalam komponen pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri dari alat bukti saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa,"paparnya.

Lanjut dia, kaitannya dengan alat bukti yang sah dalam perkara pidana untuk membuktikan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum harus mengantongi sekurang- kurangnya dua alat bukti. Yaitu bukti minimum Van Bewijslast yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1).

"Jadi dalam pasal 184 ayat (1) memiliki hubungan dengan pasal 183 KUHAP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, sekurang-kurangnya didukung dua alat bukti yang sah. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa bersalah,"tambahnya.

Namun demikian, Prof menyatakan, seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan. Sebab, sebelum melakukan penyidikan, guna menemukan bukti-bukti untuk penetapan tersangka, wajib didahului dengan tahapan penyelidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1981.

"Disini, pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan menurut KUHAP. Ini  bertentangan dengan ketentuan hukum, khsususnya hukum acara pidana. Oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan penyidik tidak benar, tidak sah dan tidak berdasar maka batal demi hukum,"tegasnya.

Dia bilang, dalam kasus ini, Rahmat Safrani sebagai pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan pengembangan perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte pada pengadilan Tipikor Ternate diikuti amar putusan pengadilan, tidak menyebutkan obyek.

"Tidak ada yang menyatakan pemohon turut bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Bila dalam amar putusan pengadilan tidak ada yang menyatakan pemohon turut bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka pemohon dalam  praperadilan yang ditetapkan sebagai tersangka, tidaklah sah dan tidak berdasarkan hukum karena tidak terdapat cukup bukti,"tambahnya.

Di depan majelis hakim, Dosen Hukum Unhas ini dengan tegas mengatakan, tanpa didukung alat bukti yang tidak sah menurut hukum, maka penetapan tersangka tidaklah sah. "Tidak sah berdasarkan alat bukti, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum,"tegas Prof.

Dasar hukum yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) KUHAP undang-undang nomor 8 tahun 1981, juga ada dalam putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015. 

"Sehingganya, dalam putusan MK RI nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2016 menyempurnakan pasal 109 ayat (1) KUHAP,"sebutnya.

Sementara DR. Faisal Malik menyebutkan, putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan, merupakan sebuah langkah maju dalam dunia hukum pidana formil, karena ikut melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan masyarakat.

"Umumnya, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum, tidak didukung bukti permulaan yang jelas. Selain itu, diperluasnya atau dimasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, dimaksudkan agar penyidik mengedepankan asas kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka,"jelasnya.

Dosen hukum Pidana Fakultas Hukum Unkhair ini lalu memaparkan, bukti permulaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 14 KUHAP adalah keadaan, perbuatan, bukti berupa keterangan, tulisan serta benda yang bisa memberi petunjuk adanya dugaan kalau terdakwa sedang atau melakukan suatu tindak pidana.

Sambung dia, keterangan terdakwa di sidang pengadilan, harus tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui terdakwa dan dialami sendiri. "Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asal keterangan terdakwa  didukung alat bukti yang sah sepanjang perkara dakwaan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri,"katanya.

Lanjut DR. Faisal,  seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada tindakan penyelidikan lebih dulu. "Sehingga dalam kesempatan ini, ahli berpendapat bahwa status hukum pemohon sebagai tersangka, dapat dibatalkan karena penetapan tersangka tanpa melalui tindakan hukum penyelidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 5 KUHAP,"pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, Rahmat Safrani sebagai pemohon akhirnya mengajukan gugatan praperadilan di PN Soa-Sio Tikep karena tidak puas setelah ditetapkan Kejari Halteng sebagai tersangka dalam dugaan kasus pengadaan lahan GOR Fogogoru, tahun anggaran 2018 lalu. Rahmat ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Juni 2020.

Melalui kantor kantor pengacara, Law Office Hendra Karianga & Associate sebagai tim kuasa hukum, lalu mengajukan gugatan terhadap Kejari Halteng lewat praperadilan.(mg-07/ADV/aji)

 

 

-

Peliput : Aksal Muin

Editor   : Fitrah A. Kadir