BWS Komitmen Selamatkan Danau

SAMBUTAN: Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Bebi Hendrawibawa saat memberikan sambutan di kegiatan Peningkatan Peran Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Rangka Penyelamatan Danau-Danau di Provinsi Maluku Utara tahun 2020 Yang berlangsung di Dapur Sorasa, Kamis (15/10).

Ternate, malutpost.id -- Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara mulai memantapkan langkah penyelamatan danau-danau di Malut. Ini ditunjukkan BWS Malut saat menggelar kegiatan dengan tema “Peningkatan Peran Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam Rangka Penyelamatan Danau-Danau di Provinsi Maluku Utara” yang berlangsung di Dapur Sorasa, Kamis (15/10). 

Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Bebi Hendrawibawa dalam penyampaiannya, mengatakan, Indonesia secara umum adalah negara kaya dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Salah satu keindahan yang dimiliki yakni danau-danau besar di berbagai pulau. 

Selain menjadi sumber penghidupan seperti air minum untuk keperluan sehari-hari, danau juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku industri, sarana transportasi air, energi, irigasi, pariwisata, serta sumber protein usaha di sektor perikanan. Ini berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

"Perlunya pengaturan sumber daya air dalam upaya menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang meningkat. Makanya maka perlu pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan," katanya.

Lanjut dia, tema peningkatan peran pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat dalam rangka penyelamatan danau-danau di Provinsi Malut, sesuai RPJMN tahun 2020-2024, ketahanan air termasuk eksistensi danau, menjadi prioritas nasional. Disebutkan Bebi, ada 15 danau yang menjadi prioritas nasional. Sayangnya, dari 15 yang masuk prioritas, di luar dari Provinsi Malut.

Meski begitu, dia menambahkan, upaya penyelamatan danau merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). "Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang dan lingkungan," ujarnya.

Menurut Bebi, pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan satu lembaga atau institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Baik itu swasta maupun masyarakat. Seperti diketahui, Provinsi Malut memiliki beberapa danau. Diantaranya danau Ngade, danau Tolire dan danau Galela. 

"Perlu kita sadari bahwa sumber-sumber air ini perlu kita jaga dan dikonservasi, terutama danau-danau yang tidak ada inflow dari sungai dan hanya mengandalkan curah hujan. Contohnya Danau Duma di Galela Kabupaten Halmahera Utara (Halut),"sebutnya.

Lanjut Bebi, danau Duma di Galela, merupakan danau terbesar di Malut. Hanya saja, saat ini, danau Galela sedang mengalami kerusakan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas air.

"Ini diakibatkan pencemaran air dan eceng gondok  di danau tersebut. Makanya dikhawatirkan danau yang menjadi icon Provinsi ini semakin terancam kelestariannya. Padahal danau ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya sebagai sumber air baku tapi juga manfaat lain, seperti di perikanan dan potensi pengembangan pariwisata," ungkapnya.

Karena itu, ia berharap semua komponen dan pihak terkait, utamanya masyarakat, bisa memberikan perhatian agar danau Galela masuk dalam prioritas nasional tahap II. "Kami dan masyarakat Malut berharap semoga danau Duma di Galela bisa masuk sebagai danau prioritas nasional tahap II sehingga diperhatikan  pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah agar kelestariannya tetap terjaga," harapnya.

Dengan adanya kegiatan  pembinaan kemitraan pemerintah, perguruan tinggi dan KPS, bisa meningkatkan bentuk kerjasama antar stakeholder dalam memaksimalkan meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga dan memelihara sungai dari hulu hingga ke hilir. "Ini sangat penting  agar terwujud kondisi sungai dan danau yang bersih, lestari serta bermanfaat bagi kita semua," serunya.

Bagi Bebi Hendrawibawa, Maluku Utara terdapat 15 KPS. Akan tetapi kondisi sekarang, KPS-KPS yang ada, masih belum aktif secara mandiri. "Mereka baru bergerak ketika teman-teman BWS menyelenggarakan kegiatan. Hal ini masih menjadi miskonsepsi dari teman-teman KPS yang merasa kalau mereka adalah underbouw dari BWS. Padahal tidak, karena peran pemerintah hanya sebagai fasilitator saja," tambahnya.

Dengan tegas, dia menyatakan ke  depan, semua pihak harus berperan aktif  secara mandiri dalam mengelola kegiatan-kegiatan pelestarian sungai dan danau lewat pembentukan KPS-KPS baru, sehingga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya di Provinsi Malut bisa terwujud. Karena itu, pihaknya bekomitmen agar danau Duma di Galela menjadi konsentrasi, sekalipun ada 15 danau tersebar di Malut. "Untuk 15 danau yang ada di Malut, secara keseluruhan tidak masuk prioritas nasional. Tentunya kita sangat prihatin. Terlepas dari itu semua, kita juga tidak banyak berharap, danau-danau di Malut masuk sebagai prioritas. Tapi di lain sisi, 15 danau termasuk danau Duma di Galela tetap menjadi primadona di Malut yang nantinya menjadi konsen supaya bisa menjadi prioritas,"akunya.

Tahun ini, kata dia, ada anggaran sebesar Rp 1.5 miliar yang sifatnya hanya untuk mengurangi atau mengangkat eceng gondok di Malut. "Tapi berdasarkan pengamatan di lapangan diikuti metode pelaksanaan yang ada, saya kira dana ini tidak efektif untuk mengangkat eceng gondok,"ujarnya.

Dengan anggaran ini, pihaknya fokus untuk merevitalisasi danau galela. "Rencana ditahun depan akan ada perencanaan repitalisasi danau Duma, termasuk kebutuhan fisik. Dalam perencanaan, akan dilibatkan semua stakeholder. Baik Dinas terkait hingga masyarakat sehingga pada dalam pelaksanaan fisik nanti, semua aspirasi masyarakat bisa diakomodir,"paparnya.

Dalam perencanaan, akan dilakukan secara metode dan melalui kajian akademik sehingga tidak mengganggu kultur masyarakat yang ada di sekitar danau Duma. "Yang mengganggu sekarang ini adalah air limbah domestik walaupun masih relatif kecil. Tapi saya pikir, masih bisa ditata lewat perencaan dan desain,"jelasnya. 

Sedangkan untuk, MCK sebagai sarana pembuangan limbah masyarakat, akan didesain sehingga tidak terkontaminasi dengan danau Duma, Galela. Maka dari itu, akan ada kelompok masyarakat yang mengelola hasil revitalisasi. Sebab, kata dia, danau Galela memiliki potensi. Salah satunya keramba. "Ini dilarang tapi diizinkan. Makanya akan dibatasi sehingga sektor perikanan betul-betul dimanfaatkan masyarakat dalam berkontribusi," sambungnya.

Tidak sampai disini, pihaknya juga  berkomitmen untuk tidak menghambur-hamburkan anggaran tanpa ada perencanaan yang komprehensif. "Jadi kita akan melakukan usulan ke pusat, sehingga diharapkan turun untuk kegiatan SID/DED. Dari situ saya harap ada dokumen perencanaan menyangkut fisik dan non fisik.

Fisik itu menata semua, termasuk eceng gondok. Kalau non fisik lebih ke kelembagaan. Hasil perikanan maupun pariwisata akan mendobrak PAD Halut maupun Provinsi Malut,"tandasnya.

Upaya serta komitmen BWS Malut yang konsen terhadap danau Duma di Galela mendapat tanggapan positif dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halut. Kadis DLH, Samud Taha Sangaji menuturkan, danau Galela terletak di bagian utara dengan luas sekitar 3000 hektare. Namun yang menjadi kendala saat ini, tumbuhnya enceng gondok sehingga membuat danau menjadi dangkal. Kini, pihaknya sedang berupaya untuk mengangkat enceng gondok lewat revitalisasi danau supaya bisa berfungsi, sebagaimana mestinya.

 

Untuk itu, DLH Halut akan membentuk Pokja lintas sektor, baik pusat, Provinsi dan stakeholder yang ada di Halut. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan BWS Malut karena dalam upaya ini, kita menggunakan dana OP untuk mengangkat enceng gondok. Kami di Halut sementara menghitung daya tampung danau Galela serta keramba. Aktivitas masyarakat di sekitar danau juga akan dibatasi," tegasnya.

Dia bilang, dengan upaya yang dilakukan, pihaknya bisa menjaga kemampuan hingga kualitas air danau. Sebut Samud, pihaknya akan melibatakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Parawisata (Dispar) hingga kalangan akademisi di perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan enceng gondok. "Alhamdulillah, enceng gondok sudah berkurang hampir 3 sampai 4 hektare. Kalau sudah diangkat,  enceng gondok tidak lagi masuk ke dalam danau,"katanya. 

Pihaknya menargetkan, akhir tahun ini, semua permasalahan di danau Galela, teratasi. "Tingkat penurunan air juga cukup besar, sehingga kita bisa mengembalikan air ke semula. Tetapi yang masih menjadi kendala adalah memasukan air dari sungai. Mudah-mudahan BWS bisa perhatikan. Selaku kepala DLH, saya sangat berterima kasih atas perhatian BWS yang ikut konsen melihat danau Galela,"ucapnya.

Tidak lupa, dalam kesempatan kemarin, Samud mengaku, pihaknya telah mengusulkan anggaran yang cukup besar untuk menangani beberapa danau di Kabupaten Halut. "Muda-mudahan anggaran ini juga ada di BWS, karena di Halut ada enam danau yang cukup luas.

Ini yang kadang-kadang kita belum peduli hingga akhirnya menjadi kendala bahkan bumerang buat masyarakat di kemudian hari. Tapi soal danau, sudah menjadi visi kami, terutama dalam menangani kacang gondok," pungkasnya.(mg-07/Adv/aji)

 

 

-

Peliput : Aksal Muin

Editor   : Fitrah A. Kadir