BWS Serah Terima Hasil Pekerjaan Program P3TGAI

TERIMA: Bukti serah terima pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di Desa Wairoro, Halteng. (Foto: Aksal/malutpost.id).

Halteng, malutpost.id -- Balai Wilayah Sungai Maluku Utara (Malut) melaksanakan kegiatan serah terima hasil pekerjaan P3A/GP3A Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Wairoro Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Jumat (20/11).

Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Bebi Hendrawibawa mengatakan, pandemi covid-19 bukan hanya mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat, tapi juga berdampak terhadap ketahanan pangan global, Indonesia tak luput darinya.

Beras, daging kerbau atau sapi, dan gula berpotensi langkah jika pemerintah tak melakukan langkah taktis.  Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyatakan bahwa krisis pangan dunia berpotensi terjadi karena rantai pasokan terganggu akibat kebijakan negara-negara dalam menekan penyebaran Covid-19.

Misalnya, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown, pembatasan sosial berskala besar dan larangan perjalanan.  Sesuai dengan arahan Presiden, maka pengembangan lumbung pangan baru di luar pulau Jawa yang di harapkan bisa menjadi sumber cadangan yang sangat diperlukan, logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri.

"Dengan pengembangan lumbung pangan baru ini diharapkan cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan di kelola dengan manajemen yang baik, hingga dapat diekspor ke negara-negara lain," katanya dalam sambutan, Jumat (20/11).

Kata dia, seperti diketahui  Provinsi Maluku Utara termasuk 1 diantara 7 Provinsi yang masih mengalami defisit akan kebutuhan pangan (beras). Oleh sebab itu, sangat penting untuk pengembangan potensi lumbung pangan yang berada di Malut.

Sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) SE Dirjen Nomor 02/SE/D/2020, Program  P3-TGAI bertujuan untuk meningkatkan kinerja Irigasi Desa guna kesejatraan petani, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, serta berkontribusi untuk ketahanan pangan.

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan lumbung pangan Malut. Ada tiga kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten yaitu, Wairoro dengan luas kurang lebih 1.790 hektar, Tilope dengan kurang lebih 750 hektar, dan Kluting Jaya dengan luas kurang lebih 823 hektar.

"Masih ada potensi pengembangan lahan pertanian di Hateng yaitu, desa Wairoro, Tilope dan Klitung Jaya dengan luas potensi kurang lebih 3.363 hektar, yang bendung dan jaringannya telah di bangun oleh BWS Malut. Namun pencetakan sawahnya belum dilakukan, kedepan akan diusulkan agar menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujarnya.

Lanjutnya, kesempatan ini juga dirinya sampaikan bahwa Malut sampai saat ini belum memiliki bendungan BWS Malut. Namun pada tahun 2018 kemarin sudah melakukan detail desain untuk pembangunan bendungan Wairoro cukup besar kurang lebih 40 juta Meter kubik. Dengan potensi seluar 3.100 hektar.

"Kami mohon dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah provinsi/Kabupaten Halteng dan masyarakat setempat, guna kelancaran kegiatan di lapangan mulai dari tahap persiapan, perencanaan hingga pelaksananan nanti," harap Bebi.

Dia juga sampaikan, pada bulan Agustus kemarin Halteng dilanda banjir khususnya di wilayah Weda Selatan, akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga mengakibatkan tiga Desa Wairoro Indah, Desa Lembah Asri dan Desa Sumber Sari. Dengan musibah itu, pemerintah baik Halteng dan BWS Malut selaku Perwakilan Pemerintah Pusat langsung menurunkan tim reaksi cepat di lokasi bencana banjir. 

"Alhamdulillah dengan dana yang terbatas dan di bantu oleh Pemda Halteng kami mampu melakukan penanganan tanggap darurat berupa normalisasi Sungai Wairoro sepanjang kurang lebih 1.325 meter.  Upaya untuk pengendalian banjir sungai Wairoro secara permanen, pada tahun 2021 SID penanganan banjir sungai Wairoro sudah kami anggarkan. Sehingga diharapkan tahun 2022 bisa dilakukan tahap kontruksinya," tambahnya. 

Menurut dia, dari hasil laporan yang di sampaikan oleh Kepala Satuan Kerja OP SDA Malut, ada 26 kelompok P3A di 17 desa penerima P3-TGAI tahap II dan tahap III.

Padat karya tunai dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ke-26 kelompok tersebut dapat menghasilkan saluran tersier kurang lebih 5.200 meter.

"Ini tolong di jaga, di rawat sehingga fungsinya tetap terjaga. Karena hasil dari program ini sangat bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan nasional pada umumnya dan khususnya di Malut k. Menindak lanjuti hasil telaah dan rekomendasi dari Direktorat Kepatuhan Internal terkiat dugaan penipuan kontraktor P3-TGAI di beberapa daerah. Pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor 24/2017 tentang Pedoman Umum P3-TGAI, ini adalah kegiatan padat karya berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A atau IP3A, dan tidak boleh dilakukan dengan menggunakan jasa penyediaan barang/jasa akan tetapi PKS antara PPK dengan P3A/GP3A/IP3A," terangnya.

Dia menegaskan, bila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyatakan bahwa PPK melakukan kontrak dengan penyediaan jasa melalui penunjukan langsung adalah tidak benar, dan apabila ditemukan penipuan dengan modus operandi seperti itu, pihaknya tidak segan-segan mengambil langkah hukum.

"Saya mengingatkan khusus terkait dengan pelaporan dan bukti-bukti diperiksa serta di konsultasikan le TPM dan KMB masing-masing dan disampaikan ke PPK agar dapat di pertanggungjawabkan secara administrasi. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para kepala desa atas dukungannya selama pelaksanaan program ini, juga kepada KMB dan TPM yang selalu melakukan pendampingan kepada kelompok masing-masing sehingga pada hari ini penyerahan konstruksi berupa saluran tersier kembali diserahkan ke pemerintah desa penerima," ujarnya.

Kasatker BWS Malut, Indra Kurniawan menambahkan, hasil pekerjaan P3-TGAI tahap II dan tahap III di Halmahera Selatan dari BWS Maluku Utara telah diserahkan kepada 17 pemerintah desa penerima.

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah salah satu program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan dengan padat karya tunai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan maksud untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat terutama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam kegiatan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.

"Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.457/KPTS/M/2020 tentang penetapan daerah irigasi penerima pada tahun anggaran 2020 di provinsi Maluku Utara terdapat 80 kelompok penerima dan WS Malut 34 kelompok penerima," ujarnya.

Kata dia, khusus untuk WS Halsel terdapat 46 kelompok penerima yang terbesar pada 7 daerah irigasi, 4 kabupaten/kota, 7 kecamatan dan 25 desa. Pada pelaksana 46 kelompok di bagi menjadi tiga tahap dimana tahap I sebanyak 20 kelompok P3A di 13 desa yang sudah melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan P3-TGAI pada tanggal 16 Juli lalu. Selanjutnya untuk tahap II sebanyak 20 kelompok P3A dan tahap II sebanyak enam kelompok P3A di 17 desa penerima.

Adapun untuk sebanyak 26 kelompok penerima ini tersebar di tujuh daerah irigasi yaitu, Opiyang Mancalele, Akedaga Tutiling Meja, Ekor, Kahoho, Wairoro, Gane Timur, Wayamiga.

"Untuk tahap persiapan II dan III di laksanakan pada bulan Juli, tahap perencanaan dilaksanakan  Agustus, pelaksanaan fisik dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan September dan  penyelesaian kegiatan pada  November 2020," jelasnya.

Lanjutnya, pada pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh tim pendamping yang terdiri dari Konsultan Manajemen Balai (KMB) sebanyak tiga orang dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebanyak 13 orang.

Pada pelaksanaan sempat mengalami sedikit kendala saat mobilisasi dan proses pencarian anggaran kegiatan akibat pandemi covid-19, namun akhirnya dapat diselesaikan.

Adapun panjang saluran yang dibangun di 17 desa penerima program P3-TGAI ini telah menghasilkan saluran tersier sepanjang 5.200 meter dan jalan inspeksi sepanjang 200 meter.

"Diharapkan pembangunan saluran tersier ini akan menambah luas lahan sawah produktif 327 hektar," harapnya.

Kasatker menambahkan, dalam pelaksanaan pekerjaan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 462 orang. Sedangkan petani penerima manfaat sebanyak 257 KK.

"Alhamdulillah atas kerja sama yang baik antara semua pihak. Harapan kami mudah-mudahan apa yang telah dicapai dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya Kabupaten Halmahera Tengah," ungkapnya.

Untuk diketahui, kegiatan serah terima hasil pekerjaan dihadiri Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara, Wakil Bupati Abdul Rahim Odeyani dan sejumlah OPD Halteng, camat serta masyarakat setempat.(mg-07/adv/rul)


-

Peliput : Aksal Muin

Editor   : Fahrul Marsaoly