Pengusaha Lokal Soroti Kinerja ESDM

Hj. Nur Azizah. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara (Malut) disorot. Pasalnya, Dinas ESDM dinilai sepihak mengalihkan lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Lima Enam (LE) ke perusahaan lain.

Pernyataan ini disampaikan Direktris PT. Lima Enam, Hj. Nur Azizah kepada Malut Post, Minggu (5/12).  Dikatakan Hj. Nur Azizah, lahan IUP PT. Lima Enam diduga kuat dialihkan Dinas ESDM ke PT. Harma Nusa Mineral (HNM) yang saat ini ada di Jakarta.

Bahkan katanya, langkah pengalihan IUP oleh ESDM diketahui, tanpa surat pemberitahuan atau Surat Keputusan (SK) olahan lahan ke PT Lima Enam terlebih dahulu. "Gubernur pernah mengalihkan IUP eksplorasi nikel milik PT LE ke PT HNM. Pengalihan lahan IUP milik PT Lima Enam yang berkedudukan di Malut ke PT HNM di Jakarta tanpa surat pemberitahuan atau SK pemutusan olahan lahan," kata Nur.

Menurutnya, pengalihan IUP dilakukan dengan cara menerbitkan IUP PT HNM  menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bernomor 540/KEP/23/2010 tertanggal 15 Januari tahun 2010. "Dan data ini diterbitkan Dinas ESDM pada tanggal 19 Juni 2020. Alasan ESDM kalau lokasi tersebut bukan lagi milik PT Lima Enam sehingga IUP dialihkan ke PT. HNM dan sudah teregistrasi di Kementerian Minerba oleh Gubernur Malut," ungkapnya.

Ini semua, lanjut Hj. Azizah, terungkap saat Ombudsman RI perwakilan Provinsi Malut melakukan pemeriksaan. Semua temuan lalu dilaporkan ke PT. Lima Enam. "Dalam laporan hasil pemeriksaan Ombudsman, dikatakan kalau surat-surat yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) PT. Lima Enam tidak terregistrasi di Provinsi. Yang ada hanya PT HNM. Makanya kami minta Dinas ESDM menunjukkan arsip IUP eksplorasi milik PT HNM, tapi alasan dari ESDM sudah tidak ada di kantor. Mereka di kantor yang sekarang juga orang baru sehingga alasannya, berkas-berkas perusahaan sudah hilang, karena itu mereka saat ini mulai melakukan pengumpulan data perusahaan di Kementerian Minerba," paparnya.

Atas dasar ini, pihaknya lantas mempertanyakan semua data perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara, sebagaimana telah diserahkan kabupaten dan kota ke gubernur lewat DPM PTSP tahun 2014 hingga 2017 lalu. "Berdasarkan data itu, gubernur bersama staf teknis lalu mengusulkan ke Kementerian Minerba. Soalnya adalah,  Kepala Dinas ESDM selama periode selalu berganti. Kurang lebih 5 sampai 6 orang sering diganti, bahkan sekarang tugas Kabid perizinan tambang dirangkap oleh Kadis," ujarnya.

Parahnya lagi, kata Azizah, banyak pegawai ESDM yang seharusnya di Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi justru memilih untuk berkantor di Ternate sehingga pelayanan publik menjadi kacau. "Salah satu buktinya banyak data-data perusahaan tambang hilang. Bahkan berkas dan surat keluar masuk, arsip hingga dokumen perusahaan banyak yang tercecer entah kemana. Kami masyarakat pengusaha lokal yang dirugikan. Kami rugi waktu, tenaga bahkan pengolahan lahan dan perpanjangan IUP digantung tanpa ada kejelasan sehingga masa berlaku IUP habis setelah dievaluasi pada tahun 2014. Semua akibat pengurusan perpanjangan tidak pernah direspon," kesalnya.

Sebut Hj. Azizah, banyak perusahaan yang berkedudukan di Jakarta sudah mengambil lahan atau lokasi IUP perusahaan-perusahan lokal. Padahal perusahaan lokal di Malut lebih dulu memiliki IUP. Hanya saja, IUP yang ada tumpang tindih. Termasuk 27 IUP yang di dalamnya termasuk PT. Lima Enam, sebagaimana bermasalah dan menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Termasuk IUP PT Lima Enam yang dibuat gubernur bersama orang-orang yang ada di Dinas ESDM," ungkapnya lagi.

Dia bilang, IUP eksplorasi PT. Harma Nusa Mineral tidak pernah dibuat atau diterbitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah. Yang ada, hanya IUP PT Lima Enam berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/135.a/2010 tertanggal 14 April 2010 diikuti pernyataan pembenaran dari mantan Kadis Pertambangan Kabupaten Halteng, H. Muin Safi dan Mantan Bupati Halmahera Tengah sekarang Wakil Gubernur Malut, Ali Yasin.

"Di sini menerangkan, kendala yang dialami PT Lima Enam karena belum sempat dilakukan koordinasi ke Kementerian ESDM, khususnya soal undang-undang Minerba tentang perbaikan penginputan lintang. Yang ada di SK IUP ekplorasi bahan nikel adalah LU,  tapi yang ter-input di Minerba adalah LS. Mei 2012 saat melakukan registrasi, PT Lima Enam lalu ke Kementerian karena bapak H. Muin Safi selaku Kadis disaat bersamaan lagi sakit sehingga diganti pada Agustus 2013 sampai berkas dokumen diserahkan ke gubernur," jelasnya.

Parahnya lagi, kata Azizah, IUP PT HNM yang terdaftar di Kementerian telah dicabut sejak 5 Oktober 2016 oleh gubernur karena dianggap tidak membayar pajak negara. "Pertanyaannya, apakah pelayanan Gubernur Malut sudah efektif dan efisien dalam pelayanan produktif, baik terhadap negara, daerah maupun pengusaha lokal. Peran gubernur saat ini terlihat cuek tidak dan tidak ada fungsi kontrol. Saya sudah bertemu gubernur tapi jawabannya sama. Saya diminta untuk mengkonfirmasi langsung ke Kadis ESDM. Sementara dari ESDM tidak mau mendengar keluhan kita, bahkan terkesan menghindar," sesalnya.

Ia meminta Dinas ESDM agar memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat yang efektif dan profesional. "Sebaiknya pelayanan diperbaiki sehingga lebih baik lagi, terutama pengarsipan hingga bagian surat serta pengambilan kebijakan dalam menyikapi akar masalah secara tegas dan transparan, sesuai peraturan pemerintah dan peraturan daerah secara terpadu, sistematis serta berkesenambungan," tambahnya. Namun dalam perjalanan, hal yang dilakukan Gubernur Malut, sambung dia, justru terbalik.

"Buktinya dalam periode kedua ada lima sampai enam orang Kadis diganti sehingga  pelayanan terputus bahkan kebijakan yang dibuat tertunda dan berdampak pada pelayanan yang semakin rumit untuk diselesaikan, sebagaimana dihadapi masyarakat maupun pengusaha lokal. Ini bukti fungsi kontrol gubernur tidak jalan," tandasnya. (mg-07/adv/aji)


-

Peliput : Aksal Muin

Editor   : Fitrah A Kadir