Menggugat Negara Maritim lewat Buku

Suasana launching dan diskusi buku "Menggugat Negara Maritim" di Sahid Hotel Ternate, Selasa (5/1/2021). (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Launching dan diskusi buku karya Muhlis Hafel dengan judul "Menggugat Negara Maritim" digelar di Sahid Hotel Ternate Selasa (5/1/2021) malam. Kegiatan yang dipandu Herman Oesman ini menghadirkan kalangan intelektual seperti Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB, akademisi di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Muhlis Hafel saat diwawancarai sejumlah wartawan usai kegiatan menjelaskan, inti dari buku tersebut adalah berbicara tentang kebijakan negara yang disebut sebagai negara maritim. Menurutnya, kebijakan-kebijakan soal negara maritim ini masih terbagi-bagi ke semua departemen.

"Laut ini kan mestinya diurus oleh instansi-instansi tertentu yang membidangi laut. Tapi ternyata, banyak kebijakan yang ada di instansi lain yang saling tumpang tindih. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan kebijakan berjalan tidak normal," ucap dosen Universitas Terbuka ini.

Muhlis mengatakan, kata "Menggugat" dalam judul bukunya tersebut dimaksudkan kepada negara Indonesia. Karena, dimisalkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kebijakan dan urusan laut malah dialihkan ke provinsi.

"Kabupaten yang mestinya harus mengurus laut. Masalah tumpang tindih di negara ini terlalu banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan kelautan. Kita mengklaim diri sebagai negara maritim, tapi implementasinya tidak sebagaimana negara maritim," tandasnya. (mg-01)


-

Peliput : Alfandi Bambang

Editor   : Ikram