Tenaga Medis Tagih Janji Gubernur

TUNTUTAN: Suasana konferensi pers para tenaga paramedis dan ASN RSUD CB yang menuntut Pemprov Malut memberikan TPP, Senin (30/3) HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

TERNATE – Ratusan pegawai RSUD Chasan Boesoirie Ternate menuntut Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk mereka. Tuntutan itu mencuat lantaran para pegawai merasa penerapan TPP di lingkungan Pemprov tak adil, dimana hanya pegawai instansi lain yang mendapatkannya. Selain itu, Gubernur Abdul Gani Kasuba disebut kadung menjanjikan pegawai RSUD TPP seperti pegawai lainnya.

Dalam konferensi pers di RSUD kemarin (30/3), para pegawai menyatakan pekerja di RSUD memiliki beban kerja yang lebih berat. Apalagi di tengah serangan wabah virus corona (Covid-19), tenaga medis yang berada di gugus terdepan justru merasa tidak diperhatikan.

Ketua Ikatan Fisioterapis Indonesia Malut, Sahbudin Arbain saat membacakan pernyataan sikap bersama menegaskan, tenaga paramedis RSUD Chasan Boesoirie sampai saat ini masih terdaftar sebagai PNS di lingkungan Pemprov. Sementara dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 diatur bahwa TPP diberikan untuk semua PNS yang bertugas di lingkup Pemprov. “Selain itu, Pasal 9 ayat (3) dalam Pergub tersebut menjelaskan bahwa TPP yang diberikan untuk pegawai rumah sakit umum atau rumah sakit jiwa diatur dengan Pergub terpisah,” tutur Sahbudin.

Sebelum menagih TPP ini, lanjut Sahbudin, para pegawai telah bertemu Gubernur 24 Februari lalu dan menyampaikan tuntutan yang sama. Selanjutnya pada 9 Maret lalu tuntutan serupa disuarakan saat bertemu Sekretaris Provinsi Samsuddin A Kadir. Namun sejauh ini tuntutan tersebut belum berbuah hasil. “Dalam situasi pandemik COVID-19, kami tenaga paramedis RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate berada di garda terdepan sehingga sangat berisiko terpapar COVlD-19, tetapi tidak mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Provinsi," tegasnya.

Tidak adanya tanggapan serius dari Gubernur dan Sekprov membuat para tenaga medis akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka juga mendesak Gubernur menyampaikan pernyataan secara resmi tentang kepastian TPP tenaga medis RSUD. Gubernur diberikan deadline hingga Kamis (2/4) besok. "Apabila tidak ada pernyataan secara resmi dari Gubernur, maka kami akan melakukan aksi lanjutan," ucap Sahbudin.

Direktur RSUD Chasan Boesoirie Saiful Bahri yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya tuntutan pegawai tersebut. Menurut itu, tuntutan muncul setelah para pegawai dijanjikan Gubernur dan Sekprov dalam pertemuan sebelumnya. “Tapi saya sendiri tidak tahu pasti kronologisnya seperti apa,” akunya.

Sementara Sekprov Samsuddin A Kadir yang dikonfirmasi Malut Post mengakui pernah menggelar pertemuan dengan perwakilan pegawai RSUD. Saat itu, Pemprov berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan pegawai dengan memberikan tunjangan kinerja (tukin) sebagaimana yang diterima pegawai lain dalam bentuk TPP. “Hanya saja karena berkaitan dengan anggaran, mesti kami kaji dulu dari aspek regulasi apakah dapat dimungkinkan atau tidak. Sebab selama ini pegawai RSUD Chasan Boesoirie juga telah menerima tunjangan insentif. Kalau diberikan tukin atau TPP, aspek regulasinya bertentangan atau tidak. Jangan sampai dobel sehingga menjadi temuan. Apalagi RSUD sendiri berstatus sebagai BLUD, sehingga perlu dikaji secara baik landasan aturannya," terang Samsuddin.

Jika aspek aturan memungkinkan, Samsuddin berjanji akan segera mengusulkan anggarannya dalam APBD Perubahan nanti. Sebab pada penyesuaian APBD Perubahan ada kegiatan yang harus digeser akibat penanganan Covid-19. “Tentu harus juga meminta persetujuan DPRD, dalam hal ini Banggar. Lagian jika disetujui juga bukan sekarang diberikan karena ini tahun berjalan, ada tahapan. Mungkin pada saat pembahasan APBDP atau APBD Induk 2021," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini TPP baru diterapkan Pemprov dan Pemerintah Kota Ternate. Khusus Ternate, TPP diberikan untuk seluruh pegawai, hanya tenaga guru yang tidak mendapatkan. Sedangkan khusus tenaga kesehatan tingkat Puskesmas, sebelum penerapan TPP pegawai diberikan insentif yang diterima setiap bulan atau triwulan. Namun setelah penerapan TPP, insentif dan bentuk honor-honor lain dihapus.(udy/kai)