Pilkada Serentak Ditunda

Grafis Pilkada

JAKARTA – Pandemi wabah virus corona (Covid-19) benar-benar mengganggu seluruh sendi kehidupan. Terbaru, Pemerintah dan DPR RI memutuskan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 karena merebaknya pandemi corona. Kesepakatan penundaan diputuskan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Ketua Badan Pengawasan Pemilu Abhan dan Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Muhammad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia. Pilkada Serentak sendiri sedianya digelar September 2020 mendatang. “Salah satu poinnya melakukan penundaan tahapan Pilkada 2020 yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa dilansir dari Kompas.com.

Selanjutnya, kata Saan, DPR meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, tidak mungkin jika DPR dan pemerintah harus merevisi UU Pilkada dalam situasi saat ini. "Instrumen untuk menundanya kita bicarakan melalui Perppu," ujar Saan. "Kalau melakukan revisi UU Pilkada dalam situasi seperti ini rasanya tidak mungkin," kata dia.

Ia pun mengatakan, dalam rapat belum dibahas mengenai jadwal pelaksanaan pilkada serentak berikutnya. Saan menyebutkan, penentuan soal waktu akan kembali dibicarakan Komisi II bersama Mendagri dan KPU jika situasi dirasa membaik. "Soal waktunya kapan itu nanti akan dibicarakan lagi dengan Komisi II DPR, bersama Mendagri dan KPU," kata dia.

Dalam rapat Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP kemarin ada empat poin yang disepakati. Keempat poin itu yakni (1) Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan. (2) Pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR. (3) Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR meminta pemerintah menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). (4) Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tiga Opsi
Sementara itu, KPU RI mengusulkan tiga opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 yang sedianya diselenggarakan September nanti, salah satunya adalah opsi menunda Pilkada 2020 selama satu tahun. Usulan itu disampaikan KPU dalam rapat kemarin.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan terdapat tiga opsi yang diusulkan KPU kepada pihaknya terkait penundaan waktu pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Tiga opsi itu, dia membeberkan, penundaan waktu pemungutan suara selama tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun. "Terkait penundaan pilkada tersebut, KPU mengusulkan tiga opsi, sebagai berikut ditunda tiga bulan pemungutan suara 9 Desember 2020, ditunda enam bulan pemungutan suara 12 Maret 2021, atau ditunda 12 bulan pemungutan suara 29 September 2021," kata Arwani kepada CNNIndonesia.com.

Komisi II dan KPU belum memutuskan salah satu dari tiga opsi tersebut. Menurutnya, kesepakatan terkait penundaan waktu pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak akan diputuskan oleh DPR, KPU, dan pemerintah. "Kami sepakat itu nanti akan diputuskan bersama-sama antara KPU, pemerintah dan DPR," tutur politikus PPP itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya apabila KPU meminta Perppu terkait penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. "Tentu kalau pada saatnya nanti KPU meminta perppu itu dikeluarkan kita akan mempelajari kemungkinan itu," kata Mahfud melalui rekaman suara, Selasa (24/3).(kmps/cnn/kai)