SPPD Tiap SKPD Dipotong 20%

SAMSUDDIN A KADIR

SOFIFI – Percepatan penanganan pandemi virus corona (Covid-19) diprediksi bakal menelan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah pun mengalihkan sebagian besar pos anggaran untuk pembiayaan penanganan Covid-19. Di Maluku Utara, Pemerintah Provinsi memutuskan memangkas anggaran perjalanan dinas (SPPD) masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar 20 persen.

Tak hanya SKPD, SPPD milik pimpinan dan anggota DPRD Malut juga ikut dipangkas. "Jadi semua SKPD dipangkas 20 persen, termasuk DPRD. Itu untuk perjalanan dinas luar daerah," ungkap Sekretaris Provinsi Malut Samsuddin A. Kadir, Selasa (31/3).
Selain SPPD, anggaran yang sudah pasti dipangkas adalah anggaran makan minum dan kegiatan perkantoran lain yang tak urgen. "Iya, termasuk uang makan minum pegawai dan kegiatan di kantor juga kita potong," sambung Samsuddin.

Samsuddin yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Malut ini berharap pemotongan ini bisa membatu percepatan penanganan Covid-19. Salah satunya adalah operasional lokasi isolasi alternatif selain RSUD Chasan Boesoirie. "Mudah-mudahan bisa membantu percepatan penanganan virus corona di Maluku Utara," tukasnya.

Bukan kali ini saja anggaran Pemprov dipangkas. Akhir Desember 2019, Kementerian Dalam Negeri merasionalisasikan sejumlah pos anggaran Pemprov hingga Rp 91,7 miliar. Pos anggaran yang dipangkas saat itu adalah belanja bahan habis pakai dari Rp 22,9 miliar menjadi Rp 4,5 miliar, belanja bahan/material (Rp 11,5 miliar jadi Rp 1,7 miliar), belanja jasa kantor (Rp 32,1 miliar jadi Rp 4,8 miliar), belanja perawatan kendaraan bermotor (Rp 10,6 miliar jadi Rp 1,5 miliar), belanja cetak dan penggandaan (Rp 12,3 miliar jadi Rp 2,4 miliar), belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir (Rp 20 miliar jadi Rp 4 miliar), dan belanja sewa sarana mobilitas (Rp 4,3 miliar jadi Rp 737 juta). Ada pula pemangkasan pada pos belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (Rp 1,7 miliar jadi Rp 264 juta), belanja makanan dan minuman (Rp 58,8 miliar jadi Rp 10 miliar), belanja pakaian dinas dan atribut Rp 1,8 miliar jadi Rp 264 juta), belanja pakaian kerja (Rp 1,3 miliar jadi Rp 277 juta), belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu (Rp 2,4 miliar jadi Rp 423 juta), belanja perjalanan dinas (Rp 288 miliar jadi Rp 57,6 miliar), serta belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS (Rp 18,6 jadi Rp 2,9 miliar).

Ketua DPRD Malut Kuntu Daud yang dikonfirmasi terpisah menyatakan Deprov belum mendapat pemberitahuan dari Pemprov terkait adanya pemangkasan SPPD. "Belum ada konfirmasi dari Pemprov," aku politikus PDI Perjuangan tersebut.
Secara institusi, Kuntu mengaku Deprov mendukung kebijakan tersebut. Hanya saja Pemprov diminta menyampaikan alasan detail pemangkasan serta teknisnya seperti apa. “Jadi apakah pemotongan hanya sebulan atau bagaimana. Karena kalau dipotong taruhlah dua bulan, kemudian virus ini sudah hilang dalam sebulan, mekanismenya seperti apa? Prinsipnya, demi kemaslahatan dan keselamatan masyarakat Maluku Utara, DPRD tetap mendukung," tandasnya.(cr-01/kai)