Masa Kerja ASN di Rumah Diperpanjang

APEL: ASN Malut saat mengikuti apel dalam satu kesempatan sebelum masa pandemi Covid-19 ERWIN SYAM/MALUT POST

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperpanjang masa work from home (WFH) alias kerja dari rumah bagi ASN Pemprov. Perpanjangan dilakukan mengingat belum redanya penyebaran virus corona (Covid-19). Pemprov juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Nonalam Covid-19 Malut.

Keputusan memperpanjang masa WFH tertuang dalam Edaran Nomor 440/757/Setda Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 440/670/2020 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemprov Malut. Sekretaris Provinsi Samsuddin A Kadir mengungkapkan, perpanjangan masa tugas kedinasan di rumah tersebut berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2020. "Jadi masa work from home sebagaimana dimaksud diperpanjang per 1 April sampai dengan waktu yang belum ditentukan yang akan disampaikan kemudian berdasarkan evaluasi dan kebutuhan,” tutur Samsuddin, Rabu (1/4).
Sedangkan untuk penyesuaian sistem kerja, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tetap memastikan para ASN dapat mencapai sasaran kerja dan memenuhi target sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur sasaran kinerja dan disiplin pegawai. “Kepala OPD juga diharapkan melakukan penyesuaian sistem kerja bagi ASN sesuai surat Edaran Nomor 440/670/2020 Tahun 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19,” papar Samsuddin.

Selain itu, Samsuddin menegaskan kepala OPD wajib melaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) jika ada bawahannya yang terpapar atau terkonfirmasi Covid-19. Dengan begitu dapat dilakukan perubahan data melalui Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK).
Sementara itu, Pemprov juga menyesuaikan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Tangggap Darurat Bencana Nonalam Covid-19 Malut. Penyesuaian itu termuat dalam Keputusan Gubernur Nomor 294/KPTS/MU/2020.

Dalam penyesuaian tersebut, Ketua Gugus Tugas yang sebelumnya Sekprov kini dipimpin langsung Gubernur Abdul Gani Kasuba. Lalu Wakil Ketua I Danrem 152/Babullah Kolonel (Inf) Endro Satoto dan Wakil Ketua II Kapolda Brigjen (Pol) Rikwanto. Koordinator Humas Gugus Tugas diisi Kepala Biro Protokol, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Mulyadi Tutupoho, Koordinator Perencanaan Data, Pakar dan Analisis adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yunus Badar, sedangkan Danlanal Ternate Kolonel Laut (P) Whisnu Kusardianto sebagai Koordinator Operasi.

Kepala Dinas Perhubungan Malut Armin Zakaria bertindak sebagai Koordinator Pencegahan, Direktur RSUD Chasan Boesoirie Syamsul Bahri sebagai Koordinator Penanganan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Santrani MS Abusama sebagai Koordinator Pemulihan dan Layanan Dasar, serta Danlanud Leo Wattimena Kolonel (PNB) Adi Setio Nugroho sebagai Koordinator Pengamanan dan Gakum.

Kepala Dinas Sosial Malut Andrias Thomas selaku Koordinator Logistik, Kepala Bappeda Salmin Janidi sebagai Koordinator Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah, Kepala Bidang SDK dan Alkes Dinas Kesehatan Malut sebagai Koordinator Penyiapan dan Penggunaan Alkes, Sekretaris BPBD sebagai Koordinator Administrasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Bambang Hermawan sebagai Koordinator Keuangan, Inspektur Ahmad Purbaja sebagai Koordinator Akuntabilitas dan Pengawasan, serta Kepala Dinas Kominfo dan Persandian sebagai Koordinator Pusdalop.(cr-01/kai)