Tenaga Medis Gigit Jari

RSUD Chasan Boesoirie

TERNATE – Ratusan pegawai RSUD Chasan Boesoirie dipastikan gigit jari terkait tuntutan mereka mendapatkan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pasalnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengaku tak dapat berbuat banyak menindaklanjuti tuntutan pegawai tersebut. Alasannya, RSUD saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sekretaris Provinsi Malut Samsuddin A Kadir menuturkan, pegawai RSUD CB hanya mendapatkan jasa medis yang bersumber dari keuntungan pengelolaan rumah sakit. Karena itu, jasa medis tersebut bukan kewajiban Pemprov untuk membayar. “BLUD itu kan sudah mendekati seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebenarnya itu kan pengelolaan rumah tangga yang ada di dalam mereka itu," katanya kemarin (1/4).

Mantan Kepala Bappeda Malut ini menjelaskan, pembayaran jasa medis tergantung pada nilai pendapatan pengelolaan RSUD. "Mereka harus mempunyai rencana bisnis. Jadi misalnya rumah sakit yang belum berstatus BLUD seperti SKPD, itu semua pendapatan-pendapatan disetor sebagai pendapatan daerah kemudian setiap tahun dianggarkan jadi nanti baru dicairkan. Tapi BLUD itu tidak. BLUD itu kalau orang sakit berobat dan dibayar langsung dipakai. Itu seharusnya dihitung per tahun itu sudah berapa," jelasnya. "Kemudian dalam hasil bisnisnya itu kalau mendapat keuntungan, itu ada batasan berapa banyak yang harus dipakai untuk Tambahan Penghasilan. Itu ada batasannya," ungkap Samsuddin.

Samsuddin bilang, RSUD CB yang berstatus BLUD berbeda dengan Rumah Sakit Umum Sofifi. Dimana saat ini pegawai RSU Sofifi masih mendapat TPP. "Rumah Sakit Sofifi karena dia seperti SKPD maka dia hitungannya TTP. Tidak ada jasa medis. Tapi RSUD CB dia seperti BLUD dia ada jasa medis. Jadi jasa medis yang membayar itu mereka (pengelola rumah sakit, red)," paparnya.

Pemprov sendiri telah memerintahkan Dewan Pengawas dan Direksi RSUD CB untuk menghitung keuntungan dari hasil pengelolaan selama ini. "Apakah keuntungannya itu ada range ke atas untuk ditambahkan, silahkan ditambahkan sepanjang tidak melanggar ketentuan," ucap Samsuddin. "Logikanya kalau kita punya usaha untungnya Rp 1.000, maka dimakan cukup Rp 1.000. Kalau untung Rp 1.000 tapi makan Rp 2.000 kan makan pokok itu. Begitu juga dengan di rumah sakit, ini juga kan usaha. Jadi misalnya satu tahun dia dapat berapa dan berapa nilai yang dipakai untuk semacam tambahan penghasilan. Kan di sana itu ada yang namanya tunjangan jasa medis," tambah Samsuddin.

Kendati demikian, sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman wabah virus corona atau Covid-19 di Malut, Pemprov akan mengambil langkah taktis untuk menjawab keluhan para medis. "Mereka adalah garda terdepan apalagi dengan kondisi saat ini maka kita harus punya keberpihakan kepada mereka. Intinya, kita melihat nilai-nilai keuntungannya apakah bisa memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan ya ditambahkan saja. Tapi kalau usaha mereka sudah pada capaian tertinggi yang mereka dapatkan, kalau kita paksakan ya nanti salah," tandasnya.

Tak Paham
Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) RSUD CB Ifan Husni yang dikonfirmasi Malut Post mengungkapkan, sejak Januari 2019 hingga sekarang tunjangan kinerja (tukin) pegawai RSUD CB tak lagi dibayarkan. "Informasi yang saya tahu Tukin tidak diakomodir pada anggaran rumah sakit. Apakah diusulkan dari pihak rumah sakit atau tidak, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas tidak ada anggaran untuk itu," ungkapnya. "DPRD itu, menurut informasi yang ter-cover, DPRD ketuk palu (TPP) itu untuk seluruh ASN Provinsi. Nah, kita kan pegawai Provinsi tapi tidak dapat. Itu yang menjadi masalah," ujar Ifan.
Kendati begitu, Ifan mengaku pihaknya belum memikirkan kemungkinan aksi mogok kerja. "Tapi besok (hari ini, red) dan Jumat nanti kemungkinan ada gerakan bersama teman-teman profesi. Tapi kalau masalah ini tidak ditindaklanjuti maka ending-nya pasti ke situ (mogok kerja, red)," tegasnya.

Ifan bilang, hingga saat ini, dirinya belum tahu sikap Direktur RSUD CB Syamsul Bahri seperti apa. Bahkan tidak sedikit pun Ifan cs berinisiatif bertemu Syamsul. “Kami juga tidak berinisiatif untuk bertemu dengan Direktur. Tinggal mereka kalau mau berkomunikasi ya oke," ucapnya.

Ifan bahkan menuding Sekprov tidak paham terkait pembayaran tukin. Dia menegaskan, selama ini yang mendapat insentif hanyalah tenaga dokter. "Sekda ini mungkin tidak paham atau tidak tahu cara pikir terkait insentif untuk kami. Itu salah. Insentif hanya untuk para dokter. Sementara tenaga kesehatan lain itu tidak ada," sesalnya.

Menurut Ifan, Sekprov sangat keliru jika menyatakan tukin tidak diberikan dengan alasan RSUD CB berstatus BLUD. “Sebenarnya ini juga keliru. Kami sudah tatap muka dengan beliau dan saya sudah sampaikan. Cuma mereka masih berkutat pada soal BLUD saja. Saya kira mereka masih menutupi soalnya," cecarnya.

Ifan bilang, selain level BLUD, RSUD CB juga berpedoman pada OPD. Dua unsur ini tidak bisa dilepaspisahkan. "Dua unsur ini melekat pada rumah sakit. Jadi tidak bisa hanya berbicara BLUD tapi juga OPD yang melekat pada rumah sakit. Ini yang saya anggap mereka bermain di air yang keruh," tandasnya.

Sayangnya, Direktur RSUD CB Syamsul Bahri yang dikonfirmasi Malut Post hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan apapun.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Malut Hariyadi Ahmad medesak Pemprov untuk membayar tukin para tenaga medis. Hariyadi bilang, itu adalah hak paramedis. "Seharusnya Pemda dalam hal ini Manajemen RSUD CB harus segera bayarkan tukin para tenaga medis maupun paramedis kalau sudah dianggarkan, karena itu hak mereka," desaknya. "Apalagi beban kerja mereka saat ini makin berat dan risiko tinggi, karena mereka tampil di garda terdepan untuk penanganan Covid-19. Jadi saya tegaskan agar segera dibayarkan tukin sebelum ada gerakan mogok kerja," tandas politikus Partai Bulan Bintang ini.(cr-01/kai)