Hasil Tes PDP Bikin Warga Gelisah

RUJUK: Satu penumpang KM Labobar dari Balikpapan dilarikan ke RSUD Chasan Boesoirie begitu tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Jumat (3/4). Penumpang berjenis kelamin laki-laki tersebut dilaporkan mengalami diare, lemas, dan suhu tubuh 38 derajat celcius sehingga langsung dirujuk ke RSUD ISTIMEWA

TERNATE – Seminggu lebih ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP), tujuh warga Maluku Utara belum juga menerima hasil tes swabnya untuk mengetahui status mereka sebagai suspect Covid-19. Lamanya penantian hasil tes ini tak hanya membuat gelisah pasien, juga menimbulkan tanda tanya masyarakat. Warga Kelurahan Kampung Makassar, Ternate Tengah, sebagai tempat singgah Pasien 01 Covid-19, misalnya, mempertanyakan hasil tes tersebut agar dapat mengambil langkah tindak lanjut.
Kampung Makassar merupakan kelurahan persinggahan Pasien 01 selama tiga hari setelah dipulangkan dari RSUD Chasan Boesoirie Ternate. Tiga hari berada di kosan anaknya, hasil tes swab Pasien 01 menunjukkan ia positif mengidap Covid-19. Kustalani, salah satu warga Kampung Makassar mengungkapkan, hasil tes 7 PDP, terutama dua orang anggota keluarga Pasien 01 yang telah kontak langsung dengan pasien 01, wajib dipublikasikan. Dengan begitu warga bisa mengetahui status kesehatan mereka. “Kami berdomisili di kelurahan yang sama dan ingin tahu hasil tes PDP agar bisa mengambil langkah selanjutnya, apakah kami perlu memeriksakan diri juga atau bagaimana. Tidak adanya kejelasan hasil tes ini membuat warga gelisah,” ungkapnya, Jumat (3/4).

Karena itu, dia mendesak Gugus Tugas Penanganan Covid-19 segera mempublikasikan hasil tes swab PDP jika sudah ada hasilnya. Dengan begitu tidak menimbulkan tanda tanya di tengah warga. “Publik berhak dapat informasi. Negatif atau positif harus diumumkan, agar warga bisa antisipasi jika positif dan tidak paranoid kepada pasien jika hasilnya negatif,” ucapnya.


Ketujuh PDP saat ini diisolasi di RSUD CB, termasuk satu pasien positif Covid-19. Mereka mulai diisolasi dalam waktu yang berbeda, namun rata-rata sudah masuk seminggu lebih. Pasien 01 dan anak istrinya, misalnya, mulai diisolasi Senin (23/3) lalu.

Gugus Tugas Covid-19 Malut sendiri hingga kini belum bisa memastikan kapan hasil tes swab para PDP keluar. Sampai saat ini, spesimen PDP asal Malut masih diperiksa di Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan di Jakarta. “Belum ada (hasil tesnya). Bisa sampai dua mingguan,” aku Juru Bicara Gugus Tugas dr. Rosita Alkatiri saat dikonfirmasi.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Malut dr. Idhar Sidi Umar mengaku Labkes belum mengeluarkan hasilnya sampai sekarang. “Dari pusat yang belum kabarkan. Kita menunggu hasilnya dari sana,” terang Idhar.

Lamanya penantian hasil tes ini mendapat kecaman Direktur LSM Rorano Malut M. Asghar Saleh. Asghar menilai Gugus Tugas dan Pemerintah Provinsi Malut sengaja mendiamkan persoalan tersebut. Padahal Pemprov bisa mendesak Kementerian Kesehatan merevisi Surat Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/214/2O2O tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 dan mengusulkan pemeriksaan spesimen Malut dialihkan ke dalam daerah atau ke salah satu wilayah terdekat seperti Sulawesi Utara. “SK Menkes ini kan sudah beberapa kali direvisi untuk penyesuaian pemeriksaan spesimen dari daerah. Tapi dari sejumlah revisi itu lokasi pemeriksaan spesimen untuk wilayah Malut sama sekali tidak berubah. Ini karena pemda juga diam-diam saja,” ujarnya.

Asghar juga menyentil protokol penanganan pasien suspect di Malut. Ia memberi contoh, dua pasien di Halmahera Utara yang telah ditetapkan sebagai PDP. Belakangan, dua PDP itu dipulangkan dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) hanya berdasarkan hasil rapid test. “Padahal dalam protokol penanganan pasien suspect oleh Kemenkes sudah jelas, PDP harus diperiksa dengan swab test untuk menentukan statusnya jadi ODP, negatif, ataukah positif. Bukan dengan rapid test yang hanya berfungsi mengukur antibodi seseorang. Bahkan ODP pun seharusnya di-swab test. Bukan suka-suka rumah sakit,” jabarnya.

Jika dua pasien tersebut tak menunjukkan gejala seperti Covid-19 sejak awal, sambung Asghar, seharusnya rumah sakit dan gugus tugas tak gegabah menetapkan status mereka sebagai PDP. Apalagi kemudian hanya di-rapid test lalu dipulangkan dengan status ODP. “Pikirkan kondisi psikologis pasien dan keluarga, apalagi media sudah menulis dengan jelas ada bayi yang PDP diduga tertular dari pamannya. Jangan sampai begitu keluar rumah sakit pasien ini dikucilkan lingkungannya. Kita tidak mau kejadian pengucilan pasien di Taliabu terulang lagi di tempat lain,” sesal Asghar.(cr-01/kai)