633 Karyawan Kena Dampak Covid-19

Jusuf Sunya

TERNATE – Pandemi corona (Covid-19) betul-betul memukul sendi perekonomian dunia. Di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, 633 karyawan terdampak pekerjaannya setelah perusahaan yang memperkerjakan mereka membuat penyesuaian kebijakan. Sebagian pekerja tersebut dirumahkan, sebagian lagi dikurangi shift kerjanya. Angka karyawan terdampak diperkirakan bakal bertambah seiring belum redanya pandemi Covid-19.

Data yang dirilis Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, per Minggu (5/4) kemarin ada 633 karyawan terdampak pandemi Covid-19. Mereka bekerja di 17 perusahaan berbeda. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di sektor perdagangan dan retail, restoran, hiburan, dan perhotelan.

PT Cardo Lestari Indonesia yang menaungi toko Number 61 di Jatiland Mall memberhentikan 4 karyawannya di tengah pagebluk. Para pekerja akan dipanggil lagi jika kondisi ekonomi membaik. Sedangkan Multi Mart Ternate merumahkan 19 karyawannya tanpa pembayaran gaji. Pihak perusahaan mengaku belum bisa memastikan kapan karyawan ini bisa kembali bekerja seperti biasa.

Menyusul PT Massindo Solaris Nusantara Ternate yang memilih tidak memperpanjang kontrak 5 karyawannya namun hak karyawan tuntas dibayarkan. Sedangkan CV Guna Makmur Ateka mem-PHK 2 karyawan. Berstatus trainee, kedua karyawan itu tak diberi hak karyawan yang di-PHK. Sementara 229 karyawan Muara Group bekerja dengan sistem pembagian shift. Sistem ini membuat para karyawan hanya mendapat 50 persen gaji.

Selanjutnya Muara Inn yang merumahkan 10 karyawannya dengan pembayaran gaji 50 persen. Sedangkan Muara Hotel memberlakukan pembagian shift kerja untuk 50 karyawannya. Mereka digaji 50 persen.

Neraca Hotel pun terpaksa merumahkan 10 karyawan dan memberlakukan pembagian shift untuk 10 karyawan lainnya. Karyawan yang dirumahkan mendapat sembilan bahan pokok, sementara karyawan kena pembagian shift digaji 50 persen. Senada, Corner Hotel pun merumahkan 12 karyawan dan membagi shift kerja 5 karyawan. Karyawan dirumahkan tak digaji, namun karyawan dengan shift kerja digaji 50 persen.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada Manajemen Archie Hotel dan Menara Archie. Hotel di pusat kota ini harus merumahkan 10 karyawannya. Sementara 6 karyawan lain mengundurkan diri. Karyawan yang dirumahkan tak mendapat gaji, sedangkan yang undur diri mendapat penggantian uang jasa.

Ternate City Hotel, di sisi lain, harus merumahkan 8 pekerja sejak 1 sampai 19 April mendatang. Kedelapan pekerja itu dibayarkan upah sebesar 20 persen. Seluruh aktivitas usaha hotel ini pun ditutup sementara.

Sedangkan Boulevard Hotel membagi shift kerja 35 karyawannya dengan sistem pembayaran gaji 50 persen. Lalu Losmen Kita merumahkan 15 karyawan dengan tetap membayarkan gaji pokok.

Daftar usaha yang terdampak pandemi Covid-19 terus berlanjut. Sorasa Resto membagi shift 30 karyawannya dengan pembayaran gaji 50 persen. Sedangkan PT Indoteranusa yang menaungi Waterboom Ternate merumahkan 54 karyawan dan membagi shift kerja 6 karyawan. Karyawan yang dirumahkan tidak diberi gaji, lalu yang mendapat shift kerja dibayar sesuai hari kerja.
Inul Vizta Family KTV menyusul dengan merumahkan 18 karyawan tanpa pemberian gaji. Sedangkan CV Royals merumahkan 55 karyawan dan memberlakukan pembagian shift untuk 40 karyawan lainnya. Karyawan dirumahkan tidak dibayarkan gaji, sementara yang kena shift kerja digaji 50 persen per dua pekan.

Kepala Disnaker Ternate Jusuf Sunya menuturkan, sebagian besar perusahaan yang terdampak melaporkan sendiri kondisinya ke Disnaker. Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman sendiri telah mengeluarkan edaran untuk para pimpinan perusahaan bernomor 560/183/2020 menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Dalam salah satu poin edaran menyebutkan, perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. “Pada situasi normal, pembayaran upah pekerja terdampak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada situasi darurat ini dipakai kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja,” ungkap Jusuf.

Jusuf mengakui, karyawan yang terdampak pasti mengalami kesulitan ekonomi. Sementara kebijakan nasional tentang optimalisasi jaring pengaman yang disampaikan Presiden Joko Widodo hingga kini belum diketahui tindak lanjutnya seperti apa. “Selain itu, pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia seperti berjalan statis karena memang transfer dana pusat ke daerah juga tidak optimal,” ujarnya.

Kota Ternate sendiri tampaknya menjadi satu-satunya daerah di Malut yang telah menginventarisir data pekerja terdampak situasi Covid-19. Disnaker Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Pulau Morotai dan Kota Tidore Kepulauan yang dikonfirmasi Malut Post mengaku belum tuntas mengantongi data tersebut.(udy/mpf/cr-04/tr-04/cr-03/kai)