THR & Gaji 13 PNS Terancam

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil

JAKARTA – Pemerintah akan mengkaji ulang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Kajian dilakukan demi menghemat belanja negara yang dialihkan untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19). Di sisi lain, turunnya penerimaan negara membuat sejumlah pos belanja perlu dikaji kembali. "Dengan penerimaan turun, di sisi lain belanja tertekan. Masih membahas langkah-langkah. Kami bersama Presiden minta buat kajian pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi, mengingat beban negara meningkat," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4).

Sri mengungkapkan instruksi pemotongan THR dan gaji PNS tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Harapannya, dengan memangkas belanja kementerian dan lembaga ini, pemerintah bisa menghemat sebesar Rp 190 triliun.

Sri Mulyani juga memaparkan pertimbangan tersebut menyusul turunnya proyeksi penerimaan negara sebesar 10% dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun, hanya menjadi Rp 1.760,9 triliun. Penurunan penerimaan negara tersebut utamanya disebabkan oleh berbagai paket stimulus yang digelontorkan pemerintah, baik untuk menjaga kesehatan masyarakat maupun untuk melindungi sektor industri dari terpaan krisis yang semakin dalam.

Sementara, belanja negara terus mengalami peningkatan hingga Rp 2.613,8 dari sebelumnya Rp 2.504,4 triliun. Peningkatan belanja akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan lewat bantuan sosial, dan juga pemberian insentif bagi tenaga medis yang berjuang di garis depan menghadang Covid-19. "Presiden telah menginstruksikan untuk meningkatkan belanja kesehatan Rp 75 triliun dan bantuan sosial (bansos) Rp 110 triliun, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp 70 triliun," ujarnya dilansir dari Aliena.id.

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, defisit anggaran akan melebar ke 5,07% dan masih ada kemungkinan meningkat, seiring dengan eskalasi persebaran Covid-19 yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia. “Ini masih di dalam proses untuk terus kami lakukan penyempurnaan. Ini prediksi berbasis skenario yang dilihat dari asumsi yang dikembangkan. Tiap pekan dan bulan akan terus update outlook yang bergerak dan berubah," paparnya.

Lantas berapa biasanya anggaran THR dan gaji ke-13 PNS? Di dalam APBN, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS, termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Kebijakan gaji ke-13 pernah dilakukan pada 1979 lalu dan mulai rutin diberikan sejak 2004. Begitu pula dengan kebijakan THR selalu rutin dilakukan jelang hari raya.

Pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS dan pensiunan ini bersumber dari APBN, sedangkan pembayaran untuk aparatur negara daerah bersumber dari APBD.

Pada 2018, anggaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan mencapai Rp 35,76 triliun. Anggaran tersebut naik 68,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sri Mulyani menjelaskan kenaikan anggaran disebabkan pemberian gaji ke-13 bagi pensiunan. Pada 2017 lalu, pensiunan hanya menerima THR, berbeda dengan PNS yang menerima THR dan gaji ke-13.

Rinciannya, THR, gaji PNS, TNI, dan Polri sebesar Rp 5,24 triliun, dan THR tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun. Lalu, THR pensiun sebesar Rp 6,85 triliun.

Lebih lanjut, gaji ke-13 PNS, TNI, dan Polri sebesar Rp 5,24 triliun, tunjangan kinerja ke-13 Rp 5,79 triliun, dan tunjangan ke-13 pensiun Rp 6,85 triliun.

2019 lalu, anggaran THR dan gaji ke-13 mencapai Rp 40 triliun. Alokasinya kembali naik sekitar 11,85 persen dibandingkan total THR dan gaji ke-13 pada 2018. Tambahan anggaran disebabkan pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sekitar 5 persen sejak awal 2019.
Untuk tahun ini, kepala negara telah menyatakan akan tetap mempertahankan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 dan THR bagi abdi negara. Pernyataan itu disampaikan dalam pembacaan Nota Keuangan APBN 2020 di Gedung DPR/MPR. Pernyataan tersebut disampaikan jauh sebelum virus corona muncul dan mengguncang perekonomian domestik serta global.

Adil
Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto meminta Presiden Jokowi berlaku adil jika hendak memotong gaji ke-13 dan THR para ASN. Agus mengatakan Jokowi perlu melakukan pemotongan secara personal. Sebab besaran gaji atau tunjangan setiap ASN berbeda-beda. "Mungkin pengurangan dilakukan secara berjenjang. Yang gajinya kecil dipotong sedikit, yang gaji besar dikurangi banyak," kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/4).

Agus memahami kajian pemotongan gaji ke-13 dan THR ASN dilakukan karena sebagai langkah pemerintah menangani corona. Dia berkata semua pihak, termasuk ASN, perlu mendukung pemerintah.

Pemotongan dua tunjangan ini, kata dia, sebagai bentuk ajakan kepada ASN untuk sama-sama menjawab persoalan bangsa. Namun Agus mengingatkan agar Jokowi mengkajinya secara tepat. "Tentu harus dibuat payung aturan agar tidak menimbulkan persoalan," tutur Agus.(ali/cnn/kai)