Mogok Kerja Paramedis Lumpuhkan Pelayanan

MOGOK: Pegawai RSUD Chasan Boesoirie Ternate menggelar mogok kerja, Rabu (8/4), setelah tak ada kepastian soal pembayaran tukin mereka.HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

TERNATE – Tenaga medis RSUD Chasan Boesoirie akhirnya menggelar mogok kerja di tengah pandemik virus corona (Covid-19), Rabu (8/4). Aksi ini dilakukan lantaran tak adanya kejelasan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seluruh pegawai RSUD yang berjumlah 745 orang. Mogok kerja tersebut membuat pelayanan di rumah sakit lumpuh.

Aksi protes digelar sejak pukul 10 pagi kemarin. Sebelum itu, pelayanan rumah sakit masih berjalan normal. Namun sejak aksi dimulai hingga sore hari tak ada lagi pelayanan kecuali layanan di ruang perawatan.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Maluku Utara, Ifan Husni yang juga salah satu koordinator aksi menyatakan, para pegawai dijanjikan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dilakukan Selasa (7/4) kemarin. Namun hingga Rabu janji tersebut tak kunjung direalisasikan. “Pada Kamis (2/4) minggu kemarin kami rapat bersama Direktur RSUD CB, Wakil Direktur Pelayanan dan Dewan Pengawasan Pak Bambang Hermawan (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Malut, red). Mereka janjikan ke kami bahwa hari Selasa adalah penetapan pembayaran. Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya. Karena itu sikap kami ini sekaligus mempertanyakan kepastian pembayaran," ungkap Ifan di sela-sela aksi.

Kendati mereka adalah PNS Pemprov, nasib Ifan dan rekan-rekannya di RSUD CB tidak seberuntung PNS Pemprov di instansi lain yang rata-rata telah bekerja dari rumah (work from home). “Sekarang ini ASN yang dirumahkan itu sudah terima tukinnya. Sementara kami yang masih bekerja seperti biasa tidak dapat apa-apa. Jadi logikanya dimana coba?" Ifan membandingkan dengan nada kesal.
Apabila tak kepastian pembayaran tukin, Ifan dan teman-teman senasibnya memastikan pelayanan di ruang perawatan juga akan distop. “Tapi kalau hari ini tidak ada kepastian pembayaran, maka tidak menutup kemungkinan akan mengarah ke pelayanan di ruang perawatan," tegas Ifan. "Saya perlu tegaskan juga bahwa aksi ini bukan karena adanya Covid-19. Tapi ini aspirasi kami sejak 2019 yang tak kunjung terealisasi," tukasnya.

Amatan Malut Post, aksi yang dilakukan Ifan dan puluhan pegawai tanpa diikuti spanduk protes dan sejenisnya. Mereka hanya berkumpul di samping gedung IGD.

Salah satu pelayanan yang terhambat akibat aksi mogok tersebut adalah pelayanan bagian administrasi urusan keterangan sehat. Sejumlah calon penumpang kapal tujuan Sanana yang hendak mengurus keterangan sehat di RSUD CB pun tak berhasil mendapatkan kebutuhannya.

Amir Farabura, salah seorang yang mengurus keterangan sehat sebagai syarat keberangkatan sepupunya menyampaikan bahwa tak ada petugas yang layani mereka. "Tidak ada petugas," aku Amir.

Subsidi
Sekretaris Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir yang dikonfirmasi terpisah membenarkan sudah ada pertemuan antara Dewan Pengawas RSUD CB dengan Direksi. Tukin untuk pegawai RSUD, kata Samsuddin, boleh dibayarkan asal Direksi melaporkan skema dan dasar pembayarannya di Dewas. "Tentunya pembayaran berpedoman pada Peraturan Gubernur yang sudah ada, hanya saja dilakukan penyesuaian angka. Bisa menyesuaikan dengan remunerasi dan jasa medis," jabarnya. "Anggaran langsung di BLUD RSUD CB tinggal mempertanggungjawabkan cara membayar seperti apa yang disetujui oleh DPRD dan mengajukan ke Gubernur, dari kekurangan bagian mana yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harus disampaikan secara rinci," papar Samsuddin.

Sementara Kepala BPKPAD Malut Bambang Hermawan mengungkapkan, masalah pertama di dalam TTP sebenarnya masalah ketimpangan pembagian pendapatan antara poli yang jumlah pasiennya besar dengan poli yang jumlah pasiennya sedikit. Bahkan ada poli yang tidak ada pasien sama sekali. "Nah kalau tidak ada (pasien) karena pembayaran remunerasinya berdasarkan pasien maka dia tidak mendapatkan, tidak seperti TTP pada PNS Pemprov lain," bebernya.

Bambang menambahkan, PNS Pemprov di instansi lain tak mungkin pembayaran TPP-nya didasarkan pada jumlah tamu yang dilayani. Sedangkan di RSUD awalnya pembayaran tukin 100 persen dibagi berdasarkan jumlah pasien yang ditangani. “Dari jumlah itu dibagi sesuai dengan pembagian poli masing-masing. Yang membuat mereka demo itu karena tidak ada pasien di poli tertentu atau pelayanan tertentu,” tambahnya.

Solusinya, Dewas menyerahkan kepada Direksi RSUD selaku penanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Caranya adalah dengan membagi pembagian Tukin terpisah antara tenaga medis dan nonmedis. "Kami dari Dewan Pengawas tidak memahami betul permasalahannya. Yang memahami adalah Direksi sehingga nanti ada beberapa usulan yang akan disampaikan," terang Bambang.

Menurut Bambang, pada prinsipnya pendapatan dari BLUD sudah termasuk subsidi Pemprov. Karena itu tidak boleh lagi ada tambahan lain seperti yang diusulkan oleh tenaga medis yang demo. “Bahwa TTP ditanggung oleh Pemprov di luar dari subsidi ke BLUD. Wah kalau itu kita masuk penjara semua," ucapnya.

Jika TPP pegawai RSUD ditanggung Pemprov, sambung Bambang, berarti sama saja membuat duplikasi pendanaan. Karena itu asumsinya subsidi langsung ke BLUD RSUD CB harus berdasarkan rencana bisnis anggaran. “Kalaupun ada kekurangan kemudian disampaikan ke Dewan Pengawas. Tadi kita sudah hitung dana ketersediaan pada dana oprasional RSUD sekitar Rp 25 miliar, kalau kebutuhannya Rp 28 miliar. Kan kita hanya butuh subsidi tambahan sebesar Rp 3 miliar, itu yang akan kita alokasikan," ujarnya.
Dengan begitu, Pergub yang mengatur BLUD juga harus direvisi. Begitu Pergub ditetapkan pembayaran bisa langsung dilakukan. “Sedangkan pembagiannya nanti dibagi oleh Direksi misalnya berapa besarannya kemudian diketahui polanya," pungkas Bambang.(cr-01/kai)