Hendra Karianga, Advokat Bertangan Dingin

Dr Hendra Karianga

TERNATE – Nama Hendra Karianga tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Maluku Utara (Malut). Pasalnya, kandidat professor yang kini sukses di dunia advokat itu ternyata pernah duduk di kursi DPRD Provinsi Malut selama tiga periode.

Pada 2016 lalu, Hendra memilih ke Jakarta dan mendirikan kantor Hukum Law Office Hendra Karianga & Associates. Sejauh ini karier Hendra di bidang hukum terbilang sukses. Sebagai pengacara, sejumlah kasus besar dipegang Hendra, baik itu kasus pidana, perdata maupun  sengketa Tata Usaha Negara (TUN) termasuk kasus pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hendra tercatat pernah menjadi pengacara mantan Gubernur Malut Thaib Armaiyn, mantan Kepala Balai Malut Amran Mustary, kasus Korupsi di Pertamina Jakarta dan yang lainnya. Mantan pengacara Ketua Inkud Nurdain Halid tersebut tidak larut dalam situasi dinamika politik dan hukum, tetapi juga aktif sebagai akademisi. Ia kini mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Hendra aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate dan Senat Universitas Khairun, juga telah diusulkan ke Kementerian Pendidikan menjadi guru besar.

Di dunia politik, pria kelahiran Loloda ini memulai kariernya di Partai Krisna dan kemudian hijrah ke Partai Demokrat bergabung dengan Ibrahim Basrah, rekannya di DPRD Malut waktu itu.

Reputasi Hendra terbilang meningkat di bidang hukum. Itu karena ia menangani sejumlah kasus besar, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara maupun pilkada, dan memenangkan di tingkat akhir. Terakhir perkara dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Hendrik Gorda dan Susana The. Klien Hendra yang merupakan ibu dan anak itu dituduh terlibat pembunuhan berencana, kemudian dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU). Alhasil, dengan keuletan dan kepakarannya hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate pada hari Rabu  8 April 2020 dengan menjatuhkan putusan bebas murni.

Kasus tersebut sangat menyita perhatian publik Malut, termasuk jajaran penegak hukum dan bahkan kalangan dunia kampus. Namun, kasus tersebut divonis bebas murni karena tidak memenuhi alat bukti dan jaksa penuntut umum juga lemah dalam mengajukan pembuktian di persidangan. “Akhirnya, melalui suatu proses yang panjang dan melelahkan perkara tersebut telah diputus dan putusan hakim kepada para terdakwa dengan putusan bebas,” ujar Hendra.

Menurutnya, dalam pembelaan yang disampaikan pada persidangan Senin (6/4), pembuktian dalam hukum pidana dianut asas pembuktian materil, sehingga keterangan saksi sangat penting. Tolak ukur dalam pasal 183 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.  Hakim terikat dan mematuhi syarat pembuktian dalam suatu tindak pidana Pasal 183 KUHAP mensyaratkan pembuktian minimal harus 2 alat bukti dan didukung dengan keyakinan hakim.

Lanjut Hendra, pembuktian dalam pasal 183 KUHAP, JPU tidak bisa membuktikan turut serta para terdakwa, dan pembuktian selama di persidangan pun lemah. Karena jaksa penuntut umum hanya memiliki satu saksi Adit (sekarang terpidana). “Selain itu bukti Forensik kriminal cabang Makassar pun tidak ditemukan,  sehingga putusan tersebut sudah tepat dari segi hukum pidana  karena alat bukti tidak cukup,” jelas penulis buku Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga suami dari Mari Andreasteo.

Ia menambahkan, sehingga dengan begitu banyak kasus yang telah dimenangkan dan reputasi kandidat professor Hendra Karianga di dunia hukum sebagai seorang pengacara terbang juga tidak bisa diragukan lagi. (mg-07/adv/lex)