8 Pemda Belum Taat Instruksi Pempus soal Penganggaran

Ilustrasi penganggaran. (SHUTTERSTOCK)

Ternate, malutpost.id – Presiden Joko Widodo menyatakan setidaknya masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan penyediaan jaring pengaman sosial (JPS). Selain itu ada 140 daerah yang hingga saat ini juga belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan 34 daerah belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.

 

Ironisnya, daerah-daerah yang belum taat dalam realokasi penganggaran itu sebagian ada di Maluku Utara. Data yang dipaparkan Kementerian Dalam Negeri, dari 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 diantaranya adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

 

Sedangkan dari 103 daerah yang belum menganggarkan penyediaan JPS termasuk didalamnya Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan. Lalu 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran penanganan Covid-19 diantaranya adalah Provinsi Maluku Utara.

 

Keterlambatan ini membuat Presiden geram. Dilansir dari Republika.co.id, Presiden pun meminta Menteri Dalam Negeri serta Menteri Keuangan menegur daerah-daerah tersebut. “Saya melihat setelah saya cermati saya mencatat, masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Mendagri, saya minta Menkeu agar mereka ditegur. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4).

Masih banyaknya daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 ini menunjukan pemda belum memiliki respons terkait situasi yang tak normal saat ini. “Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” kata Jokowi.

Presiden pun meminta agar Mendagri dan Menkeu menyusun pedoman bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan yang ada. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi dan prioritas yang sama dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

 

Menyikapi fenomena ini, Pengamat Kebijakan Publik Malut Dr. Mukhtar Adam menyatakan, kondisi negara dalam keadaan darurat sudah ditegaskan dalam peraturan bahwa ancaman Covid-19 bukan hanya menghantam ketahanan tubuh umat manusia tetapi telah merambat pada ketahanan dapur-dapur rakyat yang saat ini mengalami penurunan pendapatan signifikan. “PHK terjadi dimana-mana, kemiskinan meningkat, kebutuhan menjelang Ramadan meningkat, inflasi makin menekan, nilai tukar petani makin melemah, akan sangat mempengaruhi ketahanan sosial. Karena itu negara mengambil langkah-langkah untuk melakukan pemangkasan anggaran untuk menyelamatkan negara dalam keadaan darurat melalui skema kesehatan ekonomi dan jaring pengaman sosial,” tuturnya kepada malutpost.id, Rabu (15/4).

 

Mukhtar menegaskan, pemerintah daerah di Indonesia telah diinstruksikan melakukan revisi anggaran menghadapi Covid-19, termasuk di Malut. Untuk itu para kepala daerah harus memahami kondisi saat ini, dengan memangkas anggaran yang belum terlalu penting dan mendesak agar segera mengalokasikan untuk kesehatan, ekonomi dan JPS. “Contoh, Ternate harus segera menghentikan atau melakukan penjadwalan ulang terhadap proyek multiyears, agar mempersiapkan dana untuk ekonomi dan jaring pengaman sosial yang lebih baik,” ujar Dosen Universitas Khairun ini.

 

Alumni UMI Makassar ini mengingatkan kepala daerah untuk sadar dan memahami kondisi saat ini. Dimana problem saat ini cukup berat bagi masyarakat. “Bagi daerah-daerah yang belum menganggarkan sebagaimana data dari Kemendagri agar segera dilakukan penyesuaian. Jika tidak dan masih terus membiarkan rakyat dalam ancaman maka negara melalui kewenangannya dalam Perpu 1/2020 dapat memangkas dan menunda dana transfer. Untuk itu diharapkan Kanwil Perben Kemenkeu sebagai representasi APBN di daerah agar memantau dan melaporkan ke Kemenkeu untuk dilakukan pemangkasan dana transfer bagi daerah yg masih membandel dan tidak mengindahkan instruksi negara dalam penanganan Covid-19,” tandas Mukhtar.(rep/kai)