Ini Unggahan Karyawan IWIP yang Tuai Masalah

DILAPORKAN: Tangkapan layar unggahan akun FB Patra Alam milik Husen Mahmud yang dibawa ke jalur hukum. (ISTIMEWA)

Ternate, malutpost.id – Manajemen PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) angkat bicara terkait langkahnya mempolisikan salah satu karyawan, Husen Mahmud. Perusahaan mengaku, terpaksa mempolisikan Husen lantaran membuat unggahan yang bisa memprovokasi karyawan lain. Manajemen juga menilai postingan Husen di akun Facebook-nya berbau SARA.

 

PT IWIP melalui Associate Director Media & Public Relations Agnes Ide Megawati menuturkan, Departemen Industrial Relations membenarkan telah melaporkan Husen ke polisi karena mem-posting konten di Facebook yang isinya provokatif. Postingan diunggah dalam bentuk status, video maupun konten lainnya yang berpotensi menghasut karyawan lain."Postingannya juga mencemarkan nama baik perusahaan dengan informasi yang tidak benar," tutur Agnes kepada malutpost.id, Minggu (19/4).

 

Agnes mengungkapkan, salah satu postingan Husen berbunyi “Pemerintah minta semua sekolah, kampus, salat, tawaf, olahraga diberhentikan. Tapi PT IWIP, Harita Group, WBN tetap beroperasi. Ah, tak waras. Bangsat”.

 

Lalu ada postingan lain yang menyatakan “Ini apa? Penjara kah? Tambang kah? Atau? Semua karyawan seperti terkena talibagu. Diam dan tetap patuh. Dari berbagai macam memo yang dikeluarkan mulai dari 29 Maret hingga 5 April dengan gampangnya merenggut hak setiap buruh. Bahkan edaran Kementerian Kesehatan diabaikan begitu saja. Walah, gawat. Pada posisi ini semua akan bertanya, siapa yang bertanggungjawab dalam persoalan ini? Mahasiswa kah? Pemerintah daerah kah? Buruh kah? Woee, stop, dia pe jawaban itu cuma satu: BAKU PEGANG TANGAN KONG CIRAKO. Torang kuat, torang bisa, torang mampu. Dari setiap memo yang ada saya menyimpulkan CINA TIDAK MENGHARGAI INDONESIA. Dan kita diam dan tidak merasa tersinggung? Maka orang-orang yang diam saya sebut mereka CINA TRANS”.

 

“Dalam postingan-nya, bahasanya juga kasar, dan dia juga mem-posting diri memakai seragam dan atribut IWIP seolah-olah mewakili IWIP. Postingannya juga mengarah ke SARA,” jelas Agnes.

 

IWIP membantah para karyawan dipekerjakan tanpa libur. Menurut Agnes, pekerja bekerja dengan sistem shift. “Tidak mungkin tidak ada libur, semua sudah ada di kontraknya. Bisa dilihat di kontraknya,” sambungnya.

 

Selain itu, kata Agnes lagi, pertemuan Serikat Pekerja dengan Manajemen perusahaan telah menemukan kata sepakat. Karyawan yang ber-KTP Maluku Utara dan saat ini status nya "unpaid leave" karena diminta oleh perusahaan dengan alasan pandemik covid-19 akan mendapat kompensasi sejak bulan Januari-April. Proporsi pembayarannya, Grade 1-6 akan menerima 60% dari basic salary, untuk level supervisor akan menerima 30% dari basic salary, dan akan dibayarkan pada bulan Mei. “THR juga akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundangan,” terangnya.

 

Terkait kondisi mes yang dinilai overcrowded, Agnes mengaku pihaknya masih harus mengecek kebenaran informasi tersebut di lapagan. “Tapi sepertinya sudah memenuhi standar,” pungkasnya.(kai)