Istana Sebut Pengutip Guyon Gus Dur tak Masalah Secara Hukum

KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Ternate, malutpost.id - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono tak mempermasalahkan unggahan Ismail Ahmad yang mengutip guyonan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di akun media sosial. 
 
Ismail menulis Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Jendral Hoegeng yang berujung dipanggil Polres Kabupaten Kepulauan Sula. 
 
Menurut Dini, tak ada permasalahan dari sisi hukum atas unggahan tersebut. "Saya belum membaca unggahan yang bersangkutan di Facebook. Tapi kalau dari yang saya baca di media, sepertinya hanya mengutip kembali guyonan almarhum Gus Dur. Kalau betul seperti itu saja, menurut saya pribadi dari sisi hukum seharusnya tidak ada masalah," ujar Dini saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (18/6). 
 
Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menurutnya, juga pernah mengutip guyonan serupa dan menanggapinya secara positif. Bahkan, Dini mengatakan, guyonan itu justru memberi semangat bagi para polisi yang bertugas agar menjadi lebih baik. 
 
"Setahu saya Pak Tito juga pernah mengutip lelucon yang sama dan merespon positif, bahwa lelucon itu memberi semangat kepada teman-teman di kepolisian untuk berusaha menjadi lebih baik setiap hari," katanya.
 
Politikus PSI itu menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu menjamin kebebasan berpendapat. Segala bentuk kritik, kata dia, adalah hal wajar yang diperlukan sebagai bagian dari evaluasi dari pemerintah.
 
"Kritik itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus direspon dengan positif, sebagai bagian dari evaluasi agar kualitas pemerintahan menjadi lebih baik, agar pemerintah lebih memahami keadaan serta sudut pandang masyarakat secara riil," jelasnya sebagaimana dilansir dari CNN.
 
Meski demikian, lanjut Dini, Jokowi juga kerap mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara konstitusional, yakni mematuhi rambu-rambu hukum dan jangan sampai masuk ke ranah pidana seperti fitnah, pencemaran nama baik hingga berita bohong atau hoaks.
 
Jika pendapat yang disampaikan tak melanggar hukum yang berlaku, menurut Dini, tak boleh ada pihak yang mengkriminalisasi.
 
"Apalagi kalau kriminalisasi dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang. Ini akan berdampak buruk bagi kualitas penegakan hukum di Indonesia," ucapnya.
 
Diketahui Ismail sempat dipanggil Polres Kabupaten Kepulauan Sula untuk dimintai klarifikasi usai mengunggah guyonan tersebut. (CNN/rul)
 
 
 
 
-
Editor   : Fahrul Marsaoly