Banyak Kadis Tak Hadir Paripurna, Anggota Dewan Perintah Gubernur Malut Telepon

Paripurna DPRD Malut, Kamis (2/7). (Foto: Mahfud/malutpost.id)

Sofifi, malutpost.id - Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dibuat meradang, Kamis (2/7). Pasalnya, sidang dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana (LPP) APBD tahun 2019 itu hanya dihadiri beberapa pejabat Pemprov. 
 
Alhasil, hujan interupsi mewarnai jalannya paripurna ke-12 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Abusama tersebut. 
 
Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Nini Bopeng  mendesak gubernur lewat meja pimpinan agar menghadirkan para pimpinan SKPD, terutama SKPD teknis. "Saya minta, sebelum jawaban gubernur atas tanggapan fraksi ini dimulai, gubernur harus hadirkan pimpinan SKPD terkait," tegas Nini. 
 
Menurut Nini, kehadiran pimpinan SKPD teknis ini penting, karena dokumen pandangan umum fraksi banyak menyoroti temuan kegiatan yang melekat pada SKPD teknis. Isterupsi ini membuat paripuran ditunda 10 menit. Gubernur Abdul Gani Kasuba lantas meminta Sekretaris Provinsi Samsudin Abdul Kadir menghubungi  pimpinan SKPD yang alpa. Tak lama, satu persatu pejabat teras Pemprov berdatangan.
 
Anggota DPRD lainnya, Rusihan Jafar mengatakan, ketidakhadiran pimpinan SKPD sudah berulang kali dalam rapat paripurna. Ini tentu menjadi pertanyaan besar, apakah gubernur tidak bisa menegur atau mengevaluasi pimpinan SKPD tersebut. 
 
"26 pimpinan SKPD yang hadir sesuai absensi ini adalah kebanyakan diwakilkan. Sudah berulang kali pimpinan SKPD ini tidak hadir. Ini harus menjadi catatan gubernur agar mengevaluasi mereka," pintanya.
 
Pimpinan rapat Muhammad Abusama, kemudian melanjutkan rapat dengan catatan agar ke depan dalam setiap paripurna, pimpinan SKPD harus dihadirkan. "Ini menjadi catatan. Ke depan gubernur harus menghadirkan pimpinan SKPD dalam setiap paripurna," tegasnya. (cr-03)
 
 
 
-
Peliput : Mahfud Husen
Editor   : Ikram