Pertahankan Pancasila, MUI Malut Tolak RUU HIP

Kapolres Ternate AKBP Aditya Laksimada saat ikut membubuhi tanda tangan penolak RUU HIP, Ahad (4/7). (Foto: Hasbi/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara dan Kota Ternate menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain MUI sejumlah organisasi Islam lainnya juga menyatakan sikap menolak RUU HIP dengan menggelar aksi penandatanganan spanduk sepanjang 50 meter di depan Masjid Al-Munawar Ternate, Ahad (5/7) pagi tadi.
 
Ketua MUI Kota Ternate, H. Usman Muhammad mengatakan, rencana RUU HIP yang akan di sahkan oleh DPR RI ini menjadi tantangan idologi Pancasila sebagai dasar negara.
 
"Bila RUU HIP disahkan, akan menjadi bentuk pendistorisan dan penghianatan terhadap sejarah, nilai dan kandungan Pancasila," kata Usman. 
 
Usman menjelaskan, didalam draf RUU HIP memuat klausal Trisila dan Ekasila maupun ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Dia bilang, hal itu nyata memeras Pancasila dan merupakan upaya pengaburan serta penyimpangan Pancasila.
 
"Jika dilihat secara terselubung pengesahan RUU HIP akan mengaburkan dan melumpuhkan keberadaan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, serta ada upaya untuk menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
 
Ia menegaskan, segala upaya yang mendistorsi Pancasila sebagai philosopische grondslag adalah sesuatu yang harus dihentikan.
“MUI Malut dan Kota Ternate akan terus mengawal persoalan ini  dengan cara melakukan aksi spontan yang melibatkan sejumlah elemen Islam yang di Malut,” tegasnya.
 
Dia menegaskan, MUI akan mengawal, melestarikan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar Negara dan konsensus nasional patut didukung dan diapresiasi ditengah ancaman ideologi transnasional yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan nasional.
 
“MUI Malut dan Kota Ternate dan sejumlah elemen Islam akan menyatakan sikap untuk mengusut tuntas pengusul RUU HIP yang nyata-nyata ingin mengganti Pancasila menjadi eka sila,” kata Usman.
 
MUI Malut dan Kota kabupaten lainnya mendesak kepada DPR RI untuk membatalkan dan mencabut RUU HIP dari Prolegnas tahun 2020. Serta mendukung sepenuhnya keberadaan TNI dan Polri sebagai penjaga kedaulatan NKRI sekaligus pengawal Pancasila dan keamanan serta ketertiban masyarakat. 
 
“MUI mendukung sepenuhnya maklumat Dewan Pimpinan MUI pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia dengan nomor. Kep-1240/DP-MUI/IV/2020 tentang RUU HIP,” tuturnya.
 
Demi tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tambah Usman, maka pihaknya meminta umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam di Malut agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara-cara licik yang mereka lakukan. 
 
“Kami berharap kepada masyarakat yang ada di Provinsi Malut agar berhati-hati dalam mengikuti penyebaran paham komunis yang masuk ke daerah,” tandasnya.
 
Aksi penandatanganan penolakan RUU HIP itu turut dihadiri Kapolres Ternate, AKBP Aditya Laksimada Dandim 1501 Ternate, Kolonel CZI Mafud Ghozali, beserta ketua-ketua Organisasi Islam yang ada di Kota Ternate. (aby)
 
 
-
Peliput : Hasbi Konoras
Editor   : Ikram