Sibuk Urus Rekomendasi Partai, Mendagri Ancam Berhentikan 6 Kepala Daerah di Malut

Mendagri M. Tito Karnavian. (Foto: Hizbullah/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dibuat berang. Pasalnya, kehadirannya dengan agenda rapat koordinasi persiapan Pilkada Desember 2020 dan pengarahan terhadap gugus tugas Covid-19 itu hanya dihadiri 2 kepala daerah dan 1 wakil bupati dari 10 kepala daerah di Malut. 
 
Hal itu membuat Tito mengancam menggunakan kewenangannya untuk memberhentikan kepala daerah yang membangkang. 
 
"Kalau tak dipanggil maka saya akan menggunakan kewenangan saya mohon maaf sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 itu Mendagri sampai punya kewenangan memberhentikan kepala daerah, kategorinya mulai teguran, menyekolahkan sampai berhentikan," kata Tito dihadapan sejumlah pejabat Malut di Resto Royal, Kamis (9/7/2020) yang disambut aplaus pejabat. 
 
Dia bilang, jika ada kepala daerah yang mau main-main dengannya maka dirinya akan menggunakan kewenangan tersebut. "Ini belum ada saya gunakan sekali mau coba saya akan gunakan, setelah ini catat (nama kepala daerah) panggil ke Jakarta," kata Tito. 
 
Sikap tegas mantan Kapolri tersebut juga buntut  dana hibah pilkada dari Pemda untuk penyelenggara dan keamanan yang belum di transfer 100 persen. Padahal, sesuai PMDN Nomor 41 Tahun 2020 dana sudah harus cari 100 persen atau 5 bulan sebelum Pilkada. Itu artinya, 9 Juli hari ini batas terakhir sementara daerah yang sudah mentransfer 100 persen baru Kota Tidore Kepulauan. "Sebagian lainnya itu baru 40 persen, hanya Kota Tidore, ini agenda nasional jadi harus didahulukan," tandas Tito. 
 
Dari informasi yang dihimpun malutpost.id kepala daerah yang mengikuti rapat bersama Mendagri hanya Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim sedang Halmahera Utara di wakili Wakil Bupati Muhlis Tapi Tapi. Sementara beberapa daerah lainnya hanya diwakili sekda dan asisten. (ikh)
 
 
 
-
Peliput : Tim
Editor   : Ikram Salim