Elang Lapor Ketum, Soal tidak Proses Pelantikan Ketua DPRD

Edi Langkara

Weda, malutpost.id - Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Golkar Edi Langkara, menegaku sudah menghadap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato dan sejumlah pihak di DPP Golkar. Kepada Ketum, Elang, panggilan Edi Langkara melapor sikapnya yang tidak memproses pelantikan  Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD karena internal partai Golkar Halteng belum sehat.
 
"Saya bertanggungjawab atas tidak dilantiknya Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Dan sudah saya laporkan sikap saya tidak memproses pelantikan saudara Sakir Ahmad karena internal Partai Golkar Halteng belum sehat. DPP partai Golkar memaklumi itu dan menunggu waktu untuk membuat keputusan baru," kata Wasekjen. 
 
Sebagai kepala daerah yang juga merupakan kaders Golkar ia diminta oleh Airlangga untuk menyampaikan tiga nama pimpinan DPRD tiga kabupaten di Maluku Utara yakni, Halmahera Barat Robinson Misi, Halmahera Timur Idrus Maneke dan Halteng Fahris Abdullah. 
 
"Pada pemilu 2019 lalu, ada 7 DPD Golkar yang saya bina dalam pemenangan pemilu legislatif dan pilpres. Anehnya, dua daerah tidak dirubah sedangkan Halmahera Tengah dirubah dan itu bukan kebijakan ketua umum, akan tetapi ada pihak yang sengaja membenturkan dengan ketua umum. Terkait perubahan itu maka sebagai kaders Golkar dan Bupati saya diminta masukan, agar perjalanan pemerintahan bisa terjaga dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan agenda kebijakan daerah dibawah pimpinan kepala daerah," ujar Bupati Halmahera Tengah itu. 
 
Menurutnya, ada terjadi distorsi kebijakan. Di mana, keputusan rapat tim penjaringan pimpinan DPRD ada perubahan SK tanpa melalui rapat tim penjaringan. Selain itu terjadi dualisme surat pengusulan pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan DPD Partai Golkar Halteng, juga sikap fraksi yang menolak pencalonan Sakir Ahmad. 
 
Terkait itu, lanjut Elang, pimpinan DPRD mestinya jeli melihat persoalan ini, agar tidak melahirkan distorsi baru disaat internal Golkar sudah mulai kondusif saat ini. 
 
"Namun dengan cara kolaborasi sepihak oleh pimpinan dewan maupun  kelompok dewan untuk mengelabui saya dalam proses itu maka saya memandang ini sebuah ujian bagi saya untuk tidak percaya kepada rekan - rekan yang hidup di dunia ampibi," katanya. 
 
Dia bilang, ada sandiwara dalam sikap DPRD Halteng yang diisi dengan agenda politik lainnya. Dikatakannya, langkah DPRD justru cacat hukum, ditengah kisruh internal fraksi Golkar terkait Ketua DPRD Halteng. "Saya sebut anomali politik karna sikap DPRD secara fraksional berbeda dengan langkah rapat yang secara kasat mata dipaksakan oleh fraksi tertentu di DPRD," tambah mantan anggota DPRD Provinsi dua periode itu. 
 
Elang mengingatkan kepada pihak - pihak tertentu agar jangan ikut menabuh karna secara institusional tidak kompetensi dalam hal urusan ini, alias ini maslah ini murni partai dan hanya bisa diselesaikan di intrnal partai Golkar. " Jangan takuti pimpinan dan anggota dewan seolah-olah masalah hukum, undang - Undang partai politik jelas narasinya dan itu khusus untuk partai politik," pungkas politisi senior itu. (mpf)
 
 
 
-
Peliput : Fahrudin Udi
Editor   : Ikram Salim