Tidak Penuhi Kewajiban, Pemprov Cabut 20 IUP di Malut

Kadis ESDM Malut Hasyim Daeng Barang. (Foto: Mahfud/malutpost.id)

Sofifi, malutpost.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Energi Sumner Daya Mineral (ESDM) mencabut sementara 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bergerak di sektor mineral dan logam. 
 
Pasalnya, 20 perusahaan tersebut tidak mengindahkan surat teguran sebanyak 3 kali soal Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang tidak disampaikan ke Dinas ESDM.
 
Kepala Dinas ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang mengatakan, berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perubahannya UU Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 yang sebelumnya Permen ESDM Nomor 11 tahun 2018 Pasal 62 Ayat 1 Huruf b dan pasal 79 Ayat 1. 
 
"Kami telah melakukan evaluasi dokumen teknis RKAB tahun 2020 yang telah disampaikan oleh para pemegang IUP OP yang ada di Provinsi Malut,"kata Hasyim.
 
Dari 105 IUP yang telah menyampaikan dokumen RKAB tahun 2020 sebanyak 80 IUP. Sementara yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemprov ataupun pemerintah pusat sebanyak 66 IUP, dan yang telah menyampaikan tetapi belum mendapatkan persetujuan dikarenakan pihak perusahaan belum bersedia dibahas sebanyak 13 IUP. Sementara yang tidak menyampaikan sebanyak 20 IUP.
 
"Kami telah melaksanakan proses penertiban dengan menerbitkan peringatan ke I dengan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Nomor 540/04/2020 tanggal 06 Januari 2020. Peringatan II dengan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Nomor 540/136/DESDM tanggal 14 Februari 2020. Peringatan III dengan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Nomor 540/220/DESDM tanggal 23 Maret 2020," paparnya.
 
Setelah tiga kali surat teguran yang dilayangkan, Pemprov terpaksa mengambil langkah tegas dengan menertibkan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban. Sebanyak 20 IUP dicabut sementara.
 
"Apabila dalam jangka waktu 60 hari ke depan tidak juga dipenuhi kewajiban, maka dilakukan pencabutan IUP secara paten," tegas Hasyim pada saat konferensi didampingi Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Malut, Muliadi Tutupo, malam tadi (21/7/2020).
 
Sementara Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik Malut, Muliadi Tutupo menambahkan, pihaknya tidak main-main terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah diatur. Buktinya, 20 IUP sudah dibekukan sementara. "Kita tidak main-main dengan hal ini," tambahnya menegaskan. 
 
20 IUP yang dicabut izin sementara yakni PT. Bawo Kekal Sejahtera Internasional, PT. Dharma Rosaidi Internasional, PT Dharma Rosaidi Internasional 2. PT. Elsadaya Mulia, PT. Lolopoly Mining CDX, KSU Beringin Jaya, PT. Mineral Elok Sejahtera, PT. Putra Pangestu, PT. Banua Sanggam Lestari, PT. Jikodolong Megah Pertiwi, PT. Obi Anugerah Mineral, PT. Obi Prima Nikel, PT. Obi Putra Mandiri, PT. Alngit Raya, PT. Karya Cipta Sukses Lestari, PT. Kurun Cerah Cipta, PT. Makmur Jaya Lestari, PT. Wana Halmahera Barat Permai Unit, dan PT. Shana Tova Anugerah. (cr-03)
 
 
 
-
Peliput : Mahfud Husen
Editor   : Ikram