Palsukan Hasil Survei, Oknum Balon Bupati Taliabu Terancam Dipolisikan

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojuddin Abbas. (ISTIMEWA)

Bobong, malutpost.id - Lembaga Survei Saiful Mujani Reserch Consulting ancam mempolisikan salah satu oknum bakal calon (Balon) Bupati di  Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut) atas dugaan pemalsuan hasil survei yang dimasukkan ke DPP Partai Demokrat. 
 
Dari rilis yang diterima malutpost.id,  
Direktur Eksekutif SMRC, Sirojuddin Abbas menyatakan, dugaan kasus pemalsuaan hasil survei lembaganya oleh salah satu oknum bakal calon bupati di Taliabu itu diketahui setelah pihaknya dihubungi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pada beberapa waktu lalu. 
 
"Ada informasi itu dari DPP Partai Demokrat yang mempertanyakan kebenaran dari hasil survei SMRC yang dimasukkan salah satu kandidat dari Taliabu, kami tegaskan tidak ada hasil Survei SMRC untuk Pilkada Taliabu 2020, karena itu atas masalah ini, kami tegaskan dalam waktu untuk memproses oknum tersebut," ucap Direktur Eksekutif SMRC, Sirojuddin Abbas kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).
 
Meski begitu, lanjut Sirojuddin mengaku pihaknya, belum bisa menyebutkan nama oknum bakal calon tersebut sebelum melaporkan ke pihak kepolisian. 
 
"Soal nama lengkap atau inisialnya belum bisa disebut. Biar nanti saja setelah ada proses hukum akan terungkap secara terang ke publik," katanya.  
 
Dia menegaskan, SMRC tidak pernah melaksanakan survei pada periode 5-18 Juni 2020 di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, seperti yang dimasukkan oknum kandidat itu ke partai politik. 
 
Dikatakannya, dokumen survei tersebut merupakan survei palsu yang diduga dibuat-buat dengan menggunakan logo SMRC untuk mengejar rekomendasi partai dalam pilkada 2020.
 
"SMRC akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dan menggunakan hasil survei yang tidak pernah dilakukan oleh SMRC tersebut," tegasnya.
 
Untuk itu, Sirojuddin meminta kepada pihak DPP partai politik yang menggunakan hasil survei sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi dukungan kepada pasangan calon dalam pilkada yang akan datang untuk terlebih dahulu mengkonfirmasi temuan hasil survei yang digunakan kepada lembaga survei agar jangan sampai merugikan pihak manapun. 
 
"Tindakan pemalsuan hasil survei tidak sekedar perbuatan pidana, tapi juga tindakan yang akan merusak tatanan proses demokrasi pilkada," tegasnya. 
 
Karena itu pasangan calon dalam pilkada yang menggunakan hasil survei palsu untuk mendapatkan dukungan partai, sejak awal telah berani mengkhianati suara rakyat. "Dan
pastinya berpotensi untuk mengkhianati hasil pilihan rakyat dalam kotak suara
jika telah terpilih nanti," tandasnya.(rid)
 
 
 
-
Peliput : Ridwan Arif
Editor   : Ikram