KPK Pantau Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19, Minta Pemerinta Publikasikan Penggunaan

Meeting zoom KPK dengan Pemprov Malut dan Pemda di Kabupaten Kota di Malut. (ISTIMEWA)

Ternate, malutpost.id - Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi ketat penggunaan anggaran Covid-19 oleh pemerintah dari pusat hingga daerah. 
 
"Dalam upaya pencegahan di masa pandemi, KPK turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding melalui rilis kepada malutpost.id, Jumat (14/8/2020). 
 
Ipi bilang, hal ini dilakukan oleh tim yang dibentuk di kedeputian pencegahan yang bekerja bersama gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah. 
 
Dari hasil analisis terkait proporsi, lanjut Ipi, alokasi sumber dana dan belanja, serta pemanfaatan anggaran, KPK memberikan rekomendasi agar potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan di luar penanganan Covid-19 atau belanja di luar perencanaan dan kebutuhan, dapat dihindari.  
 
"KPK juga memberikan pendampingan dan pendapat terkait kendala teknis yang dihadapi gugus tugas. Salah satu lingkupnya adalah terkait proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) termasuk pengadaan APD," katanya.
 
Misalnya, lanjut Ipi, pada masa darurat periode April–Juni, saat barang langka di pasaran dan harga telah jauh berbeda dari kondisi normal, KPK mengingatkan untuk tetap berpedoman pada prinsip-prinsip PBJ yang transparan, akuntabel dan harga terbaik sesuai peraturan. 
 
Potensi korupsi dapat terjadi karena minimnya transparansi dan akuntabilitas. Melalui 3 surat edaran, kata Ipi, KPK mengimbau kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah agar transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat. 
 
"Terkait realokasi dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, penyelenggaraan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan hibah dari masyarakat," pungkasnya. (ikh)
 
 
 
-
Peliput : Tim
Editor   : Ikram