Bupati Taliabu Terancam Diskualifikasi sebagai Petahana, Ada Apa?

Aliong Mus. (ISTIMEWA)

Bobong, malutpost.id - Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, dilaporkan ke Bawaslu, Jumat (14/8/2020) kemarin.

Ini terkait pelantikan pejabat yang dilakukan pekan lalu oleh Bupati yang juga bakal calon petahana di Pilkada serentak 2020 itu.

Laporan tersebut diajukan salah seorang warga Taliabu, Edi Hasim, dengan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor :02/LP/PB/KAB/32.10/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020. 

Kepada malutpost.id, Edi Hasim mengatakan, laporan yang diajukan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Bupati Aliong Mus.

Di mana, lanjut Edi, pokok pelanggarannya tentang pelantikan dan pergantian Camat Taliabu Utara, dari Karim Mansur kepada M. Semerlan Safruddin. Pergantian itu terlampir dakam Surat Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dilingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang diterbitkan pada 3 Agustus 2020 lalu.

"Kita ketahui bahwa sesuai ketentuan, petahana yang melakukan pelanggaran penggantian pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, dan ketika mendaftar di KPU statusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat  atau TMS," katanya. 

Edi bilang, sebagai pasangan calon kepala daerah yang statusnya petahana, telah diatur dalam Pasal 89 dan 90 ayat 1 huruf e PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali, Kota. 

Bahwa bakal calon selaku petahana dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

"Merujuk dari ketentuan itu, maka pelanggaran yang dilakukan Bupati dengan melakukan pergantian pada awal Agustus kemarin wajib diproses oleh Bawaslu Pulau Taliabu," tegasnya. 

Apalagi, lanjut Edi, pergantian pejabat yang dilakukan Bupati Aliong Mus tanpa izin Mendagri. "Bawaslu selaku penegak keadilan pemilu wajib hukumnya menindaklanjuti laporan itu," katanya.  

Ketua Devisi Hukum Pendidikan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Taliabu, Mohtar Tidore dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut.

"Laporan itu kami terima dari salah seorang warga, dan sekarang kami kaji untuk melihat unsur pelanggarannya sesuai aturan yang berlaku," kata Mohtar.

Terpisah, Bupati Aliong Mus melalui Sekkab Salim Ganiru berdalil, pelantikan awal Agustus ini tidak melanggar, sebab jabatan camat tersebut hanya sebagai plt, bukan sebagai pejabat definitif.

"Kalau hanya Plt tidak masalah, asalkan jangan definitif. Lagi pula kami sudah konsultasikan ke KASN," ungkap Salim. (rid)

 

-

Peliput : Ridwan Arif

Editor   : Ikram