Tanahnya ‘Dicaplok’ Perusahaan, Petani Asal Taliabu Kalah di Pengadilan, PH: Kita Lapor Hakim ke KY

Kantor Pengadilan Negeri Ternate. (Foto: Hasbi/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id – Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nasib itulah yang kini dialami La Dayono, warga Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara. 

Upaya petani tersebut mengembalikan tanahnya yang diduga dicaplok perusahan PT Adidaya Tangguh justru membawanya ke penjara. 

Polda Malut menetapkannya sebagai tersangka berdasarkan laporan PT ADT atas dugaan pemalsuan surat kepemilikan tanah. Upaya praperadilan terkait status tersangka juga dimentahkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate Jhon Paul Mangunsong dalam sidang putusan, Senin (24/8/2020).

“Kami akan melaporkan hakim sidang ke Komisi Yudisial dan saudara Hardin Laksono (Penyidik Polda Malut) ke Propam Mabes Polri adanya pelanggaran tidak profesional dalam bertugas,” kata kuasa hukum La Dayono, Muhammad Ardi Hazim kepada malutpost.id usai sidang putusan, Senin (24/8/2020).

Ardi menilai hakim tunggal tersebut bertindak seolah-olah sebagai kuasa hukum Polda Malut selama persidangan berlangusung. 

Ardi lantas mengurai beberapa pertimbangan majelis hakim yang dianggap aneh seperti, beberapa poin gugatan dan keberatan pihaknya ke Polda Malut yang tidak dibantah oleh Polda harusnya dianggap benar, tetapi hakim justru membantah poin gugatan.

Kemudian lanjut Ardi, yang berhak mewakili Polda Malut dalam perkara hukum ialah Bidang Hukum (Bidkum) Polda sesuai pasal 44 dan pasal 45 Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2017. Terkait itu, kata Ardi, pihak Polda Malut tidak membantah dan membenarkannya. Sayangnya, hakim justru membantah dan mengaku polisi biasa dapat mewakili.

"Malah hakim sendiri yang mengatakan bisa padahal aturan mengatakan tidak bisa,” tegasnya.

Kejanggalan lainnya, lanjut Ardi, yaitu soal ditangguhkannya perkara pidana jika perkara perdata tengah berjalan. Hal itu tidak dibantah oleh Polda Malut, namun kembali dimentahkan oleh majelis hakim. Padahal, aturan tersebut juga melekat pada hakim. ”Hakim mengatakan tidak apa-apa, ini kan aneh,” katanya.

Kemudian, kopian dokumen yang dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan pemalsuaan dokumen juga dianggap sah, padahal kebenaran formil digunakan dalam hukum perdata (seperti dokumen atas hak) tunduk pada pasal 1888 BW dan yurispondensi Mahkamah Agung nomor 3609 k/pdt/1985 pada pokonya surat bukti foto copy yang tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti, artinya objek pasal 263 yang disematkan pada La Dayono harus di uji forensik. 

”Tapi hakim katakan, itu tidak ada-apa, jadi putusan itu semuanya melanggar hukum dan aturan, makanya saya berikan logika hukum bisakah uang Rp 100 saya foto copy untuk belikan motor, apakah bisa seperti itu, siapapun pasti tidak akan terima uang itu harus ada aslinya,” tegasnya.

Untuk itu, tambah Ardi, setelah mendapat petikan putusan maka dilakukan uji putusan atau eksaminasi untuk memastikan apakah pertimbangan itu sesuai hukum atau tidak. ”Baru kita lapor yang bersangkutan karena kita melihat tidak sesuai fakta hukum dan aturan,” pungkasnya. (ikh)

 

 

-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram