Pemprov Pakai Surat "Bodong" Jegal Pj Sekda Haltim

SURAT-SURAT: Lembar disposisi persetujuan gubernur untuk BKD memproses permohonan usulan Pj Sekda Haltim Foto lain, Surat Gubernur kepada Bupati/Wali Kota tanggal 10 Agustus 2020 yang memunculkan polemik.

Sofifi, malutpost.id - Aroma tak sedap terendus di balik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) merespons usulan pengisian Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur (Haltim). Ini menyusul adanya dugaan kongkalikong yang melahirkan surat gubernur untuk menunda penempatan Pj Sekda Haltim.

Buktinya, surat gubernur  yang menjadi dasar penundaan pengisian jabatan Sekda itu diduga kuat tidak tercatat pada daftar surat-surat keluar di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Malut.  Sebaliknya,  Gubernur sendiri sudah memberikan  disposisi persetujuan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut untuk memproses  surat permohonan Bupati Haltim Muh Din  Mabud tentang usulan Pj Sekda pada 27 Agustus lalu.

"Diduga surat yang keluar tanggal 10 Agustus 2020 itu hasil rekayasa oknum alias tidak resmi. Diduga kuat sengaja dibuat undur tanggalnya supaya  tidak terkesan menghalangi usulan pengisian Pj Sekda Haltim. Gubernur sendiri sudah mengeluarkan disposisi persetujuan untuk diproses permohonan Bupati Haltim. Artinya, kalau surat itu resmi kenapa gubernur memberikan disposisi ke BKD untuk diproses usulan Pj Sekda," beber sumber terpercaya koran ini. 

Sejumlah data yang diperoleh malutpost.id sendiri  menguatkan dugaan adanya praktik kongkalikong oknum di internal Pemprov. Yaitu surat gubernur nomor 800/JPT/149/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020. Isi surat tersebut meminta Bupati dan Wali Kota menunda pengisian Pj Sekda sampai ada penempatan Pj Bupati dan wali kota yang ditunjuk gubernur.

Hasil penelusuran wartawan, surat tersebut tidak tercatat di daftar surat-surat keluar di Biro Umum sebagaimana prosedur tetap alias surat resmi di pemerintahan. Data  yang diperoleh menyebutkan, pada tanggal tersebut hanya ada satu surat gubernur yang keluar dan ditujukan kepada kepala desa dan Ketua BPD Desa Kotalou Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan.

Pun esoknya, 11 Agustus 2020,  hanya ada surat keluar gubernur kepada Bupati Halmahera Tengah dan Kapolda Malut.  Menurut sumber terpercaya, surat ini diduga sengaja dibuat dengan tanggal undur oleh  oknum-oknum tertentu untuk menghambat proses usulan Pj Sekda dari Bupati Haltim.

Surat permohonan Bupati Haltim sendiri tentang usulan Pj Sekda atas nama Ricky CH Richfat itu dibuat pada 19 Agustus 2020 lalu. Surat Bupati tersebut diterima Gubernur pada 25 Agustus 2020 dengan nomor agenda surat 82122/1227.

Berikutnya muncul surat gubernur tertanggal 26 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Bupati Haltim tentang penundaan pengisian Pj Sekda. Surat itu berperihal persetujuan pengusulan Pj Sekda Haltim.  Namun isinya lain. Usulan Pj Sekda Haltim belum dapat disetujui karena menunggu Pj Bupati Haltim yang akan ditunjuk gubernur nanti.

Surat ini merujuk surat pertama yang diduga sarat kepentingan itu. Yakni surat gubernur tertanggal 10 Agustus 2020 yang menyebutkan  pengisian Pj Sekda menunggu Pj bupati/wali kota.  Menariknya, tanggal 27 Agustus 2020  gubernur sendiri memberikan disposisi persetujuan permohonan pengisian Pj Sekda Haltim.  Gubernur meminta Kepala BKD Idrus Assagaf agar memproses sesuai permohonan Bupati Haltim. 

Malutpost.id sendiri juga mendapat data yang menguatkan kalau lembaran disposisi gubernur itu sudah diterima kepala BKD. Namun kepala BKD sejauh ini belum menindaklanjuti disposisi gubernur. 

"Ada dugaan permainan oknum-oknum. Karena sesuai Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang pengangkatan Pj Sekda, gubernur hanya memberikan persetujuan. Yaitu setuju atau menolak usulan Bupati. Persetujuan gubernur itu dilakukan berdasarkan aturan perundangan kepegawaian. Di luar itu tidak boleh, apalagi menundanya. Jika menunda, sama dengan mengebiri kewenangan bupati," ungkap salah satu sumber.

Prakris, surat permohonan pengisian Pj Sekda Haltim yang disampaikan ke gubernur sejak 19 Agustus lalu "berkarat" di meja BKD.  Padahal sesuai aturan, gubernur harus secepatnya merespons usulan bupati untuk mengisi kekosongan pejabat Sekda. Akhirnya kemarin (2/9), utusan Pemkab Haltim, yakni Kepala Bagian Hukum Ardiansyah Madjid  mendatangi  Pemprov untuk meminta klarifikasi. Ardiansyah  menemui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsudin Abdul Kadir.

Samsudin sendiri didamping Biro Pemerintahan. Sementara Kepala BKD Idrus Assagaf tidak terlihat berkantor kemarin. Sekprov saat ditemui di Kantor Gubernur kemarin membenarkan kedatangan Kabag Hukum Pemkab Haltim.

Dia mengaku dirinya akan membahasnya kembali dengan BKD terkait aturan dan ketentuannya. "Jika ketentuannya dibolehkan, maka bisa ambil langkah seperti itu (penundaan Pj Sekda, Red). Namun kalau ketentuannya harus ditindaklanjuti (usulan Bupati, Red) maka akan ditindaklanjuti," ujarnya.

Dia sendiri mengakui tidak ada ketentuan yang mengatur usulan Pj Sekda harus menunggu Pj Bupati. "Namun kebijakan bisa saja diambil, apabila tidak melanggar ketentuan. Hukum  itu apabila sesuatu yang tidak dilarang, maka boleh dilakukan. Tapi kita lihat nanti jika ketentuannya harus dilakukan secepatnya, maka harus dilakukan secepatnya," jelas Samsudin.

Terkait surat keluar gubernur tertanggal 10 Agustus lalu yang diduga kuat tidak tercatat di daftar surat keluar Biro Umum,  Samsudin mengaku tidak tahu.

"Itu saya belum tahu, nanti saya cek," katanya.

Sementara Kepala BKD Malut, Idrus Assagaf yang dihubungi melalui sambungan telepon tidak merespons. Dia juga tak menjawab pesan singkat wartawan. Di tunggu hingga pukul 23.00 malam tadi, Idrus tidak memberikan komentar apa pun. Sementara informasi yang beredar di luar seputar grasak-grusuk di balik penundaan pengisian Pj Sekda begitu kencang.

Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, surat gubernur itu sebenarnya tidak dibuat di tanggal 10 Agustus, tetapi diminggu terakhir Agustus menyusul adanya surat permohonan Bupati Haltim tentang usulan Pj Sekda.

Namun dibuat tanggal mundur agar tidak terkesan ingin menjegal surat permohonan pengusulan Pj Sekda Haltim. Bahkan, surat penundaan pengisian Pj Sekda yang ditujukan kepada bupati dan wali kota itu terkesan dirahasiakan sehingga tidak diketahui kabupaten lain.   

Karena itu, ada juga kabupaten lain yang belakangan  berencana mengusulkan Pj Sekda. Yakni Pemkab Halmahera Utara (Halut) setelah Sekda definitifnya    Fredy Tjandua meninggal dunia  dua minggu lalu.

Tanggapan justru datang dari Kepala Bidang Mutasi Promosi dan Pengembangan Karir Aparatur BKD Malut, Idwan Asbur Baba. Dia mengaku Pemprov sudah  menindaklanjuti dengan membalas surat dari Pemkab Haltim mengenai usulan Pj Sekda. Isinya, Pemprov meminta Pemkab Haltim menunggu sampai ada Pj Bupati yang  ditunjuk Gubernur nanti.

"Tidak lama lagi sudah ada penjabat bupati," katanya. "Dan ini terkait Pilkada jadi gubernur mengambil kebijakan menunda pengisian Pj Sekda," tambah Idwan.

Terkait surat keluar gubernur yang tidak tercatat pada daftar surat keluar di Biro Umum, dia mengaku tidak semua surat  keluar harus tercatat di Biro Umum.   "Ini surat gubernur, tidak perlu. Karena surat yang dikeluarkan ini dengan nomor BKD, Bukan Biro Umum. Biro Umum hanya menerima surat dan melampirkan lembar disposisi saja. Mereka (Pemkab Haltim, red) juga menyampaikan surat juga tidak lewat Biro Umum, lewat saya langsung," kilahnya.  (fud/rul)

 

 

-

Peliput : Mahfud Husen

Editor    : Fahrul Marsaoly