Klarifikasi Surat Gubernur, Kabag Hukum Haltim Sambangi Pemprov

Ardiansyah Madjid

Sofifi, malutpost.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur tak puas dengan surat balasan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) terkait usulan Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Halmahera Timur. Ini karena dalam surat itu gubernur menunda usulan persetujuan pengangkatan Pj Sekkab yang disampaikan Pemkab Haltim hingga turunnya Pejabat Sementara (Pjs) Bupati.

“Ini masalah. Makanya setelah kami kaji poin-poin dalam surat gubernur itu, Bupati Muhdin Ma’bud memerintahkan saya dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ismail Mahmud berkonsultasi sekaligus menyampaikan beberapa pertimbangan ke Pemprov. Konsultasi ini dilakukan kemarin yang diterima Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin Abdul Kadir di ruang kerjanya,” kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Organisasi Setda Haltim Ardiansyah Madjid yang diwawancarai usai pertemuan, Rabu (2/9/2020).

Ardiansyah mengatakan, jika persetujuan pengangkatan Pj Sekkab menunggu Pjs Bupati sesuai surat gubernur, maka ada problem hukum yang akan muncul. Yakni, jabatan pelaksana Harian (Plh) Sekkab sifatnya hanya sementara dan tidak memiliki kewenangan menandatangani dokumen penting terkait kepegawaian, perencanaan dan anggaran.

Sementara Pemkab Haltim saat ini menghadapi proses pembahasan APBD Perubahan 2020. “ Ini yang menjadi persoalan. Makanya Pemprov harus mempertimbangkan kembali,” ucapnya.

Selain itu, Plh Sekkab menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 tahun 2018 itu jabatannya dibatasi karena maksimal 10 hari menjabat sudah harus diangkat Pj Sekkab.

Problem lainnya kata Ardiansyah, jika harus menunggu Pjs bupati yang ditunjuk gubernur, kemudian Pjs bupati tersebut mengangkat Pj Sekkab, maka persoalan baru akan muncul.

Sebab,  Pjs bupati tidak memiliki kewenangan mengangkat Pj Sekkab. Ini jelas diatur dalam Perpres Nomor 3 tahun 2018 yang menyebutkan kewenangan mengangkat Pj Sekkab itu adalah bupati.

”Karena itu, dalam pertemuan dengan Sekprov kemarin kami hanya ingin menyamakan persepsi soal Perpres Nomor 3 tahun 2018. Sekprov menyambut baik sejumlah pertimbangan yang kami sampaikan, dan langsung mendisposisi surat kami,” ungkapnya.   

Ini dilakukan karena surat jawaban gubernur itu sangat tidak relevan dan tidak kontekstual dengan Perpres. Prosedur dalam Perpres itu adalah, 5 hari setelah bupati menyampaikan usulan persetujuan pengangkatan Pj Sekkab, maka tugas gubernur adalah memberikan jawaban menyetujui atau menolak.

Jika menolak, maka bupati harus mengusulkan calon Pj sekkab yang baru. Artinya kewenangan gubernur terkait usulan Pj Sekkab ini hanya pada tataran memenuhi syarat atau tidak usulan bupati tersebut.

”Jadi yang kami lihat dalam surat itu, alasan gubernur bukan lagi pada tataran memenuhi syarat atau tidak. Tetapi lebih pada pertimbangan pilkada. Ini yang kami nilai keluar dari konteks Perpres,” tambahnya. 

Mestinya gubernur menolak, kata Ardiyansah, dengan pertimbangan pejabat yang diusul bupati tidak memenuhi syarat karena kepangkatan dan lainnya.”Jadi kewenangan gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2018 itu hanyalah memastikan bahwa pejabat yang diusul bupati itu memenuhi syarat atau tidak,” ucapnya.

Tak hanya itu, orang nomor tiga di Pemprov Malut ini juga mengaku jika pengangkatan Pj sekkab ini diperlambat akan mengganggu proses pencairan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada).”Harapan kami dengan sejumlah pertimbangan yang kami sampaikan itu bisa menyamakan persepsi antara Pemkab Haltim dan Pemprov Malut sehingga masalah ini segera dituntaskan,” harapnya. (met)

 

 

-

Peliput : Tim

Editor   : Muhammad Nur Husen