PH Usman Sidik Ancam Polisikan Kadibud Malut, Syukur: Jika Imam Terus Manuver

M. Syukur Mandar

Ternate, malutpost.id – Polemik ijazah SMA bakal calon Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik masih terus berlangsung. 

Terbaru, Penasehat Hukum Usman Sidik, M. Syukur Mandar mengancam bakal mempolisikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Imam Makhdy Hasan jika terus melakukan manuver terkait ijazah kliennya tersebut.

“Kita berikan dia waktu 2x24 jam untuk meminta maaf secara terbuka melalui media kalau tidak kita akan membuat laporan ke polisi, karena dia berani menuangkan keterangan palsu diatas surat resmi atas nama pemerintah,” ancam Syukur melalui konferensi pers Jumat (4/9/2020) malam.

Dia menjelaskan, sikap Imam sudah mencerminkan adanya kepentingan tertentu yang berupaya menjegal Usman dengan polemik ijazah. Padahal, lanjut Syukur, sebelumnya Dikbud Malut telah menerbitkan surat keterangan yang membenarkan bahwa Usman Sidik selaku pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Surat tertanggal 14 Agustus 2020 itu ditandatangi oleh Sekertaris Dikbud Malut Amirudin.

“Kan kita mengirim surat ke Dikbud untuk meminta klarifikasi soal rumor ijazah palsu yang berkembang dan Dikbud sudah mengeluarkan surat bahwa ijazah itu milik Usman Sidik, tapi sehari kemudian dan itu dihari libur Dikbud mencabut suratnya tapi keterangannya tidak dicabut atau dianulir,” paparnya.

Kemudian, Lanjut Syukur, pad 24 Agustus Dikbud kembali menerbitkan surat perihal tanggapan surat permohonan keterangan ijazah yang menjelaskan ada kejanggalan dalam ijazah tersebut berdasarkan hasil verifikasi sekaligus meminta Usman membawa serta ijazah asli dan nilai Ebtanas Murni.

“Kepala dinas ini kerjanya apa, tidak ada kewenangan kepala dinas memverifikasi ijazah orang, kemudian dia menyatakan ijazah Usman ada kejanggalan, ini kejanggalannya dimana,” paparnya.

Syukur bilang, Muhammadiyah memilki seluruh rekaman pendidikan Usman selama sekolah di SMA Muhammadiyah Ternate. Dikbud Malut kata Syukur, tidak memiliki data terkait ijazah Usman karena ijazahnya diterbitkan pada 1992 dan sebelum Provinsi Malut dimekarkan.

“Jadi Dikbud tidak punya data, saya tantang dia (Imam), dan saya berikan ultimatum jika dia tidak berhenti melakukan menuver saya akan lapor dia ke polisi, karena dia membuat keterangan palsu kepada publik bahwa ijazah Usman ada kejanggalan, saya minta dia jelaskan tapi dia tidak jelaskan,” tegasnya.

“Dinas Provinsi Maluku sudah mengelurkan surat yang menyatakan bahwa ijazah ini punya Usman, dia juga mempersoalkan soal penulisan tanggal dan nomor duluan, saya sudah ke Puspendik mereka menjelaskan ijazah ini formatnya baku ada yang tulis tanggal duluan atau nomor duluan, saya minta mereka buat surat tapi mereka bilang mereka ASN tidak boleh memberikan keterangan kepada calon kepala daerah, ” tambah Syukur sembari menunjukan surat Dinas Pendidikan Maluku.

Anehnya, tambah Syukur, Dikbud juga mengirim surat terkait hasil verifikasi ijazah ke Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air serta petinggi partai di Jakarta yang memberi rekomendasi kepada Usman.

“Dan kita bisa buktikan bahwa ada surat dari Dikbud Malut ke petinggi partai yang dikirim ke kita, dalam UU itu melarang ASN tidak bisa berpolitik, dan kita sudah lapor yang bersangkutan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan Bawaslu,” pungkasnya. (ikh)

 

-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram