Hendrik dan Susana The Menang Kasasi

Suasana sidang kasus pembunuhan Titi Gorda beberapa waktu lalu. Hendrik Gorda, sang anak dan Susana The dihadirkan di pengadilan. Tampaknya juga para kuasa hukum diantaranya Dr. Hendra Karianga.

Ternate, malutpost.id -- Belum hilang dari ingatan kita, kasus dugaan pembunuhan Titi Gorda 2015 silam. Kasus yang sempat menyita perhatian publik Maluku Utara ini ikut melibatkan Hendrik Gorda, sang anak bersama Susana The, istri mendiang Titi Gorda.

Keduanya sempat ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya berubah status menjadi terdakwa. Namun status dari kedua terdakwa, batal demi hukum setelah adanya putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Ini ditegaskan dalam putusan MA atas permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate.

Putusan MA secara langsung, menolak dengan tegas kasasi yang diajukan JPU dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Sebab dalam putusan PN Ternate sebelumnya, Susana The selaku sang istri dan Hendrik Gorda tidak terbukti terlibat dalam pembunuhan Titi Gorda.  

Sidang putusan kasasi di MA berlangsung pada 9 September kemarin,  dipimpin langsung oleh Hakim Agung, Brigjen TNI Sugen Sutrisno, Dr. Desnayeti M. dan Dr. Sofyan Sitompul. 

Dr. Hendra Karianga selaku kuasa hukum Susana The dan Hendrik Gorda pada Selasa (15/9) mengatakan, kasasi yang diajukan JPU Kejari sudah diputuskan MA. Dalam putusan, Majelis Hakim Agung menolak kasasi yang diajukan JPU. "Jadi Majelis Hakim Agung pada tanggal 9 September sudah memutuskan perkara tersebut dengan menolak permohonan kasasi dari JPU Ternate," ungkapnya.

Praktisi hukum sekaligus pengacara kawakan Malut ini juga menambahkan, putusan MA dibuktikan dengan nomor 843 K/PID/2020. Pertimbangan MA yang menolak permohonan kasasi JPU Kejari Ternate mengacu pada putusan PN Ternate.  

Kata Hendra, sejak awal, ia berpendapat jika keterlibatan Susana The dan Hendrik Gorda tidak memiliki bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka sehingga berkasnya dilimpahkan ke PN Ternate. "Kesannya dipaksakan. Para terdakwa, yakni Hendrik Gorda dan ibunya Susana The bukan pelaku pembunuhan. Mereka hanya korban dari sebuah cerita yang dibuat-buat oleh terpidana Adit selaku pembunuh," cetusnya.

Bukan hanya itu, baginya, pihak JPU sama sekali tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menguatkan dakwan dalam sidang di PN Ternate. Dijelaskan, dalam hukum acara pidana, sebagaimana Undang-undang nomor 8 tahun 1981 menganut prinsip pembuktian, minimal dua alat bukti yang cukup.

"Selama persidangan tidak ada alat bukti lain yang bisa membuktikan kalau  Hendrik Gorda dan Susana The adalah pelaku pembunuhan terhadap  almarhum Titi Gorda. Satu-satunya alat bukti yang diajukan JPU hanya berupa  kesaksian dari terpidana Adit. Ini kan konyol,"ujarnya.

Karena itu, pendiri kantor //Law Office// Hendra Karianga & Associates di gedung Gajah Mada Tower, lantai 21, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Majelis Hakim MA yang telah menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara quo. "Perkara yang menjadi perhatian publik Maluku Utara akhirnya terjawab dengan putusan Kasasi. Putusan MA jelas ikut menguatkan putusan PN Ternate sebelumnya," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, putusan Majelis Hakim PN Ternate yang dipimpin Hakim Ketua, Rahmat Selang didampingi dua hakim anggota, yakni Rudy Wibowo dan Sugiannur dalam putusan sebelumnya, memvonis terdakwa Susana The dan Hendrik Gorda dengan putusan bebas.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim menegaskan, terdakwa Hendrik dan Susana  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan subsider dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sesuai vonis, hakim lalu memerintahkan agar kedua terdakwa dibebaskan dari sel tahanan. Setelah putusan bebas ini dibacakan, hak-hak, kemampuan kedudukan harkat serta martabat dari kedua terdakwa dipulihkan. 

Menurut hakim, kalimat barang siapa ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur kesatu, sebagaimana dakwaan primer. Dalam dakwaan ini, unsur kesatu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan subsider. Dengan demikian, dakwaan kesatu tidak dipertimbangkan lagi. Unsur dengan sengaja juga memiliki pengertian yang sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primer. Di dakwaan tersebut, unsur ini telah terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan subsider.

Unsur menghilangkan nyawa orang lain juga memiliki pengertian yang sama dengan unsur ke empat, dakwaan primer. Sebagaimana dalam dakwaan tersebut, unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan subsider.

Unsur kata mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan, ikut memiliki pengertian sama dengan unsur kelima dalam dakwaan primer. Dimana, dalam dakwaan ini, unsur yang dikatakan tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan subsider. Dengan demikian, unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Karena seluruh unsur dari pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan subsider

dari penuntut umum tidak terbukti sehingga pembelaan (Pledoi) penasihat hukum terdakwa menyatakan kalau para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Kuasa hukum dari kedua terdakwa juga meminta agar para terdakwa dibebaskan. 

"Ini karena seluruh dakwaan dari penuntut umum tidak terbukti, maka para terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum," tegasnya.

Sambung Hendra, para terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga perlu untuk memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabat. "Dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHAP, para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan karena tidak terbukti bersalah," paparnya.

Dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 222 KUHAP, biaya perkara juga harus dibebankan ke negara, sesuai undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan, kehakiman. "Ini juga ikut diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.(mg-07/aji/*)

 

 

-

Peliput : Aksal Muin

Editor   : Fitrah A. Kadir