Petahana Diduga Gunakan Program Pemerintah Pusat untuk Kepentingan Pilkada, Ini Penjelasan Hendrata

Unggahan salah satu anggota grup whatsapp "Dad Hia Ted Sua" yang diduga menggunakan foto balon petahana dalam program pemerintah pusat.

Sanana, malutpost.id -- Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) memproses bakal pasangan calon (Bapaslon) petahana Hendrata Thes dan Umar Umabaihi.
 
Desakan KIPP Malut ini terkait beredarnya gambar peresmian pasar Sanasi dan Pasar Rakyat Yafai desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah pada, Selasa (15/9/2020) pekan lalu. 
 
Dalam unggahan itu, tampak jelas gambar atau foto Paslon Hendrata Thes dan Umar Umabaihi lengkap dengan akronim kedua pasangan yakni HT-Umar. 
 
Padahal, Umar Umabaihi sudah pensiun dari Apratus Sipil Negara (ASN) dengan jabatan terakhir sebagai Asisten I Pemda Kepsul pada 16 Agustus lalu. Sementara, dua pasar yang diresmikan Hendrata selaku Bupati Kepsul itu adalah program pemerintah yang dibangun menggunakan dana APBN.
 
Ketua KIPP Malut, Nurdin I Muhamad menilai, dari gambar tersebut Bawaslu Kepsul bisa proses atas dugaan curi star kampanye.
 
"Sebetulnya Bawaslu bisa memanggil bakal calon tersebut. Ini curi star kampanye. Ini tindakan kurang fair dalam kontestasi pilkada," katanya kepada malutpost.id, Ahad (20/9/2020).
 
Menurutnya, seluruh tindakan kembali pada Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Sebab, berdasarkan pengalaman KIPP, beberapa temuan serupa, namun Bawaslu kerap berdalih belum ada penetapan.
 
"Beberapa kasus yang sama, kawan-kawan KIPP di daerah juga melaporkan, tapi alasannya tetap sama seperti itu seperti alasan belum penetapan calon jadi tidak bisa dijadikan objek," katanya. 
 
Sementara Hendrata Thes, dikonfirmasi malutpost.id membenarkan pasar yang diresmikan pekan lalu merupakan program pemerintah pusat yang dihibahkan ke daerah untuk dikelola. 
 
"Itu (Pasar) memang program dari pemerintah pusat, APBN yang akan nanti dihibahkan ke pemerintah daerah. Ini dalam proses," ucapanya.
 
Terkait dengan desain pada gambar, orang nomor satu di Kepsul ini mengaku tidak tahu siapa yang buat. "Saya tidak tahu siapa yang bikin," singkatnya.
 
Sementara Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin meminta ke jajaran Bawaslu Kepsul untuk mengidentifikasi terkait peresmian pasar tersebut. Sebab, menurutnya, agenda peresmian dan gambar Paslon berpotensi melanggar Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilu nomor 10 tahun 2016 tentang larangan petahan menggunakan program pemerintah untuk kepentingan politik praktis.
 
"Tapi kita belum bisa pastikan itu. Nanti saya sampaikan ke Bawaslu Kepsul untuk identifikasi. Karena sejauh ini kita belum dapat laporan," paparnya.(cr-01)
 
 
 
-
Peliput : Gunawan Tidore
Editor   : Ikram