Seriusi Kasus Rasisme Bupati Halut, Ini Penjelasan Polda Malut

Aksi masyarakat Loloda di kantor Ditkrimum Polda Malut, Senin (21/9/2020). (Foto: Aksal/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id – Sudah jatuh tertimpah tangga pula. Pepatah itu tengah dirasa bakal calon bupati Halmahera Barat Frans Manery. Balon petahana ini dihadapkan dengan dua masalah, terancam didikualifikasi dari pencalonan dan diproses hukum oleh masyarakat Loloda, Halamhera Utara atas dugaan rasisme. 

"Percayakan kepada kami, bahwa kami serius menangani (kasus) ini," kata Wakil Direktur Reskrimum Polda Malut AKBP Yuri Nurhidayat saat bertemu masa aksi di kantor Ditreskrimum Polda Maluku Utara, Senin (21/9/2020).

Saat ini, lanjut Yuri, pihaknya telah membentuk tim yang diketuai Kasubdit I Ditreskrimum Polda Malut untuk mendalami laporan dugaan rasisme oleh Bupati Frans kepada suku Loloda tersebut.

"Hari ini sudah kami lakukan pemeriksaan saksi (pelapor) jadi mohon bersabar, berikan kesempatan untuk kami melakukan pemeriksaan," katanya.

Yuri bilang, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak termasuk Ishak Raja selaku pelapor yang juga warga Loloda. Selanjutnya, kata Yuri, akan dikembangkan dengan memeriksa saksi lainnya, yang mendengar atau hadir langsung saat Frans Manery berbicara dihadapan masyarakat dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial aspirasi kelompok tani di Desa Markati Kecamatan Kao Barat pada Senin 7 September 2020 lalu.

"Setelah itu baru digelar perkara dan untuk perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan kepada pihak pelapor," ucap Yuri.

Soal pemeriksaan terhadap Frans, Yuri mengaku pemanggilan terhadap bupati aktif itu baru dilakukan setelah proses pilkada serentak 2020 selesai. Sebab, Frans merupakan merupakan balon bupati Halut yang telah mendaftar di KPU.

"Hal Ini sesuai aturan yang ada (STR Kapolri bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tentang menjaga netralitas anggota Polri saat Pilkada Serentak 2020)," paparnya.

Sementara Koordinator Aksi masyarakat peduli loloda, Ali Basalim Taufik mendesak kepada Polda Malut segera menangkap Bupati Halut. Mereka juga mengancam akan keluar dari Kabupaten Halut dan bergabung dengan Kabupaten Pulau Morotai.

"Selain itu kami juga meminta bupati untuk meminta maaf di hadapan masyarakat Loloda atas pernyataan yang menyinggung etnis Loloda," tegas Ali. Di hari yang sama, Bawaslu Halut juga telah merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Halut untuk ditindaklanjuti. (mg-07)

 

-

Peliput : Aksal Muin

Editor : Ikram