Pernyataan Kadis DLH Malut Disesali, DR. Aziz: DLH Harus Objektif

DR. Aziz Hasyim. (istimewa)

Sofifi, malutpost.id -- Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara, Fahrudin Tukuboya bahwa banjir di areal izin konsesi tambang PT. IWIP Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) merupakan fenomena alam menuai reaksi keras dari publik. 

"Apa yang disampaikan Kepala DLH Malut ini sangat memprihatinkan serta menunjukkan sensitivitas DLH terhadap permasalahan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan sangat dangkal," kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, DR. Azis Hasyim kepada malutpost.id, Senin (5/10/2020).

Azis mengaku prihatin, jika lembaga yang mengurusi soal lingkungan, namun mengeluarkan pernyataan bencana banjir adalah murni fenomena alam. Beberapa riset lingkungan, kata Aziz, justru bertolak belakang dengan pernyataan Fahrudin, secara umum bencana di Indonesia baik longsor, banjir, maupun kebakaran hutan yang menyebabkan krisis ekologi bersifat antropogenik atau disebabkan oleh ulah tangan manusia. 

“Semestinya DLH harus objektif memberi pernyataan terkait permasalahan banjir yang terjadi. Karena sesungguhnya tidak mudah untuk memberi justifikasi bahwa itu sekadar fenomena alam,”papar Aziz.

Salah satu indikatornya, lanjut Aziz,  sebelum PT. IWIP beraktivits, kawasan tersebut tidak pernah dilanda banjir. Pada taraf ini menjadi sebuah keharusan bagi dinas untuk mengecek atau memeriksa kembali seluruh dokumen lingkungan yang merupakan salah satu alat legitimasi perusahaan beraktivitas. 

"Kita harus berusaha jujur untuk mengatakan yang sesungguhnya. Jangan sampai ketidakjujuran kita untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi, sehingga memposisikan kita secara sadar untuk melegitimasi hal-hal yang semestinya kita kritisi secara bijaksana," ujarnya.

"Jangan karena berdalih pembangunan, menjadikan kita tidak kritis memberi interupsi terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya yang tidak terbarukan," urai Doktor jebolan Intitut Pertanian Bogor (IPB) tersebut. Menurutnya, secara saintifik, salah satu ciri yang harus dipahami dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bersifat non convexity. Bahwa sumber daya alam itu non linearity, feedbackloop, irriversibel, dan adanya trade off

”Dari pencirian ini saja sudah dapat dimaknai bahwa ketika ada bukaan lahan dalam jumlah besar, sudah tentu akan memberikan feedback,” paparnya.

Dosen Unkahir Ternate itu menyayangkan dan prihatin soal kesimpulan DLH Malut tersebut. Dia berharap  DLH harus melakukan uji secara komprhensif agar mampu memberikan argumentasi yang lebih mencerahkan. "Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, penting kiranya diberikan sanksi agar menjadi ikhtiar bagi yang lainnya dalam melakukan aktivitas pengelolaan SDA di Maluku Utara," pintanya. (cr-03)

 

-

Peliput : Mahfud Husen

Editor : Ikram