Mahasiwa Minta DPRD Ternate Tegur Presiden, Ini Sikap Ketua Dekot

Pertemuan pendemo dengan Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy dan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Heni Sutan Muda di gedung pertemuan dewan, Kamis (8/10/2020). (Foto: Ikh/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id – Demonstrasi tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Ternate, Maluku Utara berlanjut hingga ke dalam ruangan gedung dewan, Kamis (8/10/2020).

Pasca ricuh dengan aparat keamanan, para mahasiwa yang diwakili ketua organisasi cipayung bertemu dengan Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy dan Wakil Ketua DPRD Heni Sutan Muda.

“Kami meminta bapak dewan berbicara atas nama masyarakat menegur pimpinan (Presiden) negara kita pada saat ini yang bagi kami mengambil satu keputusan tanpa kesadaran,” kata salah satu perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate dalam hering.

Untuk itu, katanya, langkah mahasiswa ialah mendorong presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan menolak disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Apakah pemerintah mau harus ada rakyat yang berdarah-darah, mahasiwa ditembak dipukul oleh aparat, apakah negara masih menginginkan tumbal mahasiswa? stop,”tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin mengatakan, dengan mempertimbangkan tuntutan organisasi cipayung dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Maluku Utara, maka dirinya secara pribadi mendukung mahasiswa untuk mendorong pemerintah mengeluarkan Perppu mengganti UU Omnibus Law yang telah disahkan DPR RI. Sikap politisi Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentu bersebrangan dengan sikap PKB pusat yang menjadi salah satu partai pendukung disahkannya UU Ciptaker.

“Saya kira itu sikap kami, dan kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa Perppu (harus) segera dikeluarkan dan ada ruang yang lain yaitu melalui Mahkamah Konstitusi, saya kira itu sikap saya,”tegas Muhajirin. 

Senada, Wakil Ketua DPRD Heni Sutan Muda menegaskan memiliki sikap yang sama dengan Demokrat secara nasional yang menolak UU Omnibus Law.

“Kami juga mendesak Jokowi agar segera mungkin menerbitkan Perppu karena otoritas ada ditangan beliu, bahwa ini kemaslahatan umat ini untuk kaum buruh jangan hanya dipakai sebagai alat kepentingan politik semata,” pungkasnya. (ikh)

 

-

Peliput : Tim

Editor : Ikram