Besok, Organisasi Cipayung Malut Pidanakan Achmad Hatari ke Polda Malut

Demontrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (8/10/2020). (Foto: Ikh/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Pernyataan Anggota DPR RI dapil Maluku Utara Achmad Hatari berbuntut panjang. Sejumlah organisasi cipayung di Malut rencananya melaporkan anggota Komisi XI DPR RI itu ke Polda Malut atas pernyataannya yang menyebut massa demonstrasi menolak UU Omnibus Law adalah massa bayaran. 

Organisasi gerakan tersebut yakni Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Demokratik (PRD), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta PKC PMII Kota Ternate.

Ketua KPW PRD Provinsi Malut, Syaiful Amarullah, menyatakan, tuduhan massa bayaran pada gerakan mahasiswa tanpa bukti sama halnya dengan menyebarkan fitnah. Sebaliknya, Omnibus Law bisa dituduh sebagai titipan untuk memuluskan jalan oligarki yang neoliberal di indonesia.

“Pernyataan Achmad hatari itu melukai atau mencedrai gerakan mahasiswa di Maluku Utara khsusnya dan Gerakan mahasiswa dan buruh di seluruh indonesia,” kata Syaiful Amarullah, Senin (12/10/2020).

Syaiful mengaku kesal dengan pernyataan Achmad Hatari yang mengatakan, masyarakat atau pendemo mestinya mendatangi DPRD jika ingin mendapatkan penjelasan soal UU Cipta Kerja. Sebab, kata Saiful, demonstrasi pada 6 sampai 8 Oktober 2020 kemarin berpusat di kantor DPRD.  “Sebagian besar pendemo mendatangi kantor-kantor DPRD meminta penjelasan dan tangapan tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja,” terangnya.

Kata dia, sejumlah mahasiswa sudah pernah mendatangi DPRD Kota Tidore Kepulaun, bahkan ada lima fraksi di DPRD Tikep  bersepakat menolak UU Cipta Kerja, termasuk fraksi Nasden. "Sebagian besar anggota DPR RI yang mengesahkan UU saja belum memegang draf fainal UU Cipta Kerja,  bagi mana kita di suruh datang ke DPRD Untuk minta penjelasan mereka" jelasnya.

Untuk itu, Saiful meminta, seharus  Achmad Hatari selaku anggota DPR RI yang mendukung UU Cipta Kerja menjelaskan ke masyarakat Malut bahwa UU tersebut tidak merugikan rakyat. Bukan memfitnah gerakan mahasiswa. Ia juga menegaskan, PRD  beserta ormasnya secara tegas menolak UU Cipta Kerja, dan akan terus mengkampanyekan penolakan atau pembatalan UU Cipta Kerja. “Kami PRD tetap menolak Omnibus Law,” tegasnya. 

Kecamatan serupa juga datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Malut, Alfajri A. Rahman. Alfajri. Ia menilai statement anggota DPR RI Dapil Malut, Ahmad Hatari tidak menunjukkan sikap sebagai wakil rakyat.

"Perlu digaris bawahi, kalau pak hatari datang di Malut hanya cari popularitas dan buat gaduh mendingan jangan lagi datang, tinggal di Jakarta saja," ungkap, ketum DPD IMM Malut, Alfajri A. Rahman.

Alfajri menegaskan, Nasdem bisa saja mendukung UU Omnibus Law, tetapi tidak lantas menuding gerakan penolakan tersebut karena dibayar. "Dengan masalah ini tentunya kami akan berkoordinasi seluruh elemen mahasiswa terkait tuduhan bahwa kami (mahasiswa) kalau turun demo adalah masa bayaran," katanya.

Di berujar, sebagai anggota DPR RI mestinya memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat dan mahasiswa, tidak hanya asal menuduh. "Demo dari pagi hingga sore itu merupakan bentuk komitmen kami sebagai mahasiswa, jadi mohon agar pak Hatari banyak baca buku dan perlu diajarkan soal etika berpendapat," ujarnya.

Tidak hanya itu, ia mengajak, kepada seluruh rektor juga harus turut prihatin dengan statement Hatari sebagai anggota DPR RI dari NasDem. Bahkan bila perlu para rektor angkat bicara dengan masalah ini. “Kalau boleh rektor juga angkat bicara terkait masalah ini,” singkatnya.

DPD IMM juga memastikan akan melaporkan Hatari ke Polda Maluku Utara pada Selasa (13/10/2020). “Besok rencana IMM polisikan Achmad Hatari soal pernyataan massa aksi dibayar,” tegas Alfajri.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, Safrudin Taher mengatakan bahwa gerakan aksi yang dilakukan oleh organisasi cipayung, BEM Universitas se-Malut, dan aliansi lainnya adalah murni keterpanggilan moril sebagai anak bangsa. Karenanya secara kelembagaan, HMI mengecam dan akan melaporkan Achmad Hatari ke Polda Malut.

Safrudin menilai tudingan miring yang disampaikan oleh Hatari soal aksi penolakan UU Cipta Kerja yang digelar Cipayung bersama lainnya, pada pekan kemarin merupakan aksi yang ditunggangi oleh kelompok tertentu tidak memiliki dasar dan bahkan telah mencemarkan nama baik organisasi. “Hatari harus bertanggungjawab atas tudingan miring yang telah ditujukan kepada massa pendemo penolakan UU Ciptaker, yang digelar pada Kamis, 8 Oktober pekan kemarin itu,” tegasnya.

Safrudin justru menuding bahwa statemen salah satu Anggota DPR RI dapil Malut ini,telah menciptakan kegaduhan public karena dikarenakan telah menebar berita hoaks. “Secara kelembagaan HMI Cabang Ternate berjanji akan mendesak Polda Malut, segera memanggil Hatari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap telah menciptakan kegaduhan dipablik ini,” jelasnya. 

Senada dengan, Ketua PKC PMII Kota Ternate, Yulif A. Sagaf mengutuk keras pernyataan senator asal Malut itu. Menurut dia, sebagai legislator yang mewakili masyarakat Malut. Achmad Hatari semestinya tidak melontarkan penyataan seperti itu. Sebab itu adalah sebuah kekeliruan. “Siapa yang bisa membayar masa aksi yang banyak seperti kemarin,” tegasnya.

Apalagi aksi penolakan ini tidak hanya terjadi di Malut, tetapi di semua daerah mahasiswa menyerukan aks serupa. Karena itu, ia tegaskan kepada Achmad Hatari agar segera meminta maaf kepada publik Malut terutama mahasiswa. “Tapi tetap, besok kita bersama-sama dengan kelompok cipayung melaporkan hal ini ke Polda Malut,” tegasnya. (ikh)

 

 

-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram