Demonstran Omnibus Law Dijerat Pasal Melawan Pejabat

Aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law di depan gedung DPRD Kota Ternate, Kamis (8/10/2020). (Foto: Ikh/malutpost.id))

Ternate, malutpost.id -- Puluhan mahasiswa dan buruh yang ditangkap aparat saat demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja jilid II, Selasa (13/10) kemarin kini berstatus tersangka. Anehnya, Polda Maluku Utara menjerat mahasiswa tersebut dengan pasal 212 KUHP dengan dalilh, melawan pejabat yang bertugas mengawal jalannya demonstrasi. 

Informasi yang dihimpun malupost.id, 10 pengunjuk rasa  yang ditetapkan sebagai tersangka yakni FU (19) mahasiswa, MRA (19) mahasiswa, IM (24) mahasiswa, IA (24) mahasiswa, ABU (20) mahasiswa, AA (20) mahasiswa, LJW (23) mahasiswa, HW (19) mahasiswa, dua lainnya AR (20) pengangguran, JIA (24) pedagang kopi.

“10 orang tersebut memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 212 KUHP, sedangkan 9 orang lainya tidak memenuhi unsur tindak pidana,” kata Kabid Humas Polda Malut, AKBP Adip Rojikan kepada sejumlah awak media, Rabu (14/10).

Juru bicara Polda itu menambahkan, Polda sebelumnya mengamankan 19 orang dalam aksi Omnibus Law karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan. Setelah diperiksa, 10 orang memenuhi unsur tindak pidana sehingga akan diproses sesuai pelanggaran.

“Kesepuluh orang tersebut sementara dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,  pasal yang disangkakan yakni Pasal 212 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 1,4 tahun,” tutur Adip.

Sedangkan, 9 orang lainnya yang tidak memenuhi unsur tindak pidana dibebaskan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali. Selain di Polda, Polres Ternate juga menangkap 28 pendemo dalam aksi pertama Omnibus Law.  

Sekadar diketahui Pasal 212 KUHP berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (aby)

 

 

-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor : Ikram