Tidak Netral di Pilwako Ternate, Camat dan 8 ASN ‘Diseret’ ke KASN

Ilustrasi PNS. (istimewa)

Ternate, malutpost.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate melaporkan delapan  Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga melanggar netralitas ASN pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate 2020.

Saat ini Bawaslu masih menunggu hasil pemeriksaan oleh KASN, selanjutnya diteruskan oleh Bawaslu ke Pemkot Ternate.

"Sampai sekarang kita belum dapat hasil pemeriksaan, setelah Bawaslu merekomendasikan ke KASN. Dapat hasilnya secepatnya lebih baik," kata Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan pada malutpost.id, Senin (19/10/2020).

Kifli menambahkan, selain 8 ASN, jajarannya di Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) seperti Moti, Ternate Utara dan Ternate Selatan juga menangani kasus serupa dan telah dilimpahkan ke Bidang Hukum Bawaslu. Hasil kajian hukum tersebut, kata Kifli, selanjutnya dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi  Maluku Utara untuk direkomendasikan ke KASN.

"Tadi pagi juga telah dilakukan pemeriksaan kepada Camat Ternate Tengah bersamaan dengan Lurah Moya yang diundang sebagai saksi. Namun yang terlapor adalah Camat Ternate Tengah atau yang diduga kuat melakukan pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

Lanjut Kifli, pihaknya akan melakukan analisis hukum atas dugaan pelanggaran Camat Ternate AH, jika terbukti maka direkomendasikan ke KASN. "Dari delapan yang diperiksa, semuanya merupakan pelanggaran netralitas ASN atau masalah etik," terangnya.

Di singgung soal sanksi, menurut Kifli,  hal itu menjadi kewenangan KASN. Hanya saja, sejauh ini belum ada ASN yang diputuskan melanggar kode etik dengan sanksi pemecatan.

"Sanksi etik akan diberikan langsung oleh KASN. Namun jika berkaitan deng sanksi pidana langsung diproses di Bawaslu melalui Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu)," pungkasnya. (ikh)

 

 

-

Peliput : Tim

Editor  : Ikram