SKPT Polda Malut Tolak Laporan Kasus Kekerasan dan Intimidasi Wartawan

Korban (jilbab) bersama Pemred Halmaherapost.com dan pengacara Maharani Caroline saat membuat laporan di SPKT Polda Malut, Rabu (21/10/2020).(istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Kasus dugaan intimidasi, pengusiran dan penganiayaan terhadap sejumlah wartawan oleh oknum polisi saat meliput aksi UU Omnibus Law, Selasa 20 Oktober 2020 resmi diadukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Malut.

Sayangnya, laporan korban yakni Yunita Kadir wartawan Halmaherapost.com saat meliput aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja justru ditolak oleh polisi di SPKT. Mereka beralibi, harus menunggu anggota Reskrim untuk mengkaji laporan dan pasal yang kenai. 

"Padahal kan seharusnya laporan diterima dulu dan soal memenuhi unsur itu kan nanti, sehingga ketika sudah diterima laporan dan sudah dikaji maka mereka dari kepolisian bisa menentukan pasal-pasal apa yang kena," jelas Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi, Maharani Caroline dan Pimpinan Redaksi Halmaherapost.com Firjal Usdek yang mendampingi korban. 

Rani panggilan akrab Maharani menyayangkan sikap anggota polisi yang piket di SPKT. Petugas lantas meminta korban dan kuasa hukum mengalihkan laporan ke bagian Propam karena anggota Reserse tak kunjung datang meski 2 jam menunggu.

Menurutnya, Polda Maluku Utara tidak profesional dalam menangani laporan wartawan yang mengalami kekerasan dari oknum anggotanya. Harusnya, petugas tidak serta-merta menolak laporan wartawan dengan alasan sudah sesuai SOP-nya.

Rani menilai dengan tidak diterimanya aduan tersebut, terkesan polisi melindungi oknum polisi yang melakukan kekerasan dan dugaan pelecehan terhadap sejumlah wartawan.

"Kita sangat menyayangkan adanya sikap tidak profesional dari petugas SPKT Polda Malut, karena ini terkesan mereka justru melindungi oknum tersebut," cetusnya.

Rani menambahkan, jika Polda Malut menolak, maka Komisi Keselamatan Jurnalis pusat akan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri.

"Dalam hal ini bahwa Polda Malut tidak profesional dalam penanganan kasus ini, sehingga dalam hal ini sejumlah perwakilan keorganisasian jurnalis yang ada di Jakarta yakni Komisi Keselamatan Jurnalis akan melaporkan kasus ini langsung ke Mabes Polri," tandasnya. (ikh)

 

 

-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram