Pemeran Video Money Politik Dipolisikan Tim Hukum Aliong-Ramli

Laporan tim hukum Aliong-Ramli melapor ke Bawaslu Taliabu terkait video money politik. (istimewa)

Taliabu, malutpost.id -- Tim hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 2, Aliong Mus-Ramli (AMR), melaporkan Calvin Kotajini dan Teos, warga Desa Mintun, Kecamatan Taliabu Utara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu, Rabu (16/12/2020).

Tim hukum AMR, Sherly Bantu mengatakan, laporan itu terkait beredarnya video bohong tentang money politik.

Menurutnya, dalam video berdurasi 0:59 detik itu keduanya diduga sengaja merekayasa kejadian yang seakan-akan Teos menerima uang dari Tim Aliong Mus-Ramli (AMR).

"Dalam video itu, Calvin menanyakan kepada Teos siapa yang memberikan uang Rp 300 ribu, Teos menjawab bahwa itu uang dari tim AMR bernama Beni setelah pencoblosan pada 9 Desember," kata Sherly meniru percakapan dalam video tersebut, Kamis (17/12/2020).

Setelah beredarnya video itu, lanjut Sherly, warga dan aparat kepolisian langsung mengkonfirmasi kepada Teos untuk dimintai keterangan.

"Akhirnya Teos dan Calvin mengaku dan meminta maaf dengan sengaja membuat video tersebut agar ingin dijadikan bukti bahwa tim Aliong-Ramli melakukan money politik," jelasnya.

Lebih lanjut, Sherly menegaskan, meski telah meminta maaf dan mengakui video yang dibuat tersebut adalah rekayasa. Namun, pihaknya meminta kepada Bawaslu Pulau Taliabu segera memproses laporan tersebut agar keduanya mendapat efek jera.

"Perbuatan mereka telah merusak nama baik Aliong Mus-Ramli. Sehingga, kasus ini akan kami dorong terus hingga kedua orang tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat," tegas Sherly.

Selain melapor ke Bawaslu, tim hukum juga membawa perkara  tersebut ke polisi agar diproses. Dia menjelaskan, pelaku penyebar hoax bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.

"Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar," terangnya. (rid)


-

Peliput : Ridwan Arif

Editor   : Ikram