Eks Pengungsi Konflik Malut Rapat Akbar dan Deklarasi

Eks pengungsi konflik 1999 menggelar rapat akbar. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Perwakilan Kepala Keluarga eks pengungsi korban konflik horizontal tahun 1999 menggelar rapat akbar dan deklarasi penyaluran dana eks pengungsi Maluku Utara, di Lapangan Bola Desa Bina Gara, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Kamis (7/1/2021) sore.

Deklarasi itu terkait tuntutan dana ganti rugi yang dilayangkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial RI di Jakarta Pusat, sejak perkara mereka dimenangkan pada 2012 lalu.

Rapat dan deklarasi yang dihadiri sejumlah perwakilan kepala keluarga eks pengungsi dan kepala desa dari daratan Halmahera ini dilakukan dengan Tim Kuasa Hukum LBH Kepton.

La Ode Zulfikar Nur, Direktur LBH Kepulauan Buton atau Kepton menyatakan, kehadiran tim kuasa hukum dari masyarakat eks pengungsi itu dalam rangka menjelaskan kepada warga bahwa perjuangan menuntut ganti rugi kepada pemerintah sudah mendapat titik terang.

"Ini bukan sesuatu yang bohong. Perjuangan ini sudah dimulai setelah permohonan eksekusi pertemuan LBH Kepton pada tanggal 20 September 2020 telah ditindaklanjuti di Kemensos pada tanggal 12 Oktober lalu," jelasnya.

Tindak lanjut ini, kata La Ode, bahwa Kemensos harus membetuk tim panel yang dinamakan pokja (kelompok kerja) dari perwakilan Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, tiga Gubernur, dan Menteri Sosial.


La Ode mengemukakan, pembentukan Tim Panel itu bertujuan untuk memvalidasi data KK dari masyarakat eks korban pengungsi yang berasal dari tiga provinsi tersebut.

"Sehingga dapat diketahui masyarakat mana saja yang menerima dana ganti rugi, ini karena masyarakat khususnya Halmahera Timur (dan Maluku Utara) rata-rata sudah mendapatkan sebesar Rp 7,5 juta dari dana ganti rugi yang seharusnya diterima Rp 18,5 juta," ujar La Ode.

Ia menjelaskan, tim panel yang sedang didorong untuk segera terbentuk itu akan berembuk data KK eks korban pengungsi yang akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

"Data yang disampaikan ke Kemendagri ini akan diverifikasi melalui Dukcapil. Olehnya itu sehingga kami harapkan kepada masyarakat agar menyetor KK yang masih aktif," sebutnya.

Ia mengharapkan dengan adanya deklarasi yang dilaksanakan di daratan Halmahera Timur itu dapat menambah semangat masyarakat dan tim LBH Kepton yang bekerja di lapangan.

"Ini supaya tim lapangan bisa lebih giat untuk mendorong Kementerian Sosial RI segera membentuk tim panel dalam rangka menuju tahapan pengajuan dana ganti rugi," katanya.

La Ode menyebutkan, dana ganti rugi yang akan diusulkan itu disesuaikan dengan data KK yang terdapat dalam putusan pengadilan. Untuk wilayah Maluku Utara mencapai 53 ribu KK.

"Ini berdasarkan data yang masuk ke pengadilan, jadi pada saat kami ajukan di pengadilan, kami bentuk tim dan terkumpul lah angka ini. Data ini yang diverifikasi Dukcapil,” jelasnya.

Dasar pengajuan ganti rugi,  La Ode mengatakan, pengajuan dana ganti rugi itu dilakukan berdasarkan gugatan perkara LBH Kepton yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2012 lalu.

Dalam putusan PN tersebut, kata La Ode, pemerintah diminta menjalankan kewajibannya dengan memberi ganti rugi kepada pihak penggugat ini kurang lebih senilai Rp 3,7 triliun. Namun, pemerintah sebagai pihak tergugat kemudian melakukan upaya hukum banding perihal gugatan yang dikabulkan di PN tersebut, tetapi hasilnya pengadilan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Lalu, pemerintah mengajukan kasasi ke MA dengan nomor perkara 1950 K/PDT/2016. MA dalam putusannya tetap menolak dan tetap meminta pemerintah menjalankan kewajiban untuk memberikan ganti rugi dengan nilai tersebut.

Tak terima hasil kasasi atas putusan MA tersebut, pemerintah mencoba upaya hukum PK atau Peninjauan Kembali pada tahun 2019. Namun melalui Mahkamah Agung RI tetap menolak dan memerintahkan pihak tergugat untuk melaksanakan putusan PN tersebut.

Pihak tergugat dalam perkara ini diantaranya adalah Presiden, Mensos, Menkeu, Bappenas, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan Pemda Sulawesi Tenggara.

"Untuk itu dalam waktu satu atau dua bulan kami akan menyurati gubernur dalam bentuk mengirimkan delegasi pembentukan Tim Panel. Tujuannya untuk memvalidasi data KK dari tiga provinsi ini untuk kemudian diajukan sebagai syarat pengajuan anggaran," tambahnya.(ikh)


-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram