Bawaslu Malut akan Jelaskan Rekomendasi Dua Daerah Ini di MK

Muksin Amrin. (istimewa)

Ternate, malutpos.id -- Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah siap menghadapi gugatan perselihan hasil pemilihan (PHP) yang diajukan sejumlah pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 kemarin.

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin menjelaskan, pihaknya telah menyusun keterangan terkait pokok perkara yang diperselisihkan oleh masing-masing paslon.

Di katakan Muksin, 9 permohonan yang telah masuk ke MK yakni Pilkada Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate. "Ada 8 daerah yang mengajukan gugatan dengan 9 permohonan di MK yang kita terima dari Bawaslu RI, dan kita sudah menyusun keterangan, dan seluruhnya 1 permohonan kecuali Haltim 2 permohonan," jelas Muksin, Sabtu (9/1/2021).

Di katakan Muksin, sidang pendahuluan akan dimulai pada 26-29 Januari 2021, dimana Bawaslu akan dimintai keterangan terhadap jawaban pokok permohonan yang diajukan paslon. Dia bilang, ada 3 hal yang akan diterangkan Bawaslu dalam sidang perdana tersebut. Pertama menjelaskan soal pokok permohonan pemohon, kedua soal penanganan pelanggaran dan terakhir aspek pengawasan.

"Akan kami jawab poin per poin, sidang pendahuluan itu setelah pembacaan pokok permohonan dan jawaban permohonan dari KPU kemudian keterangan pihak terkait kemudian keterangan pihak Bawaslu, dan keterangan kita sudah rampung, tanggal 11 (hari ini) finising dan 13 (Januari) laporkan ke Bawaslu RI dan 18 Januari finising terakhir," papar Komisioner Bawaslu dua periode tersebut.

Lebih lanjut, Muksin berujar, bukti yang disiapkan juga berbeda-beda setiap kabupaten/kota. Beberapa fomulir pada tahapan pilkada juga telah disiapkan sebagai alat bukti di MK nanti.

Di singgung soal rekomendasi Bawaslu di Kabupaten Kepsul dan Halmahera Utara yang tidak ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Muksin menegaskan, dua permasalahan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya. "Kita akan jelaskan dihadapan MK, persoalan yang kita sudah rekom tapi tidak dilaksanakan (KPU), itu ada dua daerah," tegas Muksin mengakhiri. (ikh)


-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram