DKPP Putuskan Bawaslu Halut Tak Terbukti Langgar Kode Etik

Sidang kode etik oleh DKPP terhadap Komisioner Bawaslu Halut, Senin (14/12/2020). (Foto: DKPP/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)memutuskan seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara tidak terbukti melanggar kode etik. Sebelumnya, ketiga anggota Bawaslu itu dilaporkan oleh Joel B. Wogono yang dikuasakan kepada Nofebi Eteua karena meloloskan pasangan calon petahana Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi pada Pilkada Halut 2020.

"DKPP menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Kemudian, merehabilitasi nama baik teradu (Komisioner Bawaslu) serta memerintahkan Bawaslu Malut untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setelah dibacakan," kata Ketua Majelis Sidang DKPP Muhammad, Rabu (20/1/2021). 

Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan secara virtual terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Nomor 156/PKE-DKPP/XI/2020, dengan teradu anggota Bawaslu Halmahera Utara.

Muhammad mengungkapkan, demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan atas dugaan melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu yang diadukan Joel B. Wogono yang dikuasakan kepada Nofebi Eteua terhadap Komisioner Bawaslu Halut.

DKPP dalam pertimbangan putusan, lanjut dia, menimbang jawaban dari para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 September 2020. Para teradu menerbitkan surat nomor 1, 2 dan seterusnya ditujukan kepada KPU tentang penelurusan pelanggaran oleh bakal calon Bupati Halut atas nama Frans Manery, yang menjabat sebagai Bupati Halut.

"KPU juga telah menindaklanjuti pada tanggal 28 September 2020 dengan menerbitkan form PPATL Nomor 299 dan seterusnya, yang menyatakan bahwa tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan," jelas Muhammad.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Septermber 2020, KPU menetapkan Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi sebagai pasangan calon Bupati Halut melalui SK Nomor 287 dan seterusnya diterbitkan tanda terima dokumen Nomor 001 dan seterusnya.

Berdasarkan berita acara tersebut, sesuai prosedur para teradu menerbitkan formulir model PSP 5 tentang pemberitahuan pengadu tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil. "DKPP kata majelis, menilai sesuai dengan prosedur yang berlaku, teradu (Bawaslu) tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," pungkas Muhammad. (cr-04)