Tim KPU Verifikasi Alat Bukti


TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada delapan kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) yang akan menghadapi sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah harus menyerahkan alat bukti, satu hari sebelum sidang. Sebelum dimasukan ke MK, alat bukti itu trelebih dahulu diverifikasi oleh tim fasilitasi atau konsultan KPU RI. “ Sebelum dimasukan ke MK, tim dari KPU RI akan verifikasi,” kata Anggota KPU Malut Divisi Hukum dan Pengawasan, Mohtar Alting, kemarin (25/1). Menurutnya, verifikasi alat bukti yang dilakukan KPU RI untuk melihat, apakah dalam membantah dalil pemohon, KPU sebagai pihak termohon sudah sesuai atau belum. Selain alat bukti, KPU RI juga akan melihat jawaban-jawaban dari KPU kabupaten/kota yang bersengketa di MK. “ Langkah ini dilakukan agar KPU sebagai pihak termohon dapat membantah semua dalil pemohon dengan bukti-bukti yang kuat,” terang Mohtar. KPU telah mempelajari semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan pihak pemohon. Materi gugatannya bervariasi, mulai dari mempermasalahkan selisih hasil, penggunaan APBD, pelibatan ASN, hingga persoalan daftar pemilih. "Materinya bervariasi, tapi pada intinya kan sengketa di MK itu adalah persoalan selisih hasil. Kalau persoalan-persoalan lain yang juga diikutkan itu menjadi hak dari Pemohon," pungkasnya. Sementara itu, terkait rencana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate Muhammad Hasan Bay-Asghar Saleh (MHB-GAS) menggunakan jasa Margarito Kamis sebagai saksi ahli dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) belum pasti. Margarito kepada Malut Post mengatakan, belum ada kesepakatan antara dirinya dengan pihak MHG-GAS. "Belum ada kesepakatan sama saya, saya juga belum tau perkaranya seperti apa," jelas pakar hukum tata negara ini, malam tadi (25/1). Meski begitu, Margarito membenarkan sudah pernah dikonfirmasi oleh ketua tim hukum MHB-GAS, Muhammad Konoras. "Muhammad pernah kontak ke saya beberapa waktu lalu, tapi belum ada kesepakatan," tambahnya. Sementara Muhammad Konoras saat dikonfirmasi secara terpisah mengiyakan bahwa penggunaan jasa Margarito sebagai tenaga ahli MHB-GAS baru sebatas rencana. Margarito kata Konoras meminta untuk dikirimkan terlebih dahulu isi gugatan. "Itu kita masih rencanakan menggunakan ahli, kalau beliau (Margarito, red) tidak bersedia maka nanti kita hubungi ahli yang lain. Kalau soal hubungi memang kita sudah hubungi, tapi belum ada kesepakatan," aku Konoras. Konoras mengatakan, MHB-GAS rencananya menggunakan dua ahli yakni Margarito dan mantan komisioner Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo. "Kalau pak Bambang sudah final, tapi kalau pak Margarito masih dihubungi," pungkasnya. (mg-01/rul).