Tim Hukum HT-Umar Minta Hakim MK Diskualifikasi FAM-SAH

Salah satu Tim Hukum Paslon Hendrata Thes dan Umar Umabaihi dalam sidang di MK, Jumat (29/1/2021). (istimewa)

Sanana, malutpost.id -- Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-Umar) melalui kuasa hukumnya, Fahmi H. Bachmid CS, telah membacakan pokok permohonan sebagai pemohon dalam sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (29/1/2021). antara kliennya (17691 suara

Sidang dengan nomor perkara : 90/PHP.BUP-XIX/2021 ini, Tim HT-Umar mengaku menemukan sejumlah pelanggaran. Dalam dalilnya pemohon tidak mempersolakan silisih suara 2.428 dengan Paslon Fififan Adeningsih Mus dan M Saleh Marasabessy (FAM-SAH) yang memperoleh 20.119 suara. 

Menurut Fahmi H. Bachmid pelanggaran yang terjadi yakni total suara melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb) dan jumlah surat suara cadangan. Ini terjadi di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur, Sulabesi Selatan, Mangoli Selatan dan Mangoli Utara. Kemudian dugaan mobilisasi pemilih disejumlah tempat pengumutan suara (TPS) saat hari pencoblosan pada 9 Desember 2020 lalu.

"Dimana di setiap kecamatan memanfaatkan formulir DPTb di antaranya Desa Fogi, Desa Waibau Kecamatan Sanana, Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah dan Mangoli Utara,"ungkapnya.

"Selanjutnya, ada warga yang berdomisili di luar kecamatan atau kabupaten Kepulauan Sula diperbolehkan termohon untuk mencoblos. Ini terjadi di TPS 03 Kecamatan Mangoli Utara Desa Falabisahaya, TPS 01 dan 02 Kecamatan Sanana Desa Waibau dan di TPS 01 Kecamata Mangoli Tengah Desa Capalulu,"tambahnya.

Dalil lainnya yakni adanya pengumpulan KTP warga di TPS 08 Desa Fogi Kecamatan Sanana. Hanya saja, soal tujuannya tidak diketahui, namun pihaknya berjanji akan membuktikannya melalui rekaman video.

"Ada pemilih fiktif mereka tidak tercatat dalam DPT. Ada disalinan C-Hasil KWK. Ada juga pemilih disabilitas yang dicobloskan orang lain. Ini terjadi di TPS 08 Desa Fogi,"ungkapnya.

Kemudian, pengisian formulir model C Hasil-KWK tidak pada halaman administrasi pemilih serta ada formulir C Hasil-KWK yang tercoret dan di-tipex di tingkat TPS. Lembaran model C Hasil KWK tidak berada dalam plastik dan tidak disegel dalam kotaknya. Serta ketidaksesuaian antara nama-nama pada formulir model C daftar hadir, DPTb dan formulir C-DPPH.

Dugaan pelanggaran lainnya, kata Fahmi, yakni laporan tim paslon nomor 3, Zulfahri Abdullah dan Ismail Umasugi (Zadi-Imam) terkait status Fifian sebagai PNS. Dalam petitum, Fahmi CS meminta ke MK agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan serta membatalkan keputusan KPU Sula nomor 491 terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan pada 17 Desember 2020 lalu.

"Serta memita MK mendiskualifikasi FAM-SAH pada Pilkada Kepsul, dan meminta termohon melakukan PSU di seluruh TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur, Sulabesi Selatan, Mangoli Selatan, dan Mangoli Utara," pungkasnya.

Sidang dipimpin oleh Ketua MK, Arief Hidayat. Dia meminta semua dalil yang disampaikan nanti dibuktikan. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 9 Februari 2021 mendatangkan pukul jam 8 pagi WIB. Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, Bawaslu dan pengesahan alat buktinya. (cr-01)


-

Peliput : Gunawan Tidore

Editor   : Ikram