Semua Desak PSU


SIDANG: Hakim MK Arif Hidayat, saat memimpin sidang PHP empat daerah di Malut

TERNATE – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah untuk empat kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut), Jumat (29/1). Sidang panel Hakim MK yang diketuai Arief Hidayat itu dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, pengesahan alat bukti dan penyampaian hasil penetapan sebagai pihak terkait.

Empat PHP yang disidangkan itu masing-masing, nomor perkara 11/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Pemohon Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (MS-SM) dari Kabupaten Pulau Taliabu, perkara nomor : 13/PHP.KOT-XIX/2021 dengan Pemohon Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha (Salamat) untuk Kota Tidore Kepulauan (Tikep), selanjutnya perkara nomor : 55/PHP.KOT-XIX/2021 dengan Pemohon Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh (MHB-GAS) untuk PHP Kota Ternate, dan perkara nomor : 90/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Pemohon Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-Umar) dari Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Dalam sidang itu, Hakim MK memberikan kesempatan pertama untuk perkara nomor: 11/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pemohon Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (MS-SM) dari Pulau Taliabu. Ahmad Wakil Kamal selaku salah satu kuasa hukum Pemohon menyampaikan, saat Pilkada lalu, sesuai pleno KPU, pemohon memperoleh 15.750 suara, sedangkan pihak terkait 17.491 suara. Alasan pihaknya mengajukan permohonan ke MK karena terdapat cukup banyak pemilih yang tidak terverifikasi faliditas kebenarannya. "Ada 1.348 pemilih yang tidak terverifikasi faliditas kebenaranya karena hanya berupa coretan atau tidak ada tanda tangan dalam formulir C daftar hadir," ucap Wakil Kamal. Selain itu, terdapat 120 pemilih tidak terverifikasi validitas kebenarannya karena tidak ada tanda tangan dan hanya berupa coretan dalam daftar hadir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), terdapat 5 pemilih yang tidak terverifikasi validitasnya karena tidak ada tanda tangan dan hanya berupa coretan dalam daftar hadir Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), serta terdapat 96 pemilih yang tidak berhak dalam DPT dengan nomor KK yang bukan penduduk Kabupaten Pulau Taliabu.

"Jadi jumlah keseluruhan dari 57 TPS yang kami dalilkan, ada 1.569 pemilih yang tidak berhak (memilih, red), dan tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya," jabarnya. Selain itu, ada TPS-TPS yang tidak didalilkan namun terdapat juga fakta-fakta berdasarkan C Hasil yang di foto oleh saksi Pemohon sebanyak 1.888 suara. "Sehingga jika di totalkan, dalam bukti-bukti yang kami sampaikan ke mahkamah, ada 2.657 pemilih yang tidak dapat divalidasi kredibiltas pemilihnya," ungkapnya lagi.

Disebutkan pula, ada kejadian money politics yang dilakukan oleh pihak terkait di beberapa Kecamatan, termasuk pembagian sapi di sejumlah desa, dan moboliasi ASN. Serta tidak netralnya pihak penyelenggara. Karena itu, dalam petitum, Wakil Kamal menyampaikan permohonan kepada MK untuk menjatuhkan putusan, diantaranya yaitu, membatalkan keputusan KPU Pulau Taliabu tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pulau Taliabu tahun 2020, memerintahkan ke KPU Pulau Taliabu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 57 TPS yang tersebar di Kecamatan Taliabu Utara, Taliabu Barat Laut, Lede, Tabona, Taliabu Selatan, Talibau Timur Selatan, dan Taliabu Timur .

“Atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,” ujarnya. Selanjutnya untuk perkara nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021 PHP Wali kota Tikep. Rizaldi Limpas selaku salah satu kuasa hukum Pemohon (Salamat) menyampaikan, Pemohon memperoleh 19.552 suara, kemudian pihak terkait 29.320 suara. Meskipun tidak memenuhi pasal 158 undang-undang pemilihan yang mengatur tentang ambang batas selisih suara 2,0%, Rizaldi Limpas mengungkapkan alasan Pemohon tetap mengajukan permohonan ke MK karena ada dugaan perbuatan money politics yang menjurus ke tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran daerah terhadap penggunaan yang tidak semestinya atau pada waktu yang tidak semestinya.

Petahana yakni Capt Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen (pihak terkait) menggunakan kewenangannya dengan menggerakkan SKPD atau ASN. Adapun kesalahan KPU Kota Tikep, karena dalam pleno penetapan tidak menghadirkan bukti. Serta ada kesalahan prosedural atau tidak berdasarkan ketentuan yang dilakukan oleh petugas KPPS, hingga kesalahan rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK). Berdasarkan hal itu, pihaknya berharap kepada MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Termasuk, MK dalam putusan pendahuluan diminta menetapkan perkara ini untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materi dengan mengabaikan syarat pengajuan formil terkait pasal 158. Menyatakan tidak sah dan membatalkan keputusan KPU Kota Tikep tentang penetapan rekapitualsi hasil penghitungan perolehan suara wali kota dan wakil wali kota Tikep tahun 2020.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Capt Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen sebagai pemenang pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Kota Tidore kepulauan tahun 2020. Memerintahkan ke KPU Kota Tidore Kepulauan untuk menetapkan Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih, atau jika mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," pungkas Rizaldi.

Sementara pada perkara nomor : 55/PHP.KOT-XIX/2021 dengan Pemohon Muhammad Hasan Bay dan Asghar Saleh (MHB-GAS) untuk PHP Wali Kota Kota Ternate. Ahmad Wakil Kamal selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan, Pemohon memperoleh 26.307 suara dan pihak terkait memperoleh 28.022 suara. "Perbedaannya adalah 1.715 suara. Sedangkan, dua persennya (dari total suara, red) adalah 1.865 suara. Jadi, memenuhi unsur," ucap Wakil Kamal. Wakil Kamal dalam membacakan dalilnya merinci mulai dari dugaan pencoblosan yang dilakukan lebih dari satu kali.

Disebutkan, misalnya di TPS I adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat, domisili, KTP dan keterangan Kelurahan yang berasal dari RT/RW lain. Seperti Ibrahim Rajab, domisili RT:04/RW:02 sesuai KTP. "Seharusnya memilih sesuai domisilinya di  TPS sebelas dan dua belas. Ini adalah pemilih tambahan," ungkapnya. Selanjutnya, untuk TPS 2, ada pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat domisili di KTP dan keterangan dari Kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain. Domisili RT/RW sesuai dengan alamat KTP yang seharusnya memilih di TPS sembilan, sepuluh dan sebelas. Sementara itu, untuk TPS 3, ada pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat. Kemudian, adanya pemilih dibawah umur di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur. Salah satu contoh pemilih di bawah umur yaitu diduga Febrilaili yang kelahirannya 23 Februari 2006.

"Jadi, belum sampai, hanya empat belas tahun," ungkapnya. Bahkan, kata dia, ada juga di Kelurahan Makasar yang mana terdapat nama pemilih sama, antara pemilih ganda atas nama Abdilah Usuku kelahiran 17 April 1995 dengan nomor DPT 323, dan ada lagi nomor urut lainnya. Untuk TPS 5 dan 6 di Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Gunawan terdaftar di TPS 12, juga melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat model C pemberitahuan atas nama orang lain. Selain itu, TPS 12 Makassar Timur, ada pemilih tidak sah atas nama Muhammad Fadli yang mencoblos menggunakan surat model C pemberitahuan atas nama Dahrun Ibrahim, nomor urut DPT 76 TPS 12 Makasar Timur yang telah pindah.

Di samping itu, juga terdapat pemilih yang mencoblos berulang kali, dengan menggunakan surat model C pemberitahuan. Kemudian, pemilih memilih lagi di TPS lain menggunakan KTP, atas nama Masda. Bersangkutan terdaftar di TPS 14 Makassar Timur, memilih menggunakan model C pemberitahuan, kemudian mencoblos kedua kalinya di TPS 1 dengan menggunakan KTP. TPS 20 Makassar Timur juga demikian, atas nama Anto Depaliwang yang berdomisili di RT:03/RW:02 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 9, nomor urut 20, juga mencoblos kedua kalinya di TPS lain.

"Dalil yang kami ajukan, kurang lebih dari 43 TPS, kebanyakan ada yang mencoblos dua kali. Ada yang menggunakan model C pemberitahuan milik orang lain, serta mencoblos menggunakan model C di suatu TPS kemudian ke TPS lain dengan menggunakan KTP," ungkapnya. Untuk dalil tersebut, kata Wakil terdapat pada Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Pulau dan Batang Dua. Sehingga, pada petitum yang dibacakan Wakil Kamal Pemohon meminta kepada MK untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, membatalkan keputusan KPU Kota Ternate tentang penetapan hasil rekapitulasi Pilwako 2020 disepanjang perolehan suara pada TPS-TPS di Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Pulau dan Batang Dua. "Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  di TPS-TPS yang telah dibacakan. Di Kecamatan Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Pulau dan Batang Dua," tegasnya. Selanjutnya, memerintahkan KPU Kota Ternate untuk menjalankan putusan ini. Kemudian, memerintahkan KPU Provinsi, KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Malut, Bawaslu Kota Ternate untuk melakukan pengawasan proses PSU. Serta, memerintahkan pihak Kepolisian untuk melakukan pengamanan. "KPU Ternate harus melaporkan hasil PSU selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan dibacakan atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya," pungkas Wakil Kamal. Sementara perkara nomor : 90/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Bupati Kabupaten Kepsul. Zulham Salim selaku salah satu kuasa hukum Pemohon menyampaikan, Pemohon memperoleh 17.691 suara, sementara pihak terkait 20.119 suara. Zulham membeberkan, di Kepsul terjadi pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Diantaranya adalah total suara yang melebihi DPT dan DPTb, terjadi mobilisasi pemilih di beberapa kecamatan dengan memanfaatkan formulir DPTb, ada warga yang berdomisili di luar Kabupaten Kepsul namun diperbolehkan oleh Termohon untuk mencoblos, pengumpulan KTP secara masif, serta ada pemilih disabiltas yang diwakili atau dicobloskan orang lain.

"Formulir model C hasil KWK penuh dengan coretan dan Tipex yang terjadi di beberapa TPS. Lembaran C hasil juga tidak berada dalam plastik atau tidak disegel," ungkapnya. Untuk petitum, Zulham menyampaikan permohonan pemohon kepada MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kepsul tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepsul 2020, mendiskualifikasi Paslon nomor urut 3 yakni Fifian Adeningsih Mus dan Muhammad Saleh Marasabesi dalam Pilbup Kepsul 2020. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur, Mangoli Selatan, dan Mangoli Utara, atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Setelah dalil-dalil disampaikan oleh pihak pemohon, sebelum menutup sidang Hakim MK Arief Hidayat mengesahkan alat bukti yang diajukan para pemohon serta mengesahkan penetapan pihak terkait masing-masing; Aliong Mus-Ramli (AMR) sebagai pihak terkait untuk perkara nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021, Capt Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen (AMAN) sebagai pihak terkait untuk perkara nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021, M Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS) sebagai pihak terkait untuk perkara nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021, serta Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabesi (FAM-SAH) sebagai pihak terkait untuk perkara 90/PHP.BUP-XIX/2021.

"Semuanya dikabulkan untuk menjadi pihak terkait," ucap Arif sambil mengetuk Palu. Dalam ksempatan itu Hakim Arief Hidayat juga mengumumkan jadwal sidang lanjutan untuk perkara nomor : 11/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Kabupaten Pulau Taliabu dengan Pemohon Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (MS-SM) akan menjalani sidang lanjutan pada hari Senin 8 Februari 2021 pukul 11:00 WIB. Kemudian perkara nomor : 13/PHP.KOT-XIX/2021 PHP Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dengan Pemohon Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha (Salamat) akan menjalani sidang lanjutan pada hari Senin 8 Februari pukul 14:00 WIB. Selanjutnya Perkara nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 PHP Kota Ternate dengan Pemohon Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh (MHB-GAS) juga akan menjalani sidang lanjutan pada hari Senin 8 Februari 2021 pukul 14:00 WIB, serta perkara nomor : 90/PHP.BUP-XIX/2021 PHP Kabupaten Kepulauan Sula dengan Pemohon Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-Umar) akan menjalani sidang lanjutan pada hari Selasa 9 Februari 2021 pukul 08:00 WIB. Sidang lanjutan itu dengan agenda mendengarkan jawaban dari Termohon, keterangan pihak terkait, Bawaslu, dan pengesahan alat bukti. "Kalau ada alat bukti yang jumlahnya banyak, maka bisa diserahkan ke kepaniteraan satu hari sebelum sidang dimulai untuk di sterilisasi. Tapi pada hari kerja, hari Sabtu dan Minggu tidak bisa," jelas Arief. "Pengumuman ini sekaligus menjadi undangan resmi, sehingga tidak ada surat menyurat berupa undangan lagi," pungkasnya.(mg-01/rul)